PERANGI PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....!!

image by www.freepik.com
Pada awalnya, pembangunan ekonomi memang belum berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pemerintah. Namun pemerintah tetap memegang teguh sistem demokrasi ekonomi tersebut. Semangat untuk merealisasikan demokrasi ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menata kembali dunia usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu dan pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.Sejak zaman orde baru, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung dan mengatur mengenai persaingan usaha. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sertameningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya.


Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.  

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan tugas kepada KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.




Selain tugas di atas, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga memiliki wewenang yang meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan pengertian. praktik monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi beberapa jenis yaitu:
1. Oligopoli, Perjanjian yang bersifat oligopoli diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2.  Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga dilarang terbagi atas:
     - Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik 
       Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
       Tidak Sehat.
     - Diskriminasi Harga, Diskriminasi harga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik 
        Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
        Tidak Sehat.
     - Jual Rugi, Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
       5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
     - Penetapan Harga Jual Kembali, Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 7 Undang-
       Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
       Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 3.  Pembagian Wilayah, Larangan pembagian wilayah pemasaran diatur dalam Pasal 9 Undang-
      Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
      Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 4.  Pemboikotan, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
      Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 5. Kartel, Larangan kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
     Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 6. Trust, Larangan perjanjian trust diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia 
     Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 7. Oligopsoni, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang 
     Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
     Usaha Tidak Sehat.
 8. Integrasi Vertikal, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
     1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 9. Perjanjian Tertutup, Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Republik  
     Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
     Sehat. 

 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam 
       Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
       Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
     







Semoga Bermanfaat...



        _MFFH_

Cerita Singkat tentang Workshop Entrepreneurship...

Pada bulan juli saya mendapatkan undangan Workshop dari Insan Profesional Jakarta dan Jamanow untuk menghadiri workshop tersebut. ketika saya mendapatkan undangan tersebut saya sangat tertarik, karena workshop membahas tentang Entrepreuner di jaman sekarang yaitu E- Commerce. 

saya sedikit mengulas tentang Bisnis Online, Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sedangkan informasi yang akan disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website atau aplikasi. Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar di masa mendatang, karena kini hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

Pengoperasian Online shop

Dalam Online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu :
1) Pengertian Suplier.
Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu.
2) Pengertian Reseller.
Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier dimana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier.
3) Pengertian dropshipper
Dropshipper tidak melakukan stock barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper, yaitu :
  • Dropshipper mendapat untung atau fee atas jasanya memasarkan barang milik
  • Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
  • Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
  • Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.


dengan mengupas tentang Bisnis Online, saya mempersiapkan untuk kehadiran undangan tersebut. dan pada akhirnya datang waktunya yang ditunggu - tunggu. 

saya sampai di tempat workshop dengan alamat Velbak center / Kebayoran Center. Kebayoran baru - Jakarta Selatan. Ternyata tempat tersebut adalah Kantor Yayasan Insan Profesional Jakarta (IPJ). sambil menunggu, saya ngobrol dengan salah satu anggota yayasan tersebut, Insan Profesional Jakarta (IPJ) didirikan oleh sekelompok orang - orang muda yang mempunyai cita - cita untuk mengembangkan melalui kontribusi dalam pengetahuan praktik d bidang Hukum, perbankan, entrepreneur, pajak, dan lain - lain. Ini sebuah Yayasan g luar biasa, beberapa anggota yayasan itu adalah anak muda yang mempunyai berkembang ilmu pengetahuan...

oke, kita lanjut... akhirnya jam workshop pun sudah mulai.. sesi pertama pembicara yang masih muda sekali.. dan ternyata sukses menciptakan kurang lebih 10 aplikasi games... woww saya takjub sekali mendengarkan pengalaman beliau.. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali... setelah sesi pertama selesai, kami beristirahat untuk coffebreak sekitar 5-10 menit.. Pada saat coffebreak saya ngobrol salah satu Jamanow.. Ternyata team jamanow masih muda - muda sekali...

lanjut, setelah coffebreak kami memulai untuk sesi kedua, pembicaranya seorang wanita muda.. beliau adalah Chief Marketing office Jamanow / Managing Director Maryalle Official.. beliau sangat ahli sekali tentang marketing. kami diajarkan bagaimana cara memasarkan produk, apa - apa saja strategy marketing, dan lain - lain.. yang saya kagetnya lagi langsung praktek di dalam kelas.. woww keren banget,, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli untuk memasarkan suatu produk.. Tidak Terasa dah pukul 12.00, waktunya untuk makan siang.. 

kami dibagikan box, dan rasanya lezat sekali... setelah saya makan siang saya beristirahat sejenak sambil ngobrol dengan peserta workshop.. peserta workshop berbagai bidang, yaitu dari mahasiswa, dari komunitas Driver Online, pengusaha Kuliner, pengusaha travel, dan lain - lain.. Pesertanya pun sangat aktif dan  antusias sekali dengan workshop ini...

Jam makan siang berakhir.. Kami lanjut kesesi ketiga.. Pembicara adalah seorang Dosen / ahli keuangan Syariah,akuntansi, dan lain - lain.. kami disini tanya jawab tentang keuangan syariah, keuangan dan lain-lain..saking semangatnya berinteraksi dengan ibu dosen / ahli ini tak terasa jam sesi tiga ini berakhir.. lanjut sesi terakhir, sesi yang ditunggu - tunggu... team jamanow menjelaskan tentang Jamanow.. 

Penasaran ya dengan Jamanow ??? yuk saya kupas tentang Jamanow...

Jamanow adalah suatu Aplikasi Platform yang menyediakan berbagai produk - produk yaitu fashion, perlengkapan bayi,parfurm, dan lain - lainnya.. aplikasi ini diciptakan untuk kita yang ingin berbisnis Online Tanpa modal.. Kenapa bisa begitu ? jelas kita tidak mengeluarkan modal, ataupun mensewa fisik toko... kamu cukup Download Aplikasi Jamanow, lalu daftar akun, setelah itu kita langsung bisa berjualan... dan yang biki kerennya lagi aplikasi jamanow menyiapkan Komisi setiap produknya, jika kita berhasil menjual produk - produknya.. disini saya kaget dan antusias melihat aplikasi ini.. dengan mendownload aplikasi, kita sudah bisa berbisnis tanpa Modal... 

sebelum ditutup acaranya, ternyata masih ada Games yang berhadiah Voucher Sebesar 200 ribu,,dan banyak lagi hadiahnya... 

Dan Akhir selesai games, workshop ini ditutup lah dengan salah satu anggota yayasan tersebut...sekian..



Ps:   
- Gali lah Ilmu sedalam - dalamnya jika ingin kamu sukses
- Liatlah jika ada peluang untuk kamu bisa sukses
- Bisnis Online suatu peluang di jaman Sekarang


Terima Kasih.