Curhat tentang Perusahaan Melakukan Pemotongan Upah Saat Pandemi COVID 19..

Pandemi Covid 19 saat ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi di negara kita, laju pertumbuhan ekonomi turun drastis akibatnya daya beli masyarakat juga ikut turun. Kondisi ini sangat dirasakan tidak hanya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah tetapi juga menyasar kepada dunia usaha,terutama usaha UMKM. Sehingga para pengusaha melakukan banyak cara agar usahanya tetap bertahan diantara:memotong jumlah produksi,mengurangi jam kerja,meliburkan pekerja sampai dengan melakukan pemotongan upah pekerja.Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah tentang persoalan pemotongan upah pekerja saat pandemi covid 19 saat ini.

Pemotongan Upah yang Sah

Yang pertama-tama kita pahami terlebih dahulu adalah definisi upah menurut Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 adalah:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kemudian, komponen upah menurut Pasal 5 ayat (1) PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terdiri atas:

Upah tanpa tunjangan;

a.Upah pokok dan tunjangan tetap; atau

b.Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Adapun pemotongan upah oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama untuk:

a.denda;

b.ganti rugi; dan/atau

c.uang muka upah

Selain itu, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali

Surat kuasa tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja/buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, yaitu untuk:

• Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/ buruh; dan/ atau
• Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
• Pemotongan upah oleh pengusaha juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh dalam hal terjadi kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruh.
• Patut digarisbawahi, jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.

Sehingga dari penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa alasan pemotongan upah karyawan akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah virus corona adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.

“Apakah Yang dimaksud dengan perselisihan hak dan Bagaimana Cara Penyelesaian Perselisihan Hak?”

Perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2  UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI memiliki arti:

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulai perundingan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan. Perselisihan hak yang telah dicatat itu selanjutnya harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dalam hal ini pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Demikian penjelasan kami terkait pemotongan upah pekerja pada saat pandemi corona saat ini.Semoga bermanfaat.

Penulis : Agus Haryanto, S.H.