PERANGI PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....!!

image by www.freepik.com
Pada awalnya, pembangunan ekonomi memang belum berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pemerintah. Namun pemerintah tetap memegang teguh sistem demokrasi ekonomi tersebut. Semangat untuk merealisasikan demokrasi ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menata kembali dunia usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu dan pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.Sejak zaman orde baru, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung dan mengatur mengenai persaingan usaha. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sertameningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya.




Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah lembaga independen yang diluar pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.



Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.  

Dan tugas - tugas KPPU di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.




Semoga Bermanfaat...



        _MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar