Curhatan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha/Majikan...


Berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja dapat dilihat dalam ketentuan pasal 150 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan sejumlah ketentuan tambahan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Menurut ketentuan Pasal 1603g KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Hal serupa berlaku dalam hal perjanjian untuk waktu tertentu, dalam hal pemberitahuan dipersyaratkan. Kendati begitu, baik KUHPerdata maupun UU Ketenagakerjaan menambahkan sejumlah syarat tertentu sebelum pemberitahuan demikian dapat diberikan.

Apabila pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan, ketentuan pasal 151 UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan tiga tahapan yang harus ditempuh dalam hal pengusaha berkehendak untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruh/pekerja.

Pertama, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan ketentuan ini, frasa “dengan segala upaya” merrujuk pada aktivitas atau kegiatan positif yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk antara lain, pengaturan ulang jam kerja, tindakan penghematan, restrukturisasi atau reorganisasi metode kerja, dan upaya untuk mengembangkan pekerja/buruh.

Kedua, bilamana dengan segala upaya yang dilakukan, tidak dapat dihindari pemutusan hubungan kerja, maka maksud untuk memutuskan hubungan kerja wajib dirundingkanoleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
Ketiga, jika perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Semoga Bermanfaat...

Penulis : Agus Haryanto, S.H.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar