KODE ETIK PROFESI HAKIM...

Hakim di mana pun dan kapan saja diikat oleh aturan etika di samping aturan hukum. Aturan hakim adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral. Moral merupakan instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, displin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (code of ethics atau code of conduct). Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik adalah aturan memelihara, menegakkan, dan mempertahankan displin profesi.  Ada beberapa unsur displin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik, yaitu :
  1. Menjaga dan memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional
  2. Menjaga dan memelihara integritas profesi
  3. Menjaga dan memelihara displin
  4. Loyal menjaga dan memelihara keutuhan organisasi atau lingkungan kerja untuk memaksimalkan tercapainya tujuan organisasi.
Kode Etik dan Kode Perilaku
Kode Etik dan Kode Perilaku sering kali dipahami secara campur aduk, keduanya mempunyai unsur - unsur pengertian yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan - perbedaan satu sama lain. Kode perilaku sendiri berasal dari kode etik, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan - aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, dan jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai - nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah - wadah organisasi bersama.

Kode etik dalam pengertian formalnya memuat aturan - aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengidifikasikan nilai - nilai kelompok berupaya pernyataan yang ditunjukkan kepada para anggotanya tentang prinsip - prinsip umum yang berisi nilai - nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku. Sementara kode perilaku memuat aturan - aturan uang didesain untuk memberikan tuntunan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik - praktik dan bentuk - bentuk operasional perilaku yang tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah untuk dilakukan menurut ketentuan kode etik organisasi. 

Pengawasan Etik Menurut UUD NRI 1945
Pengawasan Etik terhadap hakim Konstitusi tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi dengan mendasarkan pada Pasal 24B UUD NRI 1945 yang berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". 

Pasal 24B UUD NRI 1945 tersebut mengatur tentang Komisi Yudisial, maka sebenarnya UUD NRI 1945 telah meletakkan dasar - dasar konstitusionalitas atas pengawasan etik hakim. Terkait frasa "...dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" UUD NRI 1945, setidaknya dapat diketahui adanya benang merah antara semangat membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan membangun sistem pengawasan terhadap hakim di lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud "hakim" adalah untuk semua hakim yang melakukan kekuasaan kehakiman di seluruh lingkungan badan peradilan di Indonesia. dengan demikian, tidak terkecuali hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi juga termasuk "hakim" sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945, karena Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah Jawaban masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai "masalah intern" yang dihadapi MA serta seluruh jajaran di bawahnya.

Wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. akan tetapi, relasi tersebut putus dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut menyatakan bahwa hakim konsitusi tidak termasuk dalam pengertian "hakim" yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konsitusi dilakukan Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian "hakim" yang meliputi hakim konstitusi. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kesan kuat yang ditimbulkan adalah Mahkamah Konstitusi "tidak tersedia" diawasi oleh KY.

Pengawasan Etik Menurut Undang - undang Makamah Konstitusi

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003
Dalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003, tidak diatur secara tegas mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi. Oleh karena tidak adanya pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi maka dalam UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi belum memiliki suatu lembaga pengawasan yang mandiri dan bersifat eksternal, yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilkau hakim, sehingga ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mahkamah konstitusi harus membentuk tim investigasi dan/atau MKMK, sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 2011
Hasil revisi UU Mahkamah Konstitusi yakni UU Nomor 8 Tahun 2011, terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dalam baba tersendiri yakni, tertuang BAB IV Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A dan Pasal 27B UU Nomor 8 Tahun 2011.

Meskipun undang - undang telah mengakomodir akan pentingnya suatu pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaiman tertuang dalam ketentuan Pasal 27A dan Pasal 27B UU Nomor 8 Tahun 2011, namun norma pengawasan di dalam UU Nomor 8 Tahun 2011,belum mengakomodasi adanya mekanisme pengawasan terhadap hikim konsitusi yang bersifat eksternal dan mandiri dalam rangka menjaga dan menegakkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dan hanya mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi melalui MKMK yang bersifat ad hoc.

Permohonan pengujian undang - undang tersebut diterima oleh Makamah Konstitusi dan registrasi dengan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan selanjutnya permohonan tersebut diperiksa dan diputus pada tanggal 13 Februari 2014, yakni tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, dengan amar putusan antara lain menyatakan :
  1. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari DPR, Pemerintah dan Makamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  2. Norma yang tertuang dalam Pasal 27A ayat (30),ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan terhadap pasal dan ayat - ayat tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (rechtvacum) dan hilangnya dasar pijakan MKMK untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan aturan hukum yang baru terkait dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi, agar fungsi pengawasan dapat berjalan dan dapat terlaksana.

Undang - undang Nomor 4 Tahun 2014
Undang - undang Nomor 4 Tahun 2014, salah satunya mengamanatkan agar Mahkamah Konstitusi bersama - bersama dengan KY menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang muncul ketika aspek pengawasan dan pengangkatan hakim konsitusi yang melibatkan KY. Pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, berbunyi :
"Hakim Konstitusi diajukan masing - masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden."
Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hakim konstitusi tidak termasuk pengertian hakim yang harus diawasi oleh KY. Sehubung dengan permasalahan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, akhirnya mendorong masyarakat untuk mengajukan kembali pengujian konstitusionalitas undang - undang dimaksud, dan permohonan pengujian tersebut lagi - lagi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dinyatakan UU Nomor 4 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perintah undang - undang untuk penyusunan dan menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang melibatkan KY, serta pengaturan sekretariat untuk mendukung pelaksanaan MKMK menjadi gugur, lagi - lagi KY yang didesain ikut serta sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi tidak dapat berfungsi kembali.

Masyarakat umum tidak mampu mencerna substansi putusan Makamah Konstitusi ecara utuh, yang dinilai mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud mengatur tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi. Masyarakat beranggapan dengan tidak adanya lembaga pengawasan terhadap hakim konstitusi, maka masyarakat beranggapan tidak ada jaminan peristiwa korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak akan terjadi.

Untuk menepis anggapan masyarakat bahwa mahkamah konstitusi tidak bersedia diawasi, Mahkamah Konstitusi akhirnya membentuk lembaga pengawas yang bersifat tetap, yakni Dewan Etik Hakim Konstitusi yang pembentukannya mendasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (PMK Nomor 2 Tahun 2014). Pasal 1 angka 3, PMK Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dewan Etik  adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampingkan masyarakat.

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2004
KY diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004, wewenang KY dalam mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, adalah dengan :
  1. Meminta laoran secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan prilaku hakim
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
  3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
  4. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
  5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim agung, tidak diterima oleh hakim agung, yang berujung degan pengujian konstitusional pasal - pasal yang berkaitan kewenangan KY. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, untuk meneguhkan dan menjaga independensi dan imparsial serta kewibawaan hakim, hakim konstitusi telah mendeklarasikan kode etik dan perilaku hakim konsitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakukan Deklarasi Kode Etik, dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang muatan substansinya masih diberlakukan hingga sekarang.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI ONLINE


Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Online
Menurut Undang - undang Nomor 39 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi..." Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy right) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy right setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal - hal yang sifat pribadi.

Kemudian, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2).
Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” 

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas dIbidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

DASAR HUKUM PINJAMAN ONLINE...


Definisi Pinjaman Online
Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedian jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman Online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.



Dasar Hukum Pinjaman Online
Untuk Dasar Hukum pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016").

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan / Finansial Lainnya.

Bentuk Badan Usaha
Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk :
  1. perseroan terbatas
  2. koperasi
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan memiliki oleh :
  1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing,  baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Modal
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikir Rp 1 Miliyar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliyar pada saat pendaftaran.

Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliyar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kegiatan Usaha
Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Batasan Pemberian Pinjaman Dana
Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :
  1. Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur
  2. batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1)  ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
  3. Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana 
Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan
Besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diautr dalam perjanjian.Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :
  • Nomor perjanjian
  • Tanggal perjanjian
  • Identitas para pihak
  • Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  • Jumlah pinjaman
  • Suku Bunga Pinjaman
  • Nilai angsuran
  • Jangka waktu
  • Objek jaminan (jika ada)
  • Rincian biaya terkait
  • Ketentuan mengenai denda (jika ada)
  • Mekanisme penyelesaian sengketa



Semoga bermanfaat...

_MFFH_



MENGAPA BIROKRASI DIGITAL ???

Sejak Tahun 1980-an,  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berkembang sangat pesat. Beraneka produk TIK muncul dan ramai di pasaran. masyarakat di belajan dunia mana pun menyatu dan saling terkoneksi secara global. Semua bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Tabir isolasi batasan antarnegara yang selama ini berlaku, terutama untuk hal - hal yang berhubungan dengan politik,ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, kini menjadi terbuka.

Berbagai sumber informasi,kini, mulai dionlinekan. Semua sudah tersedia dgan bantuan media komunikasi dan terknologi informasi berbasis digital. Namun demikian, teknologi digital tidak selalu sesuai harapan. Terkadang hasilnya bisa sangat membantu dan membangun, tapi tak sedikit malah sangat merusak. Begitu konektivitas itu menyebar, risiko itu pun meluas. 

keberadaan teknologi bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, fenomena kemudahan informasi lewat digital informasi menjanjikan suasana kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih baik. Disisi lain, terdapat pula potensi terjadinya Chaos, jika tidak mampu mengelolanya secara bijak. Karena pada satu titik ekstrem, seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Misalnya, berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, dan berkolusi.

Pemerintah, yang memang diamanahi undang - undang untuk melakukan hal itu, menjadi sangat dibutuhkan. Agar terselenggara kehidupan bernegara yang baik, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperhatikan tata kelola pemerintahannya. 

Birokrasi, sebagai mesin organisasi pemerintah, menempati posisi strategis dalam menjamin terwujudnya hal - hal tersebut. Birkorasi adalah media pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Kondisi tata kelola pemerintahan akan ideal, jika birokrasinya berjalan secara ideal, begitu pula sebaliknya. Wujud birokrasi akan menentukan bagaimana potret pemerintahannya.

Kita wajib melakukan lompatan perubahan. Masyarakat ke depan harus mengenal kinerja birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada hasil agar dapat memberikan daya ubah yang signifikan. Penabuhan genderang digitalisasi di segala sektor birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Reformasi birokrasi ke arah digital akan menjadi langkah perbaikan pelayanan publik yang dapat menjawab kebutuhan publik. 

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari undang - undang itu jelas tertulis, pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah bersimpul erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas.

Ada empat kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana birokrasi digital dapat berhasil memberikan pelayanan publik secara baik.

  1. Akuntabilitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tolok ukur seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk menunjukan akuntabilitas pelayanan publik, adalah dengan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintah.
  2. Responsivitas. Responsivitas menilai kinerja birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program - program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
  3. Orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan ini dilakukan dengan melihat seberapa banyak energi birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
  4. Efisiensi pelayanan. Penilaian ini digunakan dengan membandingkan antara input dan output pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.


Empat kriteria penilaian itu menjadi landasan berpikir kita dalam mengembangkan pelayanan publik agar menjadi baik di mata masyarakat. 

Birokrasi digital bisa menjadi penopang terselenggaranya asas - asas pelayanan publik sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 4 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diantaranya :
  1. Kepentingan Umum
  2. Kepastian Hukum
  3. Kesamaan Hak
  4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntanbilitas
  10. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan
  11. Ketepatan Waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan Keterjangkauan.





Semoga Bermanfaat...

_MFFH_