DASAR HUKUM PINJAMAN ONLINE...


Definisi Pinjaman Online
Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedian jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman Online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.



Dasar Hukum Pinjaman Online
Untuk Dasar Hukum pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016").

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan / Finansial Lainnya.

Bentuk Badan Usaha
Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk :
  1. perseroan terbatas
  2. koperasi
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan memiliki oleh :
  1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing,  baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Modal
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikir Rp 1 Miliyar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliyar pada saat pendaftaran.

Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliyar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kegiatan Usaha
Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Batasan Pemberian Pinjaman Dana
Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :
  1. Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur
  2. batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1)  ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
  3. Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana 
Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan
Besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diautr dalam perjanjian.Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :
  • Nomor perjanjian
  • Tanggal perjanjian
  • Identitas para pihak
  • Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  • Jumlah pinjaman
  • Suku Bunga Pinjaman
  • Nilai angsuran
  • Jangka waktu
  • Objek jaminan (jika ada)
  • Rincian biaya terkait
  • Ketentuan mengenai denda (jika ada)
  • Mekanisme penyelesaian sengketa



Semoga bermanfaat...

_MFFH_



Tidak ada komentar:

Posting Komentar