Curhatan Kesengajaan Dalam Kitab Undang - undang Hukum Pidana...


Beberapa hari ini media massa,media elektronik,jagad media sosial sedang ramai memberitakan tentang perkara penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.dimana perkara tersebut sudah memasuki tahap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dimana dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan tersebut jaksa penuntut umum mununtut terdakwa 1 tahun penjara,bahwa dalam fakta persidangan,jaksa mengatakan:terdakwa tidak pernah mengiginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman cairan air keras ke Novel Baswedan ke badan,namun mengenai kepala korban. Sehingga tuntutan tersebut banyak menimbulkan pertanyaan publik; mengapa pelaku hanya dituntut 1 tahun penjara? Sedangkan pada kasus serupa bisa mencapai 8 tahun bahkan sampai 20 tahun.

Pada kesempatan ini penulis tidak akan membahas atau mengomentari tentang tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku dalam perkara penyiraman air keras terhadap Novel baswedan, tetapi pada kesempatan ini penulis akan membahas tentang ; Apakah yang dimaksud Kesengajaan dalam tindak pidana berdasarkan KUHP di Indonesia?

Tentang definisi kesengajaan terdapat beberapa pendapat dari para ahli pidana,disini penulis mengutip dari pendapat beberapa ahli pidana yang terdapat dalam Buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana penulis Prof.Dr.Edward Omar Sharif Hiariej, S.H.,M.Hum.

Menurut Vos menyatakan yang pada intinya bahwa dalam undang-undang(KUHP) kita,kesengajaan tidak didefinisikan secara umum, ajaran kesengajaan tidak ada dalam kitab undang-undang. Definisi kesengajaan terdapat dalam dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan.

Menurut sejarahnya teori kehendak atau wilstheorie adalah teori tertua yang dianut oleh von hippel dari gottingen jerman dan simon dari utrecht, belanda. Sedangkan teori pengetahuan atau voorstellingstheorie diajarkan oleh frank, guru besar tubingen, jerman sekitar tahun 1910. Penganut teori pengetahuan ini antara lain von listz dan van hamel di belanda. Mengenai apa yang dimaksud dengan teori kehendak von hippel dan teori pengetahuan dari frank, dalam bukunya hazewinkel suringa mengatakan, “menurut von hippel sengaja adalah yang telah dikehendaki sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Sedangkan frank sebaliknya, sengaja dilihat dari akibat yang telah diketahui dan kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut”.

Demikian pula pompe yang menyatakan bahwa “teori pengetahuan,kesengajaan berarti kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang,sedangkan yang lain adalah teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Kemudian terkait teori kehendak, suringa menambahkan bahwa teori kehendak adalah suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya,baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki.

Menurut Moeljatno tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan,sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian , moeljatno sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya seseorang yang mengetahui belum tentu menghendaki suatu perbuatan.      

Curhatan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha/Majikan...


Berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja dapat dilihat dalam ketentuan pasal 150 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan sejumlah ketentuan tambahan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Menurut ketentuan Pasal 1603g KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Hal serupa berlaku dalam hal perjanjian untuk waktu tertentu, dalam hal pemberitahuan dipersyaratkan. Kendati begitu, baik KUHPerdata maupun UU Ketenagakerjaan menambahkan sejumlah syarat tertentu sebelum pemberitahuan demikian dapat diberikan.

Apabila pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan, ketentuan pasal 151 UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan tiga tahapan yang harus ditempuh dalam hal pengusaha berkehendak untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruh/pekerja.

Pertama, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan ketentuan ini, frasa “dengan segala upaya” merrujuk pada aktivitas atau kegiatan positif yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk antara lain, pengaturan ulang jam kerja, tindakan penghematan, restrukturisasi atau reorganisasi metode kerja, dan upaya untuk mengembangkan pekerja/buruh.

Kedua, bilamana dengan segala upaya yang dilakukan, tidak dapat dihindari pemutusan hubungan kerja, maka maksud untuk memutuskan hubungan kerja wajib dirundingkanoleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
Ketiga, jika perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Semoga Bermanfaat...

Penulis : Agus Haryanto, S.H.

Curhat tentang Perusahaan Melakukan Pemotongan Upah Saat Pandemi COVID 19..


Pandemi Covid 19 saat ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi di negara kita, laju pertumbuhan ekonomi turun drastis akibatnya daya beli masyarakat juga ikut turun. Kondisi ini sangat dirasakan tidak hanya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah tetapi juga menyasar kepada dunia usaha,terutama usaha UMKM. Sehingga para pengusaha melakukan banyak cara agar usahanya tetap bertahan diantara:memotong jumlah produksi,mengurangi jam kerja,meliburkan pekerja sampai dengan melakukan pemotongan upah pekerja.Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah tentang persoalan pemotongan upah pekerja saat pandemi covid 19 saat ini.

Pemotongan Upah yang Sah
Yang pertama-tama kita pahami terlebih dahulu adalah definisi upah menurut Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 adalah:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kemudian, komponen upah menurut Pasal 5 ayat (1) PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terdiri atas:
Upah tanpa tunjangan;
a.Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
b.Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Adapun pemotongan upah oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama untuk:
a.denda;
b.ganti rugi; dan/atau
c.uang muka upah

Selain itu, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali

Surat kuasa tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja/buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, yaitu untuk:
  • Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/ buruh; dan/ atau
  • Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
  • Pemotongan upah oleh pengusaha juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh dalam hal terjadi kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruh.
  • Patut digarisbawahi, jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.


Sehingga dari penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa alasan pemotongan upah karyawan akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah virus corona adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.

“Apakah Yang dimaksud dengan perselisihan hak dan Bagaimana Cara Penyelesaian Perselisihan Hak?”
Perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2  UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI memiliki arti:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulai perundingan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan. Perselisihan hak yang telah dicatat itu selanjutnya harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dalam hal ini pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Demikian penjelasan kami terkait pemotongan upah pekerja pada saat pandemi corona saat ini.Semoga bermanfaat.



Penulis : Agus Haryanto, S.H.

CURHATAN TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM KEPAILITAN...

1. Bagaimana gambaran umum tentang pailit suatu perusahaan ?

Secara umum pailit merupakan kondisi dimana sudah tidak mampu lagi melunasi hutang - hutangnya kepada kreditor. Sehingga berlakulah sita umum. Selanjutnya, dalam proses pailit harta perusahaan dilakukan pemberesan oleh seorang kurator untuk menyelesaikan seluruh hutangnya kepada kreditor.

2. Apa peran dan tujuan direksi dalam menjalankan perusahaan?

Direksi memiliki peran yang sentral dalam menjalankan perusahn sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan didirikan. Kewenangan lain yang diberikan, secara hukum antara lain direksi diberi kewenangan untuk mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena kewenangan yang diberikan direksi sangat besar maka ketika terjadi pailit terhadap perusahaan maka dilihat sejauh mana peran direksi, apakah telah melaksanakan kebijakan yang sudah tepat atau tidak.

3.  Apa dasar Hukum wewenang direksi ?

Wewenang direksi terdapat di Undang - undang No.40 Tahun 207 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 92 ayat (1) dan (2) yang berbunyi,
- Ayat (1), 
"Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan."
- Ayat (2),
"Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang - undang ini dan/atau anggaran dasar."

4. Syarat apa saja dapat diangkat menjadi anggota Direksi ? apa dasar Hukumnya ?

yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan  hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah (UU No. 40/2007,Pasal 93 ayat (1)) :
a.  Dinyatakan Pailit
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisarisyang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

5. Apakah Direksi bertanggung jawab atas perusahaan dipailitkan ?

Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban perseroan, jika kepailitan tersebut terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab atas tindakan direksi tersebut harus dinyatakan dalam sebuah putusan yang menyatakan pailit perusahaan diakibatkan oleh tindakan direksi. hal tersebut diatur dalam Undang - undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (2), yang berbunyi
"Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertangung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut."

 6. Apakah Mantan Direksi bertangung jawab kepada perusahaan yang  dipailitkan ?

Pertangung jawaban Direksi dalam Pailit juga dikenakan kepada mantan anggota direksi terhitung dalam jangka waktu masa jabatan 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan yang dinyatakan bersalah atau lalai.

7. Apakah bisa Direksi tidak pertanggung jawab atas kepailitan ?
Bisa, sepanjang direksi dapat membuktikan telah melakukan pengurusan perusahaan dengan tepat, penuh tanggung jawab dan beritikad baik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar perusahaan. Hal ini diatur dalam Undang - undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104 ayat (4), Yang berbunyi
"Anggota Direksi tidak bertangung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan :
a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati - hatian, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan."


Semoga Bermanfaat..

_MFFH_




CURHATAN TENTANG ADANYA COVID 19...


1. Apa sejarahnya Virus Covid 19 ??

Virus Covid 19 merupakan virus corona yang brasal dan pertama kali muncul dari kota Wuhan, China pada kahir Desember 2019. Di duga Covid 19 ini berasal dari hewan kelewar dan setelah di telusuri, orang – orang yang terinfeksi virus ini merupakan orang – orang yang memiliki Riwayat telah mengunjungi pasar basah makanan laut dan hewan lokal di Wuhan, China.

2. Apa dampak adanya Covid 19 di Indoensia ??

-          Kesehatan :
Adanya Covid 19 penyebaran virus tersebut sangat cepat sehingga virus ini bisa mengakibatkan kematian. Dari sruvey di Indonesia per 28 Maret 2020 tercatat mencapai 1.046 kasus positif Covid 19 yang tersebar 28 Provinsi. Dikt dari Covid19.go.id, dari 146 kasus tersebut, terdapat 87 kasus meninggal 46 pasien berhasil sembuh. Kini ada 913 orang yang dalam perawatan.

-          Ekonomi
Dengan adanya Covid 19 perekonomian Indonesia menjadi lesu. Dari sektor Pariwisata, UMKM, dan sektor – sektor lainnya.
Sektor Pariwisata, yang saat ini mengalami kelesuan sehingga daya beli menurun secara drastis karena berkurang pengunjung baik turis lokal mun turis mancanegara, yang secara otomatis pandapatan dan devisa yang di hasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Dari hasi survey salah satu pengusaha Travel mengutarakan, banyak sekali pengajuan refund / pengembalian dana karena pembatalan penerbangan yang  jauh – jauh hari sudah di booking ke Pihak travel.
Sektor UMKM, sektor UMKM juga merasakan kelesuan karna adanya covid 19 ini, salah satu Pengusaha UMKM di daerah Jakarta, dia mengatakan biasa pelaku pengusaha UMKM tersebut mendapatkan keuntungan hingga 100%, tetapi dengan adanya covid 19 pendapatan penurunan sehingga 50%.

3. Apa Tujuan WFH (Work From Home) ??

Kebijakan Presiden menindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjadi rujukan dan pedoman bekerja di rumah/tempat tinggal (Work from Home/WFH) bagi ASN di setiap instansi pemerintah, sebagai upaya mencegah dan meminimalisir penyebaran Virus Corona (COVID 19). Adapun tujuan utama dari Surat Edaran ini adalah :
-          Mencegah dan minimalisasi penyebaran, serta mengurangi risiko menularnya Covid 19 di lingkungan instansi pemerintah pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
-          Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing instansi pemerintah dapat berjalan efektif untuk mencapai kinerja masing – masing unit organisasi pada instansi pemerintah.
-          Memastikan pelaksanaan pelayanan publik di instansi pemerintah dapat tetap berjalan efektif.
  
4. Apa Dasar Hukum membubarkan Kegiatan Sosial yang melibatkan banyak orang atau massa dalam jumlah besar ??
Kepala Kepolisian RI meminta agar masyarakat tidak mengadakan kegiata sosial yang melibatkan banyng atau massa dalam jumlah besar. Baik di tempat umum maupun lingkungan sendiri. Kegiatan yang dimaksud dt berupa pertemuan sosial, budaya, dan keagamaan seperti seminar, lokakarya, sarasehan, konser musik pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran dan sesepsionis keluarga, olahraga, kesenian, dan jasa hiburan. Pembubaran secara tegas yang polisi lakukan berlandaskan sebagai berikut :

Pasal 212 KHUP, yang berbunyi :
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang – undang atau atas permintaan pejabat memberikan pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 214 KHUP, yang berbunyi :
“(1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) yang bersalah dikenakan
        1. Pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka – luka;
        2. Pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
        3. Pidana penjara paling lama lima belas ahun, jika mengakibatkan orang mati.”


Semoga bermanfaat..

_MFFH_

Curhatan Tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....

1. Apa sih yang dimaksud dengan Kepailitan ??
Kepailitan dan penundaan atau penguduran pembayaran (surseance) lazimnt dikaitkan dengan masalah utang piutang antara seseorang yang dapat disebut Debitor (melalui Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 disebut Debitur) dengan mereka yang mempunyai dana yang disebut kreditor. Dengan kata lain, antara Debitor dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu kewajiban dari Debitor adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah. Permasalahan yang akan timbul apabila debitor mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitor berhenti membayar utangnya.

2. Biasanya penyebabnya apa si yang membuat berhenti bayar utang ??
Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena  :
a. tidak mampu bayar 
b. tidak mau membayar
Kedua penyebab tersebut tentu sama aja yaitu mbulkan kerugian bagi kreditor yang bersangkutan. Dipihak lain, debitor akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah - langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. 

3. Cara penyelesaian utang piutang dengan jalur apa saja??
Salah satu cara penyelesaian utang piutang  antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan.

4. Apa si Fungsi Pailit ??
Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan dimaksud adakalanya bersamaan, berbeda atau bahkan bertentangan. Dalam hal kepentingan tersebut bersamaan barangkali tidak akan menimbulkan masalah dalam kehidupan atau hubungan hukum tersebut. Demikian pula dalam hal kepentingannya berbeda, tetapi tidak berpertentangan atau tidak dipersoalkan. Mungkin menimbulkan masalah dalam hal kepentingan tersebut bertentangan dan dimunculkan ke permukaan sehingga menimbulkan suatu konflik kepentingan.

5. Apa saja faktor - faktor tentang UUKPKU ??
a. Untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dala waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjualbarang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
c. Untuk menghindani adanya kecurangan - kecurangan yang dilakukan oh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

6. apa saja asas - asas yang mendasari UUKPKPU ??
a. Asas Kesimbangan
b. Asas Kelangsungan Usaha.
c. Asas Keadilan
d. Asas Intergritas

7. Apa saja Dasar Hukum Kepailitan ??
a. Pasal 1131 KUHPerdata yang berbunyi :
"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan".
b. Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi :
"Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama - sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda - benda itu dibagi - bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar - kecilnya piutang masing - masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan - alasan yang sah untuk didahulukan"
c. Pasal 21 UUKPKPU yang berbunyi :
"Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan"

8. Apa aja si yang menjadi Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit ??
Syarat untuk dapat dinyatakan Pailit melalui Putusan pengadilan :
a. Terdapat minimal 2 orang kreditor
b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang
c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih

9. Siapa saja pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ??
Pihak yang dapat Mengajukan permohonan Pailit :
a. Debitor yang bersangkutan
b. Kreditor atau para kreditor
c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
d. Bank Indonesia apabila debitornya
e. BAPEPAM dalam hal Debitornya perusahaan efek, bursa efek, lembaga kriling, dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian



Semoga Bermanfaat...


_MFFH_

Curhatan Mengenai Perceraian Ghaib..






Apa Yang dimaksud dengan Gugatan cerai Ghaib ??

Gugatan cerai Ghaib adalah suatu gugatan yang diajukan kepada Pengadilan Agama oleh seorang Isteri / Suami untuk menggugat cerai Tergugat (suami/istri) di mana sampai dengan diajukan gugatan tersebut, Keberadaan Tergugat (suami/istri) tidak dapat diketahui / tidak jelas keberadaannya.


Bagaimana Tata Cara Sidang Ghaib ??

1. Alamat dan keberadaan si Tergugat, tidak diketahui sama sekali
2. Surat gugatan cerai diajukan di Pengadilan Agama wilayah Domisili sang Termohon (istri/suami)
3. Surat Keterangan domisili terakhir si tergugat dari kelurahan
4. Buku Nikah asli
5. Akta Lahir anak - anak
6. KTP dan Kartu Keluarga


Apakah Boleh mengajukan Gugatan Cerai Ghaib ?? dan apa dasar hukum ?

Gugatan Cerai Ghaib diatur juga dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat"

dan dalam Pasal 139 KHI dijelaskan bahwa jika tempat kediaman tergugat (suami/istri) tidak mempunyai kediaman tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.


Berapa lama Proses Persidangan Perceraian Ghaib ??

Proses Persidangan Perceraian Ghaib kurang lebih 6 (enam) Bulan.



Semoga Bermanfaat...


_MFFH_







ATURAN PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Kelengahan prosedur Pengadaan barang/Jasa seringkali menjadi ancaman pejabat atau kepala daerah karena sering kali harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak aneh karena sektor Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan tergolong rentan penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan berita yang diambil dari situs https://news.detik.com/, menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, ditemukan data bahwa korupsi Pengadaan Barang/Jasa paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses, yaitu : (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan – persiapan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;(3) tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; (4) tahap serah terima dan pembayaran; (5) tahap pengawasan dan pertanggung jawaban. Misalnya pada saat penyusunan dokumen kerangka acuan kerja pada tahap perencanaan dimana oknum pengadaan dapat memainkan spesifikasi teknis atas barang/jasa yang ingin diselenggarakan dengan cara menaikan spesifikasi teknis sehingga anggaran menjadi membengkak.
Karena terdapatnya celah – celah korupsi di dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, maka urgensi kehadiran advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pemangku kepentingan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sudah tidak terelakan lagi. Adanya pendampingan dari advokat Pengadaan Barang/Jasa ini diharapkan dapat mereduksi potensi – potensi yang menyebabkan kekeliruan proses Pengadaan Brang/Jasa pemerintah sehingga permasalahan hukum di kemudian hari dapat dihindari. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda denga harga distributor apalagi harga pasar. Yang sering terjadi, kesengajaan atau karena ketidaktahuan, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri kepada penyediaan barang/jasa atau malah kepada makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibtanya pada saar pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat hukum, ditemukan mark up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Adanya advokat Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat mencegah hal tersebut.
Ahli Hukum Kontrak dalam aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Keharusan adanya pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan barang/Jasa di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang diubah terakhir kali melalui Perpres No.4 Tahun 2015), yakni pada Pasal 86 ayat (4) yang berbunyi :
“Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang komplek dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapar ahli hukum kontrak.”
Dengan ketentuan diatas, kiranya diketahuii bahwa pemerintah menegaskan keniscayaan advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam memberikan suatu jasa hukum berupa pendapat hukum atau riview terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang akan ditandatagani PPK dan penyediaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-. Adanya penegasan peran seorang advokat Pengadaan Barang/Jasa tersebut diharapkan akan mengawal proses Pengadaan Barang/Jasa dan kontrak yang akan ditandatangani PPK dan penyedia tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam bidang pengadaan jasa kontruksi yang pada umumnya mempunyai nilai yang signifikan dan bersifat strategis, spirit ketentuang Pasal 86 ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standart dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi (sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015) yakni pada pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernial di atas 100 miliyar dan/atau bersifat kompleks maka harus didahulukan dengan produk legal opinion dari ahli hukum kontrak. Selengkapnya berbunyi :
“Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliyar rupiah) dan/atau yang bersifat komples sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.”
Saat ini peraturan di atas diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontrusksi Melalui Penyedia. Namun demikian pada Peraturan Menteri tahun 2019, khususnya pada Pasal 94 ayat (1) tetap ditegaskan pentingnya peran Ahli Hukum Kontrak di dalam pengadaan jsa konstruksi yang bersifat kompleks, yang dikutip sebagai berikut :
“Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.”
Kembali ke Perpres tentang pengadaan barag dan jasa, sebagaimana diketahui bahwa pada Tanggal 22 Maret 2016, pemerintah Indonesia telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan diperbaharui Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terebut pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaiman diatur dalam Perpres sebelumnya. Namun demikian, apabila meneliti klausal – klausal dalam Perpres 16 Tahun 2018, ternyata ketentuan dalam Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 ternyata tidak ditemui lagi, denga kata lain pemerintah mencabut keharusan adanya pedampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ii jelas disayangkan.
Kesimpulan
Sekalipun dijumpai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019, Penulis tetap memandang bahwa payung hukum yang lebih tinggi mengenai keharusan pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah jelas tidak direlakan dan pencabutan Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dalam Perpres 16 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah mundur. Didalam Perpres 16 Tahun 2018 tersebut tidak ada suatu payung hukum mengenai pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga Potensi – potensi pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019.  Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut hanya berbicara megenai lingkup pekerjaan konstruksi dan tidak menyentuh aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya di luar itu. Padahal aspek Pengadaan Barang dan Jasa aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya juga tidak kalah penting, rentan dan perlu perhatian dari stakeholder terkait. Kehadiran Advokat Pengadaan Barang dan Jasa tentu akan mencegah atau setidak – tidaknya meminimalisir risiko penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. 




Semoga Bermanfaat

_MFFH_