ATURAN PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Kelengahan prosedur Pengadaan barang/Jasa seringkali menjadi ancaman pejabat atau kepala daerah karena sering kali harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak aneh karena sektor Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan tergolong rentan penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan berita yang diambil dari situs https://news.detik.com/, menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, ditemukan data bahwa korupsi Pengadaan Barang/Jasa paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses, yaitu : (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan – persiapan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;(3) tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; (4) tahap serah terima dan pembayaran; (5) tahap pengawasan dan pertanggung jawaban. Misalnya pada saat penyusunan dokumen kerangka acuan kerja pada tahap perencanaan dimana oknum pengadaan dapat memainkan spesifikasi teknis atas barang/jasa yang ingin diselenggarakan dengan cara menaikan spesifikasi teknis sehingga anggaran menjadi membengkak.
Karena terdapatnya celah – celah korupsi di dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, maka urgensi kehadiran advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pemangku kepentingan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sudah tidak terelakan lagi. Adanya pendampingan dari advokat Pengadaan Barang/Jasa ini diharapkan dapat mereduksi potensi – potensi yang menyebabkan kekeliruan proses Pengadaan Brang/Jasa pemerintah sehingga permasalahan hukum di kemudian hari dapat dihindari. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda denga harga distributor apalagi harga pasar. Yang sering terjadi, kesengajaan atau karena ketidaktahuan, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri kepada penyediaan barang/jasa atau malah kepada makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibtanya pada saar pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat hukum, ditemukan mark up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Adanya advokat Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat mencegah hal tersebut.
Ahli Hukum Kontrak dalam aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Keharusan adanya pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan barang/Jasa di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang diubah terakhir kali melalui Perpres No.4 Tahun 2015), yakni pada Pasal 86 ayat (4) yang berbunyi :
“Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang komplek dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapar ahli hukum kontrak.”
Dengan ketentuan diatas, kiranya diketahuii bahwa pemerintah menegaskan keniscayaan advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam memberikan suatu jasa hukum berupa pendapat hukum atau riview terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang akan ditandatagani PPK dan penyediaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-. Adanya penegasan peran seorang advokat Pengadaan Barang/Jasa tersebut diharapkan akan mengawal proses Pengadaan Barang/Jasa dan kontrak yang akan ditandatangani PPK dan penyedia tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam bidang pengadaan jasa kontruksi yang pada umumnya mempunyai nilai yang signifikan dan bersifat strategis, spirit ketentuang Pasal 86 ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standart dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi (sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015) yakni pada pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernial di atas 100 miliyar dan/atau bersifat kompleks maka harus didahulukan dengan produk legal opinion dari ahli hukum kontrak. Selengkapnya berbunyi :
“Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliyar rupiah) dan/atau yang bersifat komples sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.”
Saat ini peraturan di atas diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontrusksi Melalui Penyedia. Namun demikian pada Peraturan Menteri tahun 2019, khususnya pada Pasal 94 ayat (1) tetap ditegaskan pentingnya peran Ahli Hukum Kontrak di dalam pengadaan jsa konstruksi yang bersifat kompleks, yang dikutip sebagai berikut :
“Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.”
Kembali ke Perpres tentang pengadaan barag dan jasa, sebagaimana diketahui bahwa pada Tanggal 22 Maret 2016, pemerintah Indonesia telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan diperbaharui Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terebut pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaiman diatur dalam Perpres sebelumnya. Namun demikian, apabila meneliti klausal – klausal dalam Perpres 16 Tahun 2018, ternyata ketentuan dalam Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 ternyata tidak ditemui lagi, denga kata lain pemerintah mencabut keharusan adanya pedampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ii jelas disayangkan.
Kesimpulan
Sekalipun dijumpai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019, Penulis tetap memandang bahwa payung hukum yang lebih tinggi mengenai keharusan pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah jelas tidak direlakan dan pencabutan Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dalam Perpres 16 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah mundur. Didalam Perpres 16 Tahun 2018 tersebut tidak ada suatu payung hukum mengenai pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga Potensi – potensi pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019.  Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut hanya berbicara megenai lingkup pekerjaan konstruksi dan tidak menyentuh aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya di luar itu. Padahal aspek Pengadaan Barang dan Jasa aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya juga tidak kalah penting, rentan dan perlu perhatian dari stakeholder terkait. Kehadiran Advokat Pengadaan Barang dan Jasa tentu akan mencegah atau setidak – tidaknya meminimalisir risiko penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. 



Semoga Bermanfaat

_MFFH_