HUKUM KESEHATAN...

Background vector created by photoroyalty - www.freepik.com
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan kesehatan yang dimaksudkan harus memerhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan sebagai berikut (penjelasan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan) :
1. Asas perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa,
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual,
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara,
4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,
5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum,
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau,
7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki - laki,
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memerhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Hukum Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.

Ketentuan Hukum
  • Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
  • Hubungan antara pasien dan/atau masyarakat. hubungan ini secara yuridis dapat terjadi dengan adanya perjanjian terapeutik antara pasien dan/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan (dokter) yang melahirkan hak dan kewajiban.
  • Tenaga Kesehatan maksudnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
  • Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 10 UU No.29 Tahun 2004 tentang Kedokteran).
  • Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 1 angka 11 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)


Ketentuan hukum yang berkaitan secara lansung dengan Kesehatan
Sumber - sumber hukum yang berkaitan langsung dengan kesehatan sebagai berikut :
-- Undang - undang 
    - UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok - pokok Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1960, Nomor
      131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 2068)
    - UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diundangkan tanggal 17 September 1992, Lembaran 
      Negara Tahun 1992 Nomor 100).
    - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan
      Negara Nomo0r 5063 Tahun 2009).
    - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diundangkan tanggal 28 Oktober 2009 (lembaran 
      Negara Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5027 Tahun 2009)
    - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (undang - undangan ini mulai berlaku 1 
      (satu) tahun sejak diundangkan. Diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor
      116 Tahun 2004).

-- Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah pada prinsipnya adalah peraturan perundang - undangan yang akan melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan dari undang - undang organiknya, contohnya dalam bidang kesehatan adalah peraturan pemerintah tentang rumah sakit pendidikan.

-- Jurisprudensi
Jurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang - undangan, tetapi merupakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lalu diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus serupa.

-- Perjanjian Internasional
Mengenai perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum kesehatan dalam hal telah dilakukannya konferensi - konferensi internasional. 

-- Kebiasaan 
Kebiasaan adalah suatu tingkah laku manusia selalu dilakukan berulang - ulang dalam hal dan keadaan yang sama sehingga lama kelamaan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tidak dilakukan.

Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak lansung dengan kesehatan
Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak langsung dengan masalah kesehatan adalah ketentuan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

-- Tanggung Jawab keperdataan 
Dasar Hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan dapat dilihat dalam :
  --- Pasal 1365 KUHPerdata 
  --- Pasal 1366 KUHPerdata
  --- Pasal 1367 KUHPerdata

-- Tanggung jawab pidana
Dasar Hukum atau bentuk tanggung jawab dalam bidang kepidanaan diautr dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan.

-- Tanggung jawab Administrasi
selain tanggung jawab perdata, dan pidana, setiap tenaga kesehatan yang melakukan hal - hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi. bentuk tanggung jawab administrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.


Hukum pada umumnya bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengingat dan memaksa. Kaidah hukum itu fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat, sifatnya hanya melengkapi.

Atas dasar itu maka secara keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan bersifat imperatif dan juga fakultatif. Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan tergambar dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mulai dari Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar