Curhatan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengusaha/Majikan...


Berkenaan dengan pemutusan hubungan kerja dapat dilihat dalam ketentuan pasal 150 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Di samping itu, KUHPerdata juga memberikan sejumlah ketentuan tambahan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Menurut ketentuan Pasal 1603g KUHPerdata, jika hubungan kerja diadakan untuk waktu yang tidak tentu atau sampai dinyatakan putus, tiap pihak berhak memutuskannya dengan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja. Hal serupa berlaku dalam hal perjanjian untuk waktu tertentu, dalam hal pemberitahuan dipersyaratkan. Kendati begitu, baik KUHPerdata maupun UU Ketenagakerjaan menambahkan sejumlah syarat tertentu sebelum pemberitahuan demikian dapat diberikan.

Apabila pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan, ketentuan pasal 151 UU No.13 Tentang Ketenagakerjaan menetapkan tiga tahapan yang harus ditempuh dalam hal pengusaha berkehendak untuk memutuskan hubungan kerja dengan buruh/pekerja.

Pertama, pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan penjelasan ketentuan ini, frasa “dengan segala upaya” merrujuk pada aktivitas atau kegiatan positif yang pada akhirnya dapat mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja, termasuk antara lain, pengaturan ulang jam kerja, tindakan penghematan, restrukturisasi atau reorganisasi metode kerja, dan upaya untuk mengembangkan pekerja/buruh.

Kedua, bilamana dengan segala upaya yang dilakukan, tidak dapat dihindari pemutusan hubungan kerja, maka maksud untuk memutuskan hubungan kerja wajib dirundingkanoleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
Ketiga, jika perundingan tersebut benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 

Semoga Bermanfaat...

Penulis : Agus Haryanto, S.H.

Curhat tentang Perusahaan Melakukan Pemotongan Upah Saat Pandemi COVID 19..


Pandemi Covid 19 saat ini sangat berdampak pada kondisi ekonomi di negara kita, laju pertumbuhan ekonomi turun drastis akibatnya daya beli masyarakat juga ikut turun. Kondisi ini sangat dirasakan tidak hanya pada masyarakat ekonomi menengah ke bawah tetapi juga menyasar kepada dunia usaha,terutama usaha UMKM. Sehingga para pengusaha melakukan banyak cara agar usahanya tetap bertahan diantara:memotong jumlah produksi,mengurangi jam kerja,meliburkan pekerja sampai dengan melakukan pemotongan upah pekerja.Dan yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah tentang persoalan pemotongan upah pekerja saat pandemi covid 19 saat ini.

Pemotongan Upah yang Sah
Yang pertama-tama kita pahami terlebih dahulu adalah definisi upah menurut Pasal 1 ayat 30 UU No.13 Tahun 2003 adalah:

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Kemudian, komponen upah menurut Pasal 5 ayat (1) PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan terdiri atas:
Upah tanpa tunjangan;
a.Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
b.Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

Adapun pemotongan upah oleh pengusaha dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama untuk:
a.denda;
b.ganti rugi; dan/atau
c.uang muka upah

Selain itu, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha untuk pihak ketiga yang hanya dapat dilakukan apabila ada surat kuasa dari pekerja/buruh yang setiap saat dapat ditarik kembali

Surat kuasa tersebut dikecualikan untuk semua kewajiban pembayaran pekerja/buruh terhadap negara atau iuran sebagai peserta pada suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, terdapat pemotongan upah oleh pengusaha yang harus dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis atau perjanjian tertulis, yaitu untuk:
  • Pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/ buruh; dan/ atau
  • Sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh
  • Pemotongan upah oleh pengusaha juga dapat dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh dalam hal terjadi kelebihan pembayaran upah kepada pekerja/buruh.
  • Patut digarisbawahi, jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima pekerja/buruh.


Sehingga dari penjelasan di atas, kami berpendapat bahwa alasan pemotongan upah karyawan akibat perusahaan merugi sebagai dampak wabah virus corona adalah tidak berdasarkan hukum dan dapat menimbulkan perselisihan hubungan industrial, yaitu perselisihan hak.

“Apakah Yang dimaksud dengan perselisihan hak dan Bagaimana Cara Penyelesaian Perselisihan Hak?”
Perselisihan hak berdasarkan Pasal 1 angka 2  UU No. 2 Tahun 2004 Tentang PPHI memiliki arti:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Setiap perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat yang harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal dimulai perundingan.

Apabila dalam jangka waktu 30 hari, salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa perundingan bipartit telah dilakukan. Perselisihan hak yang telah dicatat itu selanjutnya harus diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Bila mediasi tidak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian bersama, maka salah satu pihak dalam hal ini pekerja dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial.

Demikian penjelasan kami terkait pemotongan upah pekerja pada saat pandemi corona saat ini.Semoga bermanfaat.



Penulis : Agus Haryanto, S.H.

ATURAN PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH


Kelengahan prosedur Pengadaan barang/Jasa seringkali menjadi ancaman pejabat atau kepala daerah karena sering kali harus berurusan dengan penegak hukum, bahkan menjadi tindak pidana korupsi. Hal ini tidak aneh karena sektor Pengadaan Barang/Jasa ini merupakan tergolong rentan penyalahgunaan wewenang.
Berdasarkan berita yang diambil dari situs https://news.detik.com/, menurut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kasus Korupsi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani oleh KPK. Berdasarkan hasil kajian KPK terhadap upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang/ jasa pemerintah, ditemukan data bahwa korupsi Pengadaan Barang/Jasa paling banyak terjadi pada 5 (lima) tahapan atau proses, yaitu : (1) tahap perencanaan anggaran; (2) tahap perencanaan – persiapan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;(3) tahap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah; (4) tahap serah terima dan pembayaran; (5) tahap pengawasan dan pertanggung jawaban. Misalnya pada saat penyusunan dokumen kerangka acuan kerja pada tahap perencanaan dimana oknum pengadaan dapat memainkan spesifikasi teknis atas barang/jasa yang ingin diselenggarakan dengan cara menaikan spesifikasi teknis sehingga anggaran menjadi membengkak.
Karena terdapatnya celah – celah korupsi di dalam Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, maka urgensi kehadiran advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk memberikan pendampingan hukum kepada para pemangku kepentingan di bidang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sudah tidak terelakan lagi. Adanya pendampingan dari advokat Pengadaan Barang/Jasa ini diharapkan dapat mereduksi potensi – potensi yang menyebabkan kekeliruan proses Pengadaan Brang/Jasa pemerintah sehingga permasalahan hukum di kemudian hari dapat dihindari. Menyusun Harga Perkiraan Sendiri membutuhkan keahlian tersendiri. Selain harus memahami karakteristik spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan, juga harus mengetahui sumber dari barang/jasa tersebut. Harga barang pabrikan tentu saja berbeda denga harga distributor apalagi harga pasar. Yang sering terjadi, kesengajaan atau karena ketidaktahuan, Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan perhitungan Harga Perkiraan Sendiri kepada penyediaan barang/jasa atau malah kepada makelar yang melipatgandakan harga tersebut untuk memperoleh keuntungan pribadi. Akibtanya pada saar pengadaan selesai dan dilakukan pemeriksaan oleh aparat hukum, ditemukan mark up harga dan mengakibatkan kerugian negara. Adanya advokat Pengadaan Barang/Jasa diharapkan dapat mencegah hal tersebut.
Ahli Hukum Kontrak dalam aturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Keharusan adanya pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan barang/Jasa di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah ini sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (yang diubah terakhir kali melalui Perpres No.4 Tahun 2015), yakni pada Pasal 86 ayat (4) yang berbunyi :
“Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang komplek dan/atau bernilai di atas Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapar ahli hukum kontrak.”
Dengan ketentuan diatas, kiranya diketahuii bahwa pemerintah menegaskan keniscayaan advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa dalam memberikan suatu jasa hukum berupa pendapat hukum atau riview terhadap kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang akan ditandatagani PPK dan penyediaan yang bernilai di atas Rp 100.000.000.000,-. Adanya penegasan peran seorang advokat Pengadaan Barang/Jasa tersebut diharapkan akan mengawal proses Pengadaan Barang/Jasa dan kontrak yang akan ditandatangani PPK dan penyedia tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Dalam bidang pengadaan jasa kontruksi yang pada umumnya mempunyai nilai yang signifikan dan bersifat strategis, spirit ketentuang Pasal 86 ayat (4) Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tentang standart dan pedoman Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Jasa Konsultasi (sebagaimana diubah terakhir kali melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015) yakni pada pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernial di atas 100 miliyar dan/atau bersifat kompleks maka harus didahulukan dengan produk legal opinion dari ahli hukum kontrak. Selengkapnya berbunyi :
“Kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi yang bernilai diatas Rp 100.000.000.000 (seratus miliyar rupiah) dan/atau yang bersifat komples sebelum di tandatangani oleh para pihak, terlebih dahulu harus memperoleh pendapat Ahli Hukum Kontrak.”
Saat ini peraturan di atas diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontrusksi Melalui Penyedia. Namun demikian pada Peraturan Menteri tahun 2019, khususnya pada Pasal 94 ayat (1) tetap ditegaskan pentingnya peran Ahli Hukum Kontrak di dalam pengadaan jsa konstruksi yang bersifat kompleks, yang dikutip sebagai berikut :
“Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak Kerja Konstruksi.”
Kembali ke Perpres tentang pengadaan barag dan jasa, sebagaimana diketahui bahwa pada Tanggal 22 Maret 2016, pemerintah Indonesia telah mencabut Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2010 dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dengan diperbaharui Perpres Pengadaan Barang dan Jasa terebut pemerintah berharap dapat meningkatkan efisiensi dan menyempurnakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sebagaiman diatur dalam Perpres sebelumnya. Namun demikian, apabila meneliti klausal – klausal dalam Perpres 16 Tahun 2018, ternyata ketentuan dalam Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 ternyata tidak ditemui lagi, denga kata lain pemerintah mencabut keharusan adanya pedampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Hal ii jelas disayangkan.
Kesimpulan
Sekalipun dijumpai pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019, Penulis tetap memandang bahwa payung hukum yang lebih tinggi mengenai keharusan pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah jelas tidak direlakan dan pencabutan Pasal 86 ayat (4) Perpres No. 54 Tahun 2010 dalam Perpres 16 Tahun 2018 merupakan sebuah langkah mundur. Didalam Perpres 16 Tahun 2018 tersebut tidak ada suatu payung hukum mengenai pendampingan seorang advokat yang mempunyai keahlian di bidang Pengadaan Barang dan Jasa di dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sehingga Potensi – potensi pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah menjadi lebih besar dibandingkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2019.  Hal ini disebabkan karena Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tersebut hanya berbicara megenai lingkup pekerjaan konstruksi dan tidak menyentuh aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya di luar itu. Padahal aspek Pengadaan Barang dan Jasa aspek Pengadaan Barang dan Jasa lainnya juga tidak kalah penting, rentan dan perlu perhatian dari stakeholder terkait. Kehadiran Advokat Pengadaan Barang dan Jasa tentu akan mencegah atau setidak – tidaknya meminimalisir risiko penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. 



Semoga Bermanfaat

_MFFH_