KODE ETIK PROFESI HAKIM...

Hakim di mana pun dan kapan saja diikat oleh aturan etika di samping aturan hukum. Aturan hakim adalah aturan mengenai moral atau berkaitan dengan sikap moral. Moral merupakan instrument internal yang menyangkut sikap pribadi, displin pribadi. Moral mencerminkan karakter. Aturan etik hakim, lazim disebut kode etik hakim (code of ethics atau code of conduct). Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas atau suatu profesi. Kode etik profesi dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga anggota kelompok profesi tidak akan ketinggalan zaman.

Kode etik adalah aturan memelihara, menegakkan, dan mempertahankan displin profesi.  Ada beberapa unsur displin yang diatur, dipelihara, dan ditegakkan atas dasar kode etik, yaitu :
  1. Menjaga dan memelihara agar tidak terjadi tindakan atau kelalaian profesional
  2. Menjaga dan memelihara integritas profesi
  3. Menjaga dan memelihara displin
  4. Loyal menjaga dan memelihara keutuhan organisasi atau lingkungan kerja untuk memaksimalkan tercapainya tujuan organisasi.
Kode Etik dan Kode Perilaku
Kode Etik dan Kode Perilaku sering kali dipahami secara campur aduk, keduanya mempunyai unsur - unsur pengertian yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan - perbedaan satu sama lain. Kode perilaku sendiri berasal dari kode etik, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan - aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, dan jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai - nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah - wadah organisasi bersama.

Kode etik dalam pengertian formalnya memuat aturan - aturan yang mencerminkan upaya dari suatu organisasi untuk mengidifikasikan nilai - nilai kelompok berupaya pernyataan yang ditunjukkan kepada para anggotanya tentang prinsip - prinsip umum yang berisi nilai - nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku. Sementara kode perilaku memuat aturan - aturan uang didesain untuk memberikan tuntunan dan petunjuk secara garis besar mengenai praktik - praktik dan bentuk - bentuk operasional perilaku yang tertentu yang dianjurkan atau perilaku tertentu yang dilarang atau dicegah untuk dilakukan menurut ketentuan kode etik organisasi. 

Pengawasan Etik Menurut UUD NRI 1945
Pengawasan Etik terhadap hakim Konstitusi tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945. Akan tetapi dengan mendasarkan pada Pasal 24B UUD NRI 1945 yang berbunyi "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". 

Pasal 24B UUD NRI 1945 tersebut mengatur tentang Komisi Yudisial, maka sebenarnya UUD NRI 1945 telah meletakkan dasar - dasar konstitusionalitas atas pengawasan etik hakim. Terkait frasa "...dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" UUD NRI 1945, setidaknya dapat diketahui adanya benang merah antara semangat membangun kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan membangun sistem pengawasan terhadap hakim di lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa yang dimaksud "hakim" adalah untuk semua hakim yang melakukan kekuasaan kehakiman di seluruh lingkungan badan peradilan di Indonesia. dengan demikian, tidak terkecuali hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi juga termasuk "hakim" sebagaimana dimaksud UUD NRI 1945, karena Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi adalah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, sehingga wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah Jawaban masyarakat untuk memperbaiki sistem peradilan Indonesia dari berbagai "masalah intern" yang dihadapi MA serta seluruh jajaran di bawahnya.

Wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. akan tetapi, relasi tersebut putus dengan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. Mahkamah Konstitusi dalam salah satu pertimbangan hukumnya dalam putusan tersebut menyatakan bahwa hakim konsitusi tidak termasuk dalam pengertian "hakim" yang perilaku etiknya diawasi oleh KY. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konsitusi dilakukan Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang berwenangnya diberikan oleh UUD NRI 1945, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian "hakim" yang meliputi hakim konstitusi. Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kesan kuat yang ditimbulkan adalah Mahkamah Konstitusi "tidak tersedia" diawasi oleh KY.

Pengawasan Etik Menurut Undang - undang Makamah Konstitusi

Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003
Dalam Undang - undang Nomor 24 Tahun 2003, tidak diatur secara tegas mengenai pengawasan terhadap hakim konstitusi. Oleh karena tidak adanya pengaturan pengawasan terhadap hakim konstitusi maka dalam UU Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi belum memiliki suatu lembaga pengawasan yang mandiri dan bersifat eksternal, yang memiliki kewenangan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilkau hakim, sehingga ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, mahkamah konstitusi harus membentuk tim investigasi dan/atau MKMK, sebagaimana diatur Pasal 23 ayat (3) dan ayat (5) UU Nomor 24 Tahun 2003.

Undang - undang Nomor 8 Tahun 2011
Hasil revisi UU Mahkamah Konstitusi yakni UU Nomor 8 Tahun 2011, terkait pengawasan terhadap hakim konstitusi diatur dalam baba tersendiri yakni, tertuang BAB IV Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi Serta Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pasal 27A dan Pasal 27B UU Nomor 8 Tahun 2011.

Meskipun undang - undang telah mengakomodir akan pentingnya suatu pengawasan terhadap hakim konstitusi sebagaiman tertuang dalam ketentuan Pasal 27A dan Pasal 27B UU Nomor 8 Tahun 2011, namun norma pengawasan di dalam UU Nomor 8 Tahun 2011,belum mengakomodasi adanya mekanisme pengawasan terhadap hikim konsitusi yang bersifat eksternal dan mandiri dalam rangka menjaga dan menegakkan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi dan hanya mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi melalui MKMK yang bersifat ad hoc.

Permohonan pengujian undang - undang tersebut diterima oleh Makamah Konstitusi dan registrasi dengan Nomor 49/PUU-IX/2011 dan selanjutnya permohonan tersebut diperiksa dan diputus pada tanggal 13 Februari 2014, yakni tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, dengan amar putusan antara lain menyatakan :
  1. Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berasal dari DPR, Pemerintah dan Makamah Agung dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf f tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
  2. Norma yang tertuang dalam Pasal 27A ayat (30),ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) juga dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pembatalan terhadap pasal dan ayat - ayat tersebut di atas, mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (rechtvacum) dan hilangnya dasar pijakan MKMK untuk melaksanakan pengawasan, sehingga diperlukan aturan hukum yang baru terkait dengan fungsi pengawasan terhadap hakim konstitusi, agar fungsi pengawasan dapat berjalan dan dapat terlaksana.

Undang - undang Nomor 4 Tahun 2014
Undang - undang Nomor 4 Tahun 2014, salah satunya mengamanatkan agar Mahkamah Konstitusi bersama - bersama dengan KY menyusun dan menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang berisi norma yang harus dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Permasalahan yang muncul ketika aspek pengawasan dan pengangkatan hakim konsitusi yang melibatkan KY. Pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 18 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, berbunyi :
"Hakim Konstitusi diajukan masing - masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh presiden, untuk ditetapkan dengan keputusan Presiden."
Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hakim konstitusi tidak termasuk pengertian hakim yang harus diawasi oleh KY. Sehubung dengan permasalahan dalam UU Nomor 4 Tahun 2014, akhirnya mendorong masyarakat untuk mengajukan kembali pengujian konstitusionalitas undang - undang dimaksud, dan permohonan pengujian tersebut lagi - lagi dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dinyatakan UU Nomor 4 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka perintah undang - undang untuk penyusunan dan menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim yang melibatkan KY, serta pengaturan sekretariat untuk mendukung pelaksanaan MKMK menjadi gugur, lagi - lagi KY yang didesain ikut serta sebagai pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi tidak dapat berfungsi kembali.

Masyarakat umum tidak mampu mencerna substansi putusan Makamah Konstitusi ecara utuh, yang dinilai mengapa Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Nomor 4 Tahun 2014, sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2014 dimaksud mengatur tentang pengawasan terhadap hakim konstitusi. Masyarakat beranggapan dengan tidak adanya lembaga pengawasan terhadap hakim konstitusi, maka masyarakat beranggapan tidak ada jaminan peristiwa korupsi sebagaimana yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tidak akan terjadi.

Untuk menepis anggapan masyarakat bahwa mahkamah konstitusi tidak bersedia diawasi, Mahkamah Konstitusi akhirnya membentuk lembaga pengawas yang bersifat tetap, yakni Dewan Etik Hakim Konstitusi yang pembentukannya mendasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (PMK Nomor 2 Tahun 2014). Pasal 1 angka 3, PMK Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dewan Etik  adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik hakim konstitusi, terkait dengan laporan dan informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang disampingkan masyarakat.

Undang - undang Nomor 22 Tahun 2004
KY diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004, wewenang KY dalam mengawasi perilaku hakim guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, adalah dengan :
  1. Meminta laoran secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan prilaku hakim
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim
  3. Memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim
  4. Menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim
  5. Membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada MA dan/atau MK, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Kewenangan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim agung, tidak diterima oleh hakim agung, yang berujung degan pengujian konstitusional pasal - pasal yang berkaitan kewenangan KY. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, untuk meneguhkan dan menjaga independensi dan imparsial serta kewibawaan hakim, hakim konstitusi telah mendeklarasikan kode etik dan perilaku hakim konsitusi sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakukan Deklarasi Kode Etik, dan Perilaku Hakim Konstitusi, yang muatan substansinya masih diberlakukan hingga sekarang.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PEMINJAM DALAM LAYANAN APLIKASI ONLINE


Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam dalam Layanan Aplikasi Online
Menurut Undang - undang Nomor 39 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi..." Maka dalam pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak (privacy right) yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, dimana dalam privacy right setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal - hal yang sifat pribadi.

Kemudian, perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2).
Ketentuan yang diatur tersebut, telah memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya, apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf a POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” 

Selanjutnya, Pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi... yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa, tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi (peminjam), maka pihak pemberi pinjaman tidak dapat menggunakan data pribadi tersebut untuk kegiatan apapun, kecuali dengan persetujuan pemilik atau ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah menjamin adanya kepastian hukum mengenai perlindungan terhadap data pribadi. Perlindungan tersebut berupa pemberian hak kepada peminjam untuk dilindungi data pribadinya dalam penyelenggaraan pinjaman online. Apabila hak yang dimiliki tersebut dilanggar, maka peminjam dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum, yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan). Upaya hukum non-yudisial dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas dIbidang jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian OJK akan memberikan peringatan atau teguran kepada penyelenggara. Sedangkan, upaya hukum yudisial bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

DASAR HUKUM PINJAMAN ONLINE...


Definisi Pinjaman Online
Pinjaman Online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedian jasa keuangan yang beroperasi secara online. Penyediaan pinjaman online tersebut biasa dikenal dengan sebutan fintech. Pinjaman Online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.



Dasar Hukum Pinjaman Online
Untuk Dasar Hukum pinjaman Online kita mengacu pada aturan mengenai layanan pinjaman online yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ("POJK 77/2016").

Menurut Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial ("POJK 19/2017") bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan / Finansial Lainnya.

Bentuk Badan Usaha
Badan hukum penyelenggara Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berbentuk :
  1. perseroan terbatas
  2. koperasi
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan dan memiliki oleh :
  1. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
  2. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing,  baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 85%.

Modal
Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikir Rp 1 Miliyar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliyar pada saat pendaftaran.

Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2.5 miliyar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kegiatan Usaha
Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Batasan Pemberian Pinjaman Dana
Pasal 6 POJK 77/2016 mengatur sebagai berikut :
  1. Kreditur wajib memenuhi ketentuan batas maksimum total pemberian pinjaman dana kepada setiap Debitur
  2. batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagai dimaksud pada Ayat (1)  ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)
  3. Otorita Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan kembali atas batas maksimum total pemberian pinjaman dana 
Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan
Besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diautr dalam perjanjian.Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat :
  • Nomor perjanjian
  • Tanggal perjanjian
  • Identitas para pihak
  • Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak
  • Jumlah pinjaman
  • Suku Bunga Pinjaman
  • Nilai angsuran
  • Jangka waktu
  • Objek jaminan (jika ada)
  • Rincian biaya terkait
  • Ketentuan mengenai denda (jika ada)
  • Mekanisme penyelesaian sengketa



Semoga bermanfaat...

_MFFH_



MENGAPA BIROKRASI DIGITAL ???

Sejak Tahun 1980-an,  teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terus berkembang sangat pesat. Beraneka produk TIK muncul dan ramai di pasaran. masyarakat di belajan dunia mana pun menyatu dan saling terkoneksi secara global. Semua bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Tabir isolasi batasan antarnegara yang selama ini berlaku, terutama untuk hal - hal yang berhubungan dengan politik,ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, kini menjadi terbuka.

Berbagai sumber informasi,kini, mulai dionlinekan. Semua sudah tersedia dgan bantuan media komunikasi dan terknologi informasi berbasis digital. Namun demikian, teknologi digital tidak selalu sesuai harapan. Terkadang hasilnya bisa sangat membantu dan membangun, tapi tak sedikit malah sangat merusak. Begitu konektivitas itu menyebar, risiko itu pun meluas. 

keberadaan teknologi bisa diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, fenomena kemudahan informasi lewat digital informasi menjanjikan suasana kehidupan bermasyarakat menjadi jauh lebih baik. Disisi lain, terdapat pula potensi terjadinya Chaos, jika tidak mampu mengelolanya secara bijak. Karena pada satu titik ekstrem, seorang individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Misalnya, berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, dan berkolusi.

Pemerintah, yang memang diamanahi undang - undang untuk melakukan hal itu, menjadi sangat dibutuhkan. Agar terselenggara kehidupan bernegara yang baik, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperhatikan tata kelola pemerintahannya. 

Birokrasi, sebagai mesin organisasi pemerintah, menempati posisi strategis dalam menjamin terwujudnya hal - hal tersebut. Birkorasi adalah media pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Kondisi tata kelola pemerintahan akan ideal, jika birokrasinya berjalan secara ideal, begitu pula sebaliknya. Wujud birokrasi akan menentukan bagaimana potret pemerintahannya.

Kita wajib melakukan lompatan perubahan. Masyarakat ke depan harus mengenal kinerja birokrasi yang cepat, murah, dan berorientasi pada hasil agar dapat memberikan daya ubah yang signifikan. Penabuhan genderang digitalisasi di segala sektor birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Reformasi birokrasi ke arah digital akan menjadi langkah perbaikan pelayanan publik yang dapat menjawab kebutuhan publik. 

Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Pelayanan Publik menjelaskan, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dari undang - undang itu jelas tertulis, pelayanan publik sebagai kegiatan yang dilakukan pemerintah bersimpul erat dengan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas.

Ada empat kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana birokrasi digital dapat berhasil memberikan pelayanan publik secara baik.

  1. Akuntabilitas, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi tolok ukur seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai - nilai yang ada dalam masyarakat. Untuk menunjukan akuntabilitas pelayanan publik, adalah dengan keterbukaan informasi dan transparansi kinerja pemerintah.
  2. Responsivitas. Responsivitas menilai kinerja birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda berdasarkan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program - program sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
  3. Orientasi pada pelayanan. Orientasi pada pelayanan ini dilakukan dengan melihat seberapa banyak energi birokrasi digunakan untuk memberikan pelayanan kepada publik.
  4. Efisiensi pelayanan. Penilaian ini digunakan dengan membandingkan antara input dan output pelayanan. Efisiensi pada sisi input dipergunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan.


Empat kriteria penilaian itu menjadi landasan berpikir kita dalam mengembangkan pelayanan publik agar menjadi baik di mata masyarakat. 

Birokrasi digital bisa menjadi penopang terselenggaranya asas - asas pelayanan publik sebagaimana yang termasuk dalam Pasal 4 Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diantaranya :
  1. Kepentingan Umum
  2. Kepastian Hukum
  3. Kesamaan Hak
  4. Keseimbangan Hak dan Kewajiban
  5. Keprofesionalan
  6. Partisipatif
  7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif
  8. Keterbukaan
  9. Akuntanbilitas
  10. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan
  11. Ketepatan Waktu
  12. Kecepatan, kemudahan, dan Keterjangkauan.





Semoga Bermanfaat...

_MFFH_



PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Background photo created by xb100 - www.freepik.com
Di dalam Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 15, ayat (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

ayat (2), Sertifikat Jamian Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ayat (3), Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

artinya yang dimaksud ayat (2), Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 29, ayat (1) apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia dengan demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

ayat (2), Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak yang mempunyai kepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

artinya yang dimaksud dengan ayat (1), ada  3 cara untuk eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.


Menurut Pasal 196 HIR (Heriziene Indonesisch Reglement), jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik Lisan maupun surat, agar keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama - lamanya delapan hari. 

artinya, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.


Dan didalam pengamanan Eksekusi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia terdapat dalam Pasal 6, dengan persyaratan sebagai berikut :

a. ada permintaan dari pemohon
b. memilii akta jaminan fidusia
c. jaminan fidusia mendaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e. jaminan fidusia berada di wilayah Indonesia.

artinya yang dimaksud pasal diatas adalah pengamanan Objek Fidusia mempunyai syarat - syarat yang harus dilengkapi dahulu sebelum melakukan pengamanan tersebut.

Pasal 8 ayat (1), Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan :
a. salinan akta jaminan fidusia
b. salinan sertifikat jaminan fidusia
c. surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya
d. identitas pelaksanaan eksekusi; dan
e. surat tugas pelaksanaan eksekusi

ayat (2), Surat Peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

artinya, sebelum melakukan eksekusi Objek Fidusia, kreditur wajib mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengiriman surat peringatan tersebut lampirkan tanda terima sebagai bukti surat peringatan tersebut telah diterima. apabila dokumen yang dimaksud ayat (1), maka pengaman eksekusi bisa mengajukan permohonan pengamanan eksekusi objek fidusia tersebut.


Kesimpulan :

1. Pengamanan eksekusi di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jadi tindakan debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa tidak dibenarkan oleh Hukum dan itu merupakan suatu tindak pidana.

2. Benar pengusaha punya hak eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi, namnu ada prosedur yang harus dilalui yaitu melalui Pengadilan. Setelah itu objek Jaminan fidusia dilelang didepan umum oleh perusahaan tanpa perlu lagi ada campur tangan ataupun juru sita (parate eksekusi) dan hasil dari pelelangan tersebut digunakan melunasi utang/tunggakan kepada perusahaan leasing.


Semoga Bermanfaat.
_MFFH_

PERANGI PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....!!

image by www.freepik.com
Pada awalnya, pembangunan ekonomi memang belum berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pemerintah. Namun pemerintah tetap memegang teguh sistem demokrasi ekonomi tersebut. Semangat untuk merealisasikan demokrasi ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menata kembali dunia usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu dan pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.Sejak zaman orde baru, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung dan mengatur mengenai persaingan usaha. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sertameningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya.



Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah lembaga independen yang diluar pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.  

Dan tugas - tugas KPPU di atur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.



Semoga Bermanfaat...



        _MFFH_

Cerita Singkat tentang Workshop Entrepreneurship...

Bulan juli saya mendapatkan undangan dari Insan Profesional Jakarta (IPJ) dan Jamanow untuk menghadiri workshop tersebut. ketika saya mendapatkan undangan tersebut saya sangat tertarik, karena workshop membahas tentang Entrepreuner di jaman sekarang yaitu E- Commerce. 

saya sedikit mengulas tentang Bisnis Online, Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sedangkan informasi yang akan disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website atau aplikasi. Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar di masa mendatang, karena kini hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu yang dimana barang yang perjualbelikan menawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu toko dunia maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan. 

dengan mengupas tentang Bisnis Online, saya mempersiapkan untuk kehadiran undangan tersebut. dan pada akhirnya datang waktunya yang ditunggu - tunggu. 

saya sampai di tempat workshop dengan alamat Velbak center / Kebayoran Center. Kebayoran baru - Jakarta Selatan. Ternyata tempat tersebut adalah Kantor Yayasan Insan Profesional Jakarta (IPJ). sambil menunggu, saya ngobrol dengan salah satu anggota yayasan tersebut, Insan Profesional Jakarta (IPJ) didirikan oleh sekelompok orang - orang muda yang mempunyai cita - cita untuk mengembangkan melalui kontribusi dalam pengetahuan praktik d bidang Hukum, perbankan, entrepreneur, pajak, dan lain - lain. Ini sebuah Yayasan g luar biasa, beberapa anggota yayasan itu adalah anak muda yang mempunyai berkembang ilmu pengetahuan...

oke, kita lanjut... akhirnya jam workshop pun sudah mulai.. sesi pertama pembicara yang masih muda sekali.. dan ternyata sukses menciptakan kurang lebih 10 aplikasi games... woww saya takjub sekali mendengarkan pengalaman beliau.. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali... setelah sesi pertama selesai, kami beristirahat untuk coffebreak sekitar 5-10 menit.. Pada saat coffebreak saya ngobrol salah satu Jamanow.. Ternyata team jamanow masih muda - muda sekali...

lanjut, setelah coffebreak kami memulai untuk sesi kedua, pembicaranya seorang wanita muda.. beliau adalah Chief Marketing office Jamanow / Managing Director Maryalle Official.. beliau sangat ahli sekali tentang marketing. kami diajarkan bagaimana cara memasarkan produk, apa - apa saja strategy marketing, dan lain - lain.. yang saya kagetnya lagi langsung praktek di dalam kelas.. woww keren banget,, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli untuk memasarkan suatu produk.. Tidak Terasa dah pukul 12.00, waktunya untuk makan siang.. 

kami dibagikan box, dan rasanya lezat sekali... setelah saya makan siang saya beristirahat sejenak sambil ngobrol dengan peserta workshop.. peserta workshop berbagai bidang, yaitu dari mahasiswa, dari komunitas Driver Online, pengusaha Kuliner, pengusaha travel, dan lain - lain.. Pesertanya pun sangat aktif dan  antusias sekali dengan workshop ini...

Jam makan siang berakhir.. Kami lanjut kesesi ketiga.. Pembicara adalah seorang Dosen / ahli keuangan Syariah,akuntansi, dan lain - lain.. kami disini tanya jawab tentang keuangan syariah, keuangan dan lain-lain..saking semangatnya berinteraksi dengan ibu dosen / ahli ini tak terasa jam sesi tiga ini berakhir.. lanjut sesi terakhir, sesi yang ditunggu - tunggu... team jamanow menjelaskan tentang Jamanow.. 

Penasaran ya dengan Jamanow ??? yuk saya kupas tentang Jamanow...

Jamanow adalah suatu Aplikasi Platform yang menyediakan berbagai produk - produk yaitu fashion, perlengkapan bayi,parfurm, dan lain - lainnya.. aplikasi ini diciptakan untuk kita yang ingin berbisnis Online Tanpa modal.. Kenapa bisa begitu ? jelas kita tidak mengeluarkan modal, ataupun mensewa fisik toko... kamu cukup Download Aplikasi Jamanow, lalu daftar akun, setelah itu kita langsung bisa berjualan... dan yang biki kerennya lagi aplikasi jamanow menyiapkan Komisi setiap produknya, jika kita berhasil menjual produk - produknya.. disini saya kaget dan antusias melihat aplikasi ini.. dengan mendownload aplikasi, kita sudah bisa berbisnis tanpa Modal... 

sebelum ditutup acaranya, ternyata masih ada Games yang berhadiah Voucher Sebesar 200 ribu,,dan banyak lagi hadiahnya... 

Dan Akhir selesai games, workshop ini ditutup lah dengan salah satu anggota yayasan tersebut...sekian..



Ps:   
- Gali lah Ilmu sedalam - dalamnya jika ingin kamu sukses
- Liatlah jika ada peluang untuk kamu bisa sukses
- Bisnis Online suatu peluang di jaman Sekarang


Terima Kasih.

Pandangan Hukum Pemberian Sang Mantan Pacar..... ????

Kisah percintaan seseorang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ada kalanya Anda sangat senang karena diberi kejutan oleh pasangan. Ada kalanya kamu merasa sangat sedih karena harus menghadapi banyak permasalahan yang berujung pada berakhirnya kisah percintaan yang sudah dirajut sekian lama.Putus cinta memang hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Tapi ingatlah satu hal. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya. Putus cinta hanya awal dari kebahagiaan yang tertunda. 


Nah.. bagaimana jika si Mantan meminta kembali barang - barang pemberiannya ?? Apa dasar Hukumnya ???

Oke, Kita ulas permasalahan yang timbul ini... Menurut Hemat saya, Jika barang-barang tersebut kamu terima sebagai pemberian/hibah dari si lelaki, maka kamu adalah pemilik sepenuhnya barang-barang (pemberian/hibah) tersebut. Pemberian / Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata.

Menurut Subekti menjelaskan bahwa sebagai suatu perjanjian, pemberian (schenking) itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Menurut Pasal 1687 KUHPe, Pemberian barang-barang bergerak (seperti baju, cincin, sepatu, dan jam tangan) dan piutang-piutang yang berupa surat bawa (aan toonder) adalah sah dengan penyerahan begitu saja . Sedangkan, Menurut Pasal 1682 KUHPer pemberian barang-barang tak bergerak dan hak piutang atas nama harus dilakukan dengan akta notaris.

Prof. Subekti menjelaskan juga, Bahwa agar dapat dikatakan tentang seuatu pemberian perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadia belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan meskipun hanya berupa Naturlijke verbitenis, yaitu suatu perikatan yang berada di tengah - tengah antara perikatan moral dan suatu perikatan hukum, atau boleh juga dikatakan, suatu perikatan hukum tidak sempurna.

Menurut Pandangan hukum, mantan pacar kamu tidak punya hak untuk menarik kembali semua barang yang pernah dia berikan kepada kamu, kecuali kamu setuju untuk mengembalikan barang - barang tersebut. dan secara moral adalah tidak pantas menarik kembali barang - barang yang telah diberikan kepada orang lain.

Di sisi lain, mantan pacar kamu bisa saja tidak mengakui telah memberikan barang-barang tersebut kepada kamu sebagai hadiah. Karena biasanya pemberian itu dilakukan secara lisan saja. Sehingga, mantan pacar kamu dapat mengatakan bahwa dia, misalnya, hanya meminjamkan barang-barang tersebut kepada kamu, lalu sekarang dia ingin memintanya kembali. Jika mantan pacar kamu tidak mengakui memberikan barang-barang tersebut dan sampai menggugat kamu ke pengadilan, maka kamu harus mempersiapkan bukti-bukti untuk mendukung posisi kamu. Selain bukti tertulis dan pengakuan, alat-alat bukti lainnya dalam hukum acara perdata adalah saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (lihat Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdata).

Kemudian, jika kamu merasa terancam dan ketakutan atas ancaman-ancaman yang dilakukan mantan pacar kamu itu, kamu dapat melaporkannya ke polisi atas tuduhan perbuatan yang tak menyenangkan. Kemungkinan mantan pacar kamu bisa dijerat Pasal 335 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500 :

Ke- 1 : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.


Semoga Bermanfaat...

- MFFH-



Cyber Bullying...


Sering dengar kata bullying?

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pun semakin canggih. Anak-anak dan remaja sekarang sudah mahir menggunakan teknologi dan mengakses internet. Sosial media saat ini sedang diminati oleh remaja. Dengan aktif di sosial media anak - anak bisa dinilai 'gaul' oleh anak lainnya. Emosi remaja masih tergolong labil, sehingga kerap mengekspresikan diri dan tidak dapat mengontrol dirinya, sampai bertindak bully terhadap temannya sendiri. Misalnya, menghina atau mempermalukan teman sekolah melalui sosial media.Anak-anak atau remaja yang melakukan cyber bullying terhadap temannya terkadang tidak memikirkan apa dampak buruknya. Orang yang ia ejek tersebut bisa kecewa, sedih, hingga merasa tertekan, dan bisa menarik diri dari lingkungannya karena tidak punya rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Hal ini sangat merugikan dan mendapatkan efek negatif atas perbuatan cyber bullying.


Menurut Paul Montgomery, seorang profesor dari Birmingham University, bahwa orang-orang yang terlibat dalam kasus kekerasan di media sosial pada dasarnya memiliki masalah traumatis yang hampir sama. Itu yang biasanya memotivasi para pelaku tindak kekerasan di dunia maya.


Ada 5 jenis Cyberbullying di Medsos.

1. Hinaan Fisik
    Yang paling umum terjadi adalah hinaan fisik, atau body shaming (mempermalukan tubuh).
    Para wanita sering disebut gemuk, sehingga mereka malu-malu menunjukan tubuh mereka. Selain berat badan, hinaan rona kulit yang gelap juga cukup sering terdengar di media sosial. Yang mengkhawatirkan adalah ketika korban body shaming melakukan upaya tidak sehat untuk mencapai "kecantikan" atau "ketampanan" ideal. Satu hal yang harus diingat adalah lebih baik menjalankan pola hidup sehat ketimbang melakukan cara-cara tidak sehat agar sekadar tampil menarik di media sosial. 

2. Ras
    Tidak ada yang memilih ingin terlahir dengan warna kulit yang mereka inginkan. Sayangnya, belakangan ini banyak orang yang menghina ras orang lain hanya karena alasan politik. Lucunya lagi, oknum-oknum rasis tersebut mengaku dari golongan yang membela agama, padahal yang menciptakan ras berbeda adalah Tuhan. Konflik rasial seringkali timbul akibat prasangka, contohnya salah satu ras dianggap sering berbuat kriminal, atau ada ras yang dianggap serakah, dan sebagainya. Padahal sifat-sifat seperti itu ada di banyak orang, dan tidak di satu ras saja. Kejadian seperti ini berlangsung di beberapa negara, dan berbagai ide pun dijalankan untuk melawan rasisme, salah satunya dengan meningkatkan inklusivitas antar ras.

3. Merendahkan Hobi
    Beruntunglah orang-orang yang memiliki hobi sehingga tidak menghabiskan waktunya untuk mengusik orang lain. Sayangnya, di media sosial ada orang-orang yang tanpa alasan yang jelas melakukan aksi nyinyir ke hobi orang lain. Aksi nyinyir pada hobi dapat menghalangi potensi seseorang karena tiap orang punya passion yang berbeda. Tiap orang memiliki karunia berupa kemampuan yang berbeda-beda, jangan sampai passion dan talenta kita di sebuah bidang yang kita cintai malah kita tinggal karena takut dicibir orang lain. Ingatlah kata-kata Steve Jobs, sang pendiri Apple, "Jangan biarkan berisiknya opini orang lain menenggelamkan kata hatimu."

4. Orientasi Seksual
    Di media sosial banyak yang terang-terangan meghina orang-orang yang memiliki orientasi seksual yang berbeda. Di Indonesia sendiri sempat ada usaha untuk mengkriminalisasi pasangan sesama jenis, sementara di negara-negara seperti Jerman, Prancis, Inggris, Kanada, Australia, dan Finlandia, justru sudah ada perlindungan hukum bagi pasangan-pasangan tersebut. Untungnya, makin banyak figur berprestasi yang memiliki orientasi seksual berbeda dan mulai angkat suara, dan Berbagai perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Microsoft juga melakukan upaya untuk mengurangi diskriminasi pada mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda.

5. Seksisme
    Seksisme adalah melakukan diskriminasi atau merendahkan orang lain berdasarkan gender yang ia miliki, terutama bila orang itu dianggap tidak menjalankan sesuatu yang diharapkan masyarakat, akibatnya timbul perilaku ikut campur atau menghakimi pada pilihan pribadi orang lain. Seksisme kerap menimpa kaum hawa, dan dapat menghambat mereka untuk berprestasi karena anggapan akan perempuan harus fokus pada pekerjaan rumah tangga dan cukup menjadi pendamping saja. Sikap seperti itu dikhawatirkan membuat perempuan ragu-ragu untuk melanjutkan karir atau pendidikannya. Sebagai contoh, masih ada anggapan bahwa perempuan harusnya tidak sekolah tinggi-tinggi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Di media sosial pun masih sering ditemukan ketika perempuan dihakimi bila memakai baju terbuka atau ketika tidak memakai baju tertutup seperti yang diharapkan warganet. Belakangan ini, figur-figur terkenal di dunia mulai mengadakan kampanye agar para perempuan lebih percaya diri dalam berkarir, salah satunya Lean In yang dipimpin oleh Sheryl Sandberg, petinggi Facebook. Ada juga kampanye #MeToo yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan pelecehan seksual yang dihadapi perempuan di dunia kerja. Namun ternyata, seksisme juga bisa menimpa para laki-laki. Akarnya pun sama, yakni bila mereka dianggap tidak melakukan peran sesuai ekspektasi masyarakat.



Cyber Bullying dalam Aspek Hukum


Di Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup untuk menindak tindak pidana Cyberbullying. Secara umum Cyberbullying dalam aspek hukum, dalam Pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik Cyberbullying ini adalah sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mengenai Penghinaan, khusunya Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2).

Di dalam KUHP untuk Cyberbullying sangat sedikit dan tidak sesuai dengan intimidasi, pelecehan atau perlakuan kasar secara verbal secara terus menerus yang dilakukan di dunia maya. Maka, dalam rangka mengakomodasi pengaturan mengenai dunia maya dan segala hal yang berkaitan dengannya, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, terdapat pasal-pasal yang lebih sesuai untuk menjerat para pelaku Cyberbullying.Dimana Undang-undang ini menerapkan larangan dan sanksi pidana antara lain :
  1. menurut Pasal 27 ayat (3), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan ayat (4) menyatakan bahwa muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
  2. menurut Pasal 28 ayat (2), Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
  3. dan menurut Pasal 29, Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Menurut, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hukuman dan Sanksi bagi yang melanggar sebagai berikut :

  1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
  3. Setiap orang yang terdapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah).



Semoga Bermanfaat....

       _MFFH_