PERANGI PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....!!

image by www.freepik.com
Pada awalnya, pembangunan ekonomi memang belum berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pemerintah. Namun pemerintah tetap memegang teguh sistem demokrasi ekonomi tersebut. Semangat untuk merealisasikan demokrasi ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menata kembali dunia usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu dan pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.Sejak zaman orde baru, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung dan mengatur mengenai persaingan usaha. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sertameningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya.


Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.  

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan tugas kepada KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.




Selain tugas di atas, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga memiliki wewenang yang meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan pengertian. praktik monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi beberapa jenis yaitu:
1. Oligopoli, Perjanjian yang bersifat oligopoli diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2.  Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga dilarang terbagi atas:
     - Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik 
       Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
       Tidak Sehat.
     - Diskriminasi Harga, Diskriminasi harga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik 
        Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
        Tidak Sehat.
     - Jual Rugi, Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
       5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
     - Penetapan Harga Jual Kembali, Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 7 Undang-
       Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
       Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 3.  Pembagian Wilayah, Larangan pembagian wilayah pemasaran diatur dalam Pasal 9 Undang-
      Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
      Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 4.  Pemboikotan, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
      Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 5. Kartel, Larangan kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
     Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 6. Trust, Larangan perjanjian trust diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia 
     Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 7. Oligopsoni, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang 
     Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
     Usaha Tidak Sehat.
 8. Integrasi Vertikal, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
     1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 9. Perjanjian Tertutup, Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Republik  
     Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
     Sehat. 

 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam 
       Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
       Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
     







Semoga Bermanfaat...



        _MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar