PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Background photo created by xb100 - www.freepik.com
Di dalam Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 15, ayat (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

ayat (2), Sertifikat Jamian Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ayat (3), Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

artinya yang dimaksud ayat (2), Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 29, ayat (1) apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

ayat (2), Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

artinya yang dimaksud dengan ayat (1), ada  3 cara untuk eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.


Menurut Pasal 196 HIR (Heriziene Indonesisch Reglement), jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan Lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama - lamanya delapan hari. 

artinya, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.


Dan didalam pengamanan Eksekusi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai berikut :

Pasal 6, Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
a. ada permintaan dari pemohon
b. memilii akta jaminan fidusia
c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

artinya yang dimaksud pasal diatas adalah pengamanan Objek Fidusia mempunyai syarat - syarat yang harus dilengkapi dahulu sebelum melakukan pengamanan tersebut.

Pasal 8 ayat (1), Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan :
a. salinan akta jaminan fidusia
b. salinan sertifikat jaminan fidusia
c. surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya
d. identitas pelaksanaan eksekusi; dan
e. surat tugas pelaksanaan eksekusi

ayat (2), Surat Peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

artinya, sebelum melakukan eksekusi Objek Fidusia, kreditur wajib mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengiriman surat peringatan tersebut lampirkan tanda terima sebagai bukti surat peringatan tersebut telah diterima. apabila dokumen yang dimaksud ayat (1), maka pengaman eksekusi bisa mengajukan permohonan pengamanan eksekusi objek fidusia tersebut.


Kesimpulan :

1. Pengamanan eksekusi di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jadi tindakan debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa tidak dibenarkan oleh Hukum dan itu merupakan suatu tindak pidana.

2. Benar pengusaha punya hak eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi, namnu ada prosedur yang harus dilalui yaitu melalui Pengadilan. Setelah itu objek Jaminan fidusia dilelang didepan umum oleh perusahaan tanpa perlu lagi ada campur tangan ataupun juru sita (parate eksekusi) dan hasil dari pelelangan tersebut digunakan melunasi utang/tunggakan kepada perusahaan leasing.


Semoga Bermanfaat.
_MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar