MENGAPA BIROKRASI DIGITAL ???

Sejak Tahun 1980-an,  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berkembang sangat pesat. Beraneka produk TIK muncul dan ramai di pasaran. masyarakat di belajan dunia mana pun menyatu dan saling terkoneksi secara global. Semua bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Tabir isolasi batasan antarnegara yang selama ini berlaku, terutama untuk hal - hal yang berhubungan dengan politik,ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, kini menjadi terbuka.

Berbagai sumber informasi,kini, mulai dionlinekan. Semua sudah tersedia dgan bantuan media komunikasi dan terknologi informasi berbasis digital. Namun demikian, teknologi digital tidak selalu sesuai harapan. Terkadang hasilnya bisa sangat membantu dan membangun, tapi tak sedikit malah sangat merusak. Begitu konektivitas itu menyebar, risiko itu pun meluas. 

keberadaan teknologi bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, fenomena kemudahan informasi lewat digital informasi menjanjikan suasana kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih baik. Disisi lain, terdapat pula potensi terjadinya Chaos, jika tidak mampu mengelolanya secara bijak. Karena pada satu titik ekstrem, seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Misalnya, berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, dan berkolusi.

Pemerintah, yang memang diamanahi undang - undang untuk melakukan hal itu, menjadi sangat dibutuhkan. Agar terselenggara kehidupan bernegara yang baik, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperhatikan tata kelola pemerintahannya. 

Birokrasi, sebagai mesin organisasi pemerintah, menempati posisi strategis dalam menjamin terwujudnya hal - hal tersebut. Birkorasi adalah media pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Kondisi tata kelola pemerintahan akan ideal, jika birokrasinya berjalan secara ideal, begitu pula sebaliknya. Wujud birokrasi akan menentukan bagaimana potret pemerintahannya.

Kita wajib melakukan lompatan perubahan. Masyarakat ke depan harus mengenal kinerja birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada hasil agar dapat memberikan daya ubah yang signifikan. Penabuhan genderang digitalisasi di segala sektor birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Reformasi birokrasi ke arah digital akan menjadi langkah perbaikan pelayanan publik yang dapat menjawab kebutuhan publik. 

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari undang - undang itu jelas tertulis, pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah bersimpul erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas.

Ada empat kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana birokrasi digital dapat berhasil memberikan pelayanan publik secara baik.

  1. Akuntabilitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tolok ukur seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk menunjukan akuntabilitas pelayanan publik, adalah dengan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintah.
  2. Responsivitas. Responsivitas menilai kinerja birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program - program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
  3. Orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan ini dilakukan dengan melihat seberapa banyak energi birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
  4. Efisiensi pelayanan. Penilaian ini digunakan dengan membandingkan antara input dan output pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.


Empat kriteria penilaian itu menjadi landasan berpikir kita dalam mengembangkan pelayanan publik agar menjadi baik di mata masyarakat. 

Birokrasi digital bisa menjadi penopang terselenggaranya asas - asas pelayanan publik sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 4 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diantaranya :
  1. Kepentingan Umum
  2. Kepastian Hukum
  3. Kesamaan Hak
  4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntanbilitas
  10. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan
  11. Ketepatan Waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan Keterjangkauan.





Semoga Bermanfaat...

_MFFH_



Tidak ada komentar:

Posting Komentar