Latar belakang Hacker dan Dasar Hukum Hacker...



Sejarah

Kata bahasa Inggris "hacker" pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama.

Pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer "The 414s" yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Satu dari pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.

pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok lain yang menyebut-nyebut diri sebagai peretas, padahal bukan. Mereka ini (terutama para pria dewasa) yang mendapat kepuasan lewat membobol komputer dan mengakali telepon (phreaking). Peretas sejati menyebut orang-orang ini cracker dan tidak suka bergaul dengan mereka. Peretas sejati memandang cracker sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. Peretas sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi peretas.


Peretas memiliki konotasi negatif karena kesalahpahaman masyarakat akan perbedaan istilah tentang hacker dan cracker. Banyak orang memahami bahwa peretaslah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus, dan lain-lain, padahal mereka adalah cracker. Cracker-lah menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak (bug) untuk menyusup dan merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para peretas dipahami dibagi menjadi dua golongan: White Hat Hackers, yakni hacker yang sebenarnya dan cracker yang sering disebut dengan istilah Black Hat Hackers.

Hacker sendiri kerap dihubungkan dengan tindakan kejahatan pada  dunia digital. Dengan memanfaatkan pengetahuan awam masyarakat pengguna internet, mereka dengan sangat leluasa bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan kepentingannya, umumnya kegiatan kriminal di dunia maya. Sebenarnya hanya sebagian kecil saja dan tidak semuanya seseorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang hacker menggunakan keahliannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Hacker Amatir


Biasanya seseorang yang baru mengenal dan masuk ke “sisi lain dunia maya”, umumnya berusia sangat muda, tanpa kedewasaan pemikiran mengakibatkan hasil hack yang kasar (tidak rapih). Perbuatan mereka dengan mudah dapat di atasi, kerusakan yang diakibatkan berskala kecil dan umumnya sangat ceroboh sehingga sangat mudah ditangkap.

  1. Sebagai Ajang Balas Dendam => Merasa sakit hati di bully, dicemooh dan direndahkan, membuat seseorang belajar menjadi hacker untuk memberikan pelajaran terhadap orang yang membuatnya merasa dirugikan.
  2. Iri Hati dan Penyakit Hati => Merasa iri dengan kesuksesan orang lain, maka memutuskan untuk menghancurkannya.
  3. Ingin Terkenal dan Dikenal => Selalu ingin eksis, selalu ingin terkenal tanpa mengetahui dampak jiga tertangkap bikin malu kluarga, teman dan diri sendiri.
  4. Hanya Sekedar Iseng => Kelakuan bocah memang suka iseng.
  5. Butuh Uang => Semua orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian berpikir jalan pintas menjadi seorang hacker untuk mencuri, phising dan sejenisnya.
  6. Mengungkap (membuka) Rahasia dan Privasi Orang Lain => Misalnya di sosial media, seseorang tidak mempublikasikan semua profil dan kegiatannya. Seorang hacker dengan alasan tertentu yang bersifat pribadi akan mencoba mengungkapnya.
  7. Akuisi Akun Kepemilikan => Mencuri dan mengakuisisi akun kepemilikan properti online, misalnya email. Biasanya kemudian digunakan untuk kepentingannya.

Hacker Profesional

Berbeda dengan hacker amatiran yang mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi, hacker profesional lebih mementingkan hajat hidup orang banyak dan hak asasi. Umumnya mereka sangat tidak menginginkan identitasnya terbongkar, bahkan jika bekerjasama, diantara mereka tidak mengenal satu sama lain. Berbeda dengan hacker amatir yang terorganisir, mereka berkomunikasi lewat berbagai perangkat media, lewat jejaring sosila, sehingga jika tertangkap salah satu maka teman-temannya ikut tertangkap. Dan yang mungkin menjadi point perhatian adalah dampak kerusakannya yang bersifat global juga sangat sulit untuk diperbaiki.

  1. Anti Hacker (Perlindungan dari Hacker Kriminal) => Profesi yang mengharuskan seseorang menjadi anti hacker profesional. Misalnya anda memiliki bisnis yang menuntut anda melindunginya dari serangan hacker dengan mempelajari perilaku dan cara hacker membobol suatu situs web. Contoh lain anda memang berprofesi sebagai penyembuh kerusakan yang diakibatkan hacker kriminal.
  2. Memenangkan Persaingan Bisnis => Sudah bukan rahasia lagi jika persaingan bisnis baik dunia nyata dan dunia digital dipenuhi dengan persaingan tidak sehat. Saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara merupakan cara yang umum dilakukan. Mungkin agak mirip dengan hacker amatir, namun sesungguhnya mereka tidak bekerja berdasarkan perasaan, profesi yang menuntut mereka untuk melakukannya.
  3. Kebebasan dan Hak Asasi => Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan. Anonymous kelompok hacker profesional berawal dari komitmen menuntut kebebasan.
  4. Kepentingan Negara dan Spionase, Sabotase => Bela negara adalah kewajiban yang sekaligus menjadi hak setiap warga negara, jika seandainya anda dipanggil pemerintah untuk melakukannya, maka anda harus melakukannya.

Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Di dalam UU ITE membahas masalah hacking terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukuman yang akan diterima. Berikut ini isi dari pasal tersebut:


Pasal 30
1.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access).

Pasal 46
1.     Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).


Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
  2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
  3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
  4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
  5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
  6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
  7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
  8. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.


Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list.



Semoga bermanfaat...


_MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar