Latar belakang Hacker dan Dasar Hukum Hacker...



Sejarah

Kata bahasa Inggris "hacker" pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama.

Pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer "The 414s" yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Satu dari pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.

pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok lain yang menyebut-nyebut diri sebagai peretas, padahal bukan. Mereka ini (terutama para pria dewasa) yang mendapat kepuasan lewat membobol komputer dan mengakali telepon (phreaking). Peretas sejati menyebut orang-orang ini cracker dan tidak suka bergaul dengan mereka. Peretas sejati memandang cracker sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. Peretas sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi peretas.


Peretas memiliki konotasi negatif karena kesalahpahaman masyarakat akan perbedaan istilah tentang hacker dan cracker. Banyak orang memahami bahwa peretaslah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus, dan lain-lain, padahal mereka adalah cracker. Cracker-lah menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak (bug) untuk menyusup dan merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para peretas dipahami dibagi menjadi dua golongan: White Hat Hackers, yakni hacker yang sebenarnya dan cracker yang sering disebut dengan istilah Black Hat Hackers.

Hacker sendiri kerap dihubungkan dengan tindakan kejahatan pada  dunia digital. Dengan memanfaatkan pengetahuan awam masyarakat pengguna internet, mereka dengan sangat leluasa bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan kepentingannya, umumnya kegiatan kriminal di dunia maya. Sebenarnya hanya sebagian kecil saja dan tidak semuanya seseorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang hacker menggunakan keahliannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Hacker Amatir


Biasanya seseorang yang baru mengenal dan masuk ke “sisi lain dunia maya”, umumnya berusia sangat muda, tanpa kedewasaan pemikiran mengakibatkan hasil hack yang kasar (tidak rapih). Perbuatan mereka dengan mudah dapat di atasi, kerusakan yang diakibatkan berskala kecil dan umumnya sangat ceroboh sehingga sangat mudah ditangkap.

  1. Sebagai Ajang Balas Dendam => Merasa sakit hati di bully, dicemooh dan direndahkan, membuat seseorang belajar menjadi hacker untuk memberikan pelajaran terhadap orang yang membuatnya merasa dirugikan.
  2. Iri Hati dan Penyakit Hati => Merasa iri dengan kesuksesan orang lain, maka memutuskan untuk menghancurkannya.
  3. Ingin Terkenal dan Dikenal => Selalu ingin eksis, selalu ingin terkenal tanpa mengetahui dampak jiga tertangkap bikin malu kluarga, teman dan diri sendiri.
  4. Hanya Sekedar Iseng => Kelakuan bocah memang suka iseng.
  5. Butuh Uang => Semua orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian berpikir jalan pintas menjadi seorang hacker untuk mencuri, phising dan sejenisnya.
  6. Mengungkap (membuka) Rahasia dan Privasi Orang Lain => Misalnya di sosial media, seseorang tidak mempublikasikan semua profil dan kegiatannya. Seorang hacker dengan alasan tertentu yang bersifat pribadi akan mencoba mengungkapnya.
  7. Akuisi Akun Kepemilikan => Mencuri dan mengakuisisi akun kepemilikan properti online, misalnya email. Biasanya kemudian digunakan untuk kepentingannya.

Hacker Profesional

Berbeda dengan hacker amatiran yang mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi, hacker profesional lebih mementingkan hajat hidup orang banyak dan hak asasi. Umumnya mereka sangat tidak menginginkan identitasnya terbongkar, bahkan jika bekerjasama, diantara mereka tidak mengenal satu sama lain. Berbeda dengan hacker amatir yang terorganisir, mereka berkomunikasi lewat berbagai perangkat media, lewat jejaring sosila, sehingga jika tertangkap salah satu maka teman-temannya ikut tertangkap. Dan yang mungkin menjadi point perhatian adalah dampak kerusakannya yang bersifat global juga sangat sulit untuk diperbaiki.

  1. Anti Hacker (Perlindungan dari Hacker Kriminal) => Profesi yang mengharuskan seseorang menjadi anti hacker profesional. Misalnya anda memiliki bisnis yang menuntut anda melindunginya dari serangan hacker dengan mempelajari perilaku dan cara hacker membobol suatu situs web. Contoh lain anda memang berprofesi sebagai penyembuh kerusakan yang diakibatkan hacker kriminal.
  2. Memenangkan Persaingan Bisnis => Sudah bukan rahasia lagi jika persaingan bisnis baik dunia nyata dan dunia digital dipenuhi dengan persaingan tidak sehat. Saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara merupakan cara yang umum dilakukan. Mungkin agak mirip dengan hacker amatir, namun sesungguhnya mereka tidak bekerja berdasarkan perasaan, profesi yang menuntut mereka untuk melakukannya.
  3. Kebebasan dan Hak Asasi => Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan. Anonymous kelompok hacker profesional berawal dari komitmen menuntut kebebasan.
  4. Kepentingan Negara dan Spionase, Sabotase => Bela negara adalah kewajiban yang sekaligus menjadi hak setiap warga negara, jika seandainya anda dipanggil pemerintah untuk melakukannya, maka anda harus melakukannya.

Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Di dalam UU ITE membahas masalah hacking terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukuman yang akan diterima. Berikut ini isi dari pasal tersebut:


Pasal 30
1.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access).

Pasal 46
1.     Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).


Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
  2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
  3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
  4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
  5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
  6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
  7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
  8. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.


Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list.



Semoga bermanfaat...


_MFFH_

Cyber Bullying...


Sering dengar kata bullying?

    Di kalangan anak-anak atau remaja saat ini kerap terjadi Cyber bullying. Mungkin belum banyak orang yang mengetahui apa itu cyber bullying. Cyber bullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja dan dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyber bullying yaitu terjadi dimana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet, teknologi digital atau telepon seluler. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin canggih. Anak-anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media saat ini sedang digandrungi oleh remaja. Dengan aktif di sosial media seorang anak bisa dinilai 'gaul' oleh anak lainnya. Emosi remaja masih tergolong labil, sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol dirinya, sampai bertindak bully terhadap temannya sendiri. Misalnya, menghina atau mempermalukan teman sekolah melalui sosial media.Anak-anak atau remaja yang melakukan cyber bullying terhadap temannya terkadang tidak memikirkan apa dampak buruknya. Orang yang ia ejek tersebut bisa kecewa, sedih, hingga merasa tertekan, dan bisa menarik diri dari lingkungannya karena tidak punya rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Hal ini sangat merugikan dan membuat orang lain mendapatkan efek negatif atas perbuatan cyber bullying.


    Hal ini dijelaskan oleh Paul Montgomery, seorang profesor dari Birmingham University, bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus kekerasan di media sosial pada dasarnya memiliki masalah traumatis yang hampir sama. Itu yang biasanya memotivasi para pelaku tindak kekerasan di dunia maya.


Ada 5 jenis Cyberbullying di Medsos.

1. Hinaan Fisik
    Yang paling umum terjadi adalah hinaan fisik, atau body shaming (mempermalukan tubuh).
    Para wanita sering disebut gemuk, sehingga mereka malu-malu menunjukan tubuh mereka. Selain berat badan, hinaan rona kulit yang gelap juga cukup sering terdengar di media sosial. Yang mengkhawatirkan adalah ketika korban body shaming melakukan upaya tidak sehat untuk mencapai "kecantikan" atau "ketampanan" ideal. Satu hal yang harus diingat adalah lebih baik menjalankan pola hidup sehat ketimbang melakukan cara-cara tidak sehat agar sekadar tampil menarik di media sosial. Penyanyi terkenal seperti Adele, Lady Gaga, dan Demi Lovato juga tidak segan untuk menyentil balik orang-orang yang menghina fisik mereka.

2. Ras
    Tidak ada yang memilih ingin terlahir dengan warna kulit yang mereka inginkan. Sayangnya, belakangan ini banyak orang yang menghina ras orang lain hanya karena alasan politik. Lucunya lagi, oknum-oknum rasis tersebut mengaku dari golongan yang membela agama, padahal yang menciptakan ras berbeda adalah Tuhan. Konflik rasial seringkali timbul akibat prasangka, contohnya salah satu ras dianggap sering berbuat kriminal, atau ada ras yang dianggap serakah, dan sebagainya. Padahal sifat-sifat seperti itu ada di banyak orang, dan tidak di satu ras saja. Kejadian seperti ini berlangsung di beberapa negara, dan berbagai ide pun dijalankan untuk melawan rasisme, salah satunya dengan meningkatkan inklusivitas antar ras.

3. Merendahkan Hobi
    Beruntunglah orang-orang yang memiliki hobi sehingga tidak menghabiskan waktunya untuk mengusik orang lain. Sayangnya, di media sosial ada orang-orang yang tanpa alasan yang jelas melakukan aksi nyinyir ke hobi orang lain. Aksi nyinyir pada hobi dapat menghalangi potensi seseorang karena tiap orang punya passion yang berbeda. Tiap orang memiliki karunia berupa kemampuan yang berbeda-beda, jangan sampai passion dan talenta kita di sebuah bidang yang kita cintai malah kita tinggal karena takut dicibir orang lain. Ingatlah kata-kata Steve Jobs, sang pendiri Apple, "Jangan biarkan berisiknya opini orang lain menenggelamkan kata hatimu."

4. Orientasi Seksual
    Di media sosial banyak yang terang-terangan meghina orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Di Indonesia sendiri sempat ada usaha untuk mengkriminalisasi pasangan sesama jenis, sementara di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Finlandia, justru sudah ada perlindungan hukum bagi pasangan-pasangan tersebut. Untungnya, makin banyak figur berprestasi yang memiliki orientasi seksual berbeda dan mulai angkat suara, sebut saja Tim Cook yang menjabat sebagai CEO Apple, Sam Smith yang memenangkan Oscar dan Grammy, dan presenter terkenal Ellen DeGeneres. Berbagai perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Microsoft juga melakukan upaya untuk mengurangi diskriminasi pada mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda.

5. Seksisme
    Seksisme adalah melakukan diskriminasi atau merendahkan orang lain berdasarkan gender yang ia miliki, terutama bila orang itu dianggap tidak menjalankan sesuatu yang diharapkan masyarakat, akibatnya timbul perilaku ikut campur atau menghakimi pada pilihan pribadi orang lain. Seksisme kerap menimpa kaum hawa, dan dapat menghambat mereka untuk berprestasi karena anggapan akan perempuan harus fokus pada pekerjaan rumah tangga dan cukup menjadi pendamping saja. Sikap seperti itu dikhawatirkan membuat perempuan ragu-ragu untuk melanjutkan karir atau pendidikannya. Sebagai contoh, masih ada anggapan bahwa perempuan harusnya tidak sekolah tinggi-tinggi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Di media sosial pun masih sering ditemukan ketika perempuan dihakimi bila memakai baju terbuka atau ketika tidak memakai baju tertutup seperti yang diharapkan warganet. Belakangan ini, figur-figur terkenal di dunia mulai mengadakan kampanye agar para perempuan lebih percaya diri dalam berkarir, salah satunya Lean In yang dipimpin oleh Sheryl Sandberg, petinggi Facebook. Ada juga kampanye #MeToo yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual yang dihadapi perempuan di dunia kerja. Namun ternyata, seksisme juga bisa menimpa para laki-laki. Akarnya pun sama, yakni bila mereka dianggap tidak melakukan peran sesuai ekspektasi masyarakat.



Cyber Bullying dalam Aspek Hukum


    Di Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyberbullying ini. Secara umumCyberbullying dalam aspek hukum diinterprestasikan terhadap berbagai delik yang diatur dalam hukum pidana umum di Indonesia, yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyberbullying ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khusunya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

    Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

    Pada dasarnya, KUHP memang dibentuk jauh sebelum perkembangan teknologi dunia maya dicetuskan. Namun ketentuan pidana dalam KUHP untuk Cyberbullying sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku Cyberbullying.Dimana Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain :
  1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
  2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), (Pasal 28 ayat 2).
  3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Hukuman yang diterima oleh mereka yang telah melanggar adalahsebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi :

  1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
    Untuk mencegah kasus Cyberbullying agar tidak semakin marak, maka dari itu pentingnya seluruh elemen masyarakat baik Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali, berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Memberikanpemahaman akan media sosial dan mengawasinya, mengharmonisasikan hubungan keluarga di rumah dandi lingkungan Sekolah, serta menanamkanMindset dan self defence serta Percaya Diri pada anak untuk melakukan perlawanan jika mendapatkan kejadian cyberbullyingtersebut.


Semoga Bermanfaat....

       _MFFH_