Perjanjian Terapeutik Dalam Kesehatan....!

Background photo created by snowing - www.freepik.com
Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum.

Syarat untuk terjadinya hubungan hukum :
  • Adanya dasar hukum, yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut
  • Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibta yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan.
Yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Asas - asas hukum yang mendasari terjadinya suati perjanjian sebagai berikut :
  1. Asas Legalitas, ketentuan Pasal 50 Undang - undang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga kesehatanyang bersangkutan.
  2. Asas Keseimbangan, fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula.
  3. Asas Tepat Waktu, Asas ini merupakan asas yang sangat penting , karena keterlambatan penanganan seorang pasien akan berakibat fatal yaitu kematian pasien.
  4. Asas Itikad Baik, asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien.
  5. Asas Kejujuran, kejujuran dokter dan pasien merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi terapeutik.
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik adalah :
  • Kesepakatan antara dokter dan pasien, kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindak - tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan Informed consent, yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan.
  • Kecakapan para pihak, seseorang dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila yang bersangkutan telah dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut.
  • suatu hal yang tertentu, suatu hal tertentu adalah mengenai objek hukum atau hal diperjanjikan. dalam perjanjian terapeutik yang menjadi suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit. 
  • Sebab yang halal, dalam pengertian ini maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal - hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum, seperti misalnya dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus (pengguran kandungan), karena pengguguran kandungan (yang tanpa indikasi medis) bertentangan dengan hukum.
Dalam perjanjian terapeutik upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan adalah usaha - usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini sangat bervariasi dan umumnya meliputi upaya - upaya berikut : 
  1. Medical check up
  2. Imunasasi
  3. Keluarga berencana
  4. Usaha penyembuhan penyakit
  5. Meringankan penderitaan
  6. Memperpanjang hidup
  7. Rehabilitasi
Hubungan antara dokter dan pasien yang mendasari terjadinya perjanjian terapeutik terdiri dari 3 (tiga) pola hubungan, yaitu :
  • Activity - Passivity, pola hubungan activity - passivity inilah yang disebutkan paternalistis, seperti hubungan antara orangtua dan anak.
  • Guidance - Coorporation, dalam pola hubungan guidance - coorporation ini baru muncul hubungan yang membimbing dan penuh kerja sama.
  • Mutual Participation, pola mutual participation ini terbentuk berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Terapeutik

Hak dan kewajiban Dokter
Perjanjian Terapeutik, dokter secara umum mempunyai hak, yaitu :
  1. Hak untuk bekerja sesuai dengan standart profesi
  2. Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
  3. Menolak untuk melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan hati nuraninya
  4. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerja sama sudah tidak memungkinkan lagi
Sedangkan kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran adalah (Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran)
  1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
  2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
  3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
  4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
  5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak dan Kewajiban Pasien
Hak - hak Pasien yang terdapat di dalam literatur hukum kesehatan, yaitu :
  1. Hak untuk memperoleh informasi, hak atas informasi ini berkaitan erat dengan hak untuk memberikan persetujuan, sehingga dalam berbagai literatur hukum kesehatan dijumpai adanya istilah informed concent.
  2. Hak untuk memberikan persetujuan, mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu.
  3. Hak atas rahasia kedokteran, dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan catatan medis pasien maupun segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tersebut sebagai rahasia kedokteran.
  4. Hak untuk memilih dokter, oleh karena terjadinya hubungan dokter pasien terutama berlandaskan kepercayaan, maka umumnya pasien selalu memilih untuk berobat kepada dokter tertentu.
  5. Hak untuk memilih sarana kesehatan, seperti halnya memilih dokter pasien pun mempunyai hak memilih rumah sakit dalam batas - batas tertentu.
  6. Hak untuk menolak pengobatan/perawat, karena harus menghormati hak pasien, dokter tidak boleh memaksa orang yang menolak untuk diobati, kecuali bila hal tersebut akan mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain, misalnya pada pasien gangguan mental yang mengamuk atau pasien yang menderita penyakit menular.
  7. Hak untuk menolak tindakan medik tertentu, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan secara lengkap.
  8. Hak untuk menghentikan pengobatan, alasan pengehentian pengobatan/perawatan bisa karena alasan kesulitan ekonomi atau karena menganggap hal tersebut tidak ada gunanya lagi untuk proses penyembuhan.
  9. Hak untuk melihat rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
  10. Hak atas pendapat kedua, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dari dokter lain megenai penyakitnya dan hal ini idealnya dilakukan dengan sepengetahuan dokter pertama yang merawatnya.
Terhapusnya Perjanjian Terapeutik
Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, hapusnya suatu perikatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  • Pembayaran, berakhirnya perjanjian karena pembayaran diatur dalam pasal 1382 KUHPerdata. Dalam hal ini setelah tindakan medis dan/atau pengobatan, perawatan, pasien melakukan pembayaran kepada dokter atau pihak rumah sakit menandakan bahwa perjanjian terapeutik terhenti berakhir
  • Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan konsignasi. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1412 KUHPerdata.
  • Pembaharuan Utang (Novasi), Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditor, di mana perjanjian yang lama subjek dan objeknya diganti dengan perjanjian yang baru. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata.
Disamping itu, yang dapat menghapuskan atau menghentikan perjanjian terapeutik adalah :
  • Pasien telah dinyatakan sembuh
  • Pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis
  • Pasien meninggal dunia di rumah sakit.

Semoga bermanfaat...

_MFFH_

HUKUM KESEHATAN...

Background vector created by photoroyalty - www.freepik.com
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan kesehatan yang dimaksudkan harus memerhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan sebagai berikut (penjelasan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan) :
1. Asas perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa,
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual,
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara,
4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,
5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum,
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau,
7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki - laki,
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memerhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Hukum Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.

Ketentuan Hukum
  • Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
  • Hubungan antara pasien dan/atau masyarakat. hubungan ini secara yuridis dapat terjadi dengan adanya perjanjian terapeutik antara pasien dan/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan (dokter) yang melahirkan hak dan kewajiban.
  • Tenaga Kesehatan maksudnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
  • Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 10 UU No.29 Tahun 2004 tentang Kedokteran).
  • Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 1 angka 11 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)


Ketentuan hukum yang berkaitan secara lansung dengan Kesehatan
Sumber - sumber hukum yang berkaitan langsung dengan kesehatan sebagai berikut :
-- Undang - undang 
    - UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok - pokok Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1960, Nomor
      131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 2068)
    - UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diundangkan tanggal 17 September 1992, Lembaran 
      Negara Tahun 1992 Nomor 100).
    - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan
      Negara Nomo0r 5063 Tahun 2009).
    - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diundangkan tanggal 28 Oktober 2009 (lembaran 
      Negara Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5027 Tahun 2009)
    - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (undang - undangan ini mulai berlaku 1 
      (satu) tahun sejak diundangkan. Diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor
      116 Tahun 2004).

-- Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah pada prinsipnya adalah peraturan perundang - undangan yang akan melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan dari undang - undang organiknya, contohnya dalam bidang kesehatan adalah peraturan pemerintah tentang rumah sakit pendidikan.

-- Jurisprudensi
Jurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang - undangan, tetapi merupakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lalu diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus serupa.

-- Perjanjian Internasional
Mengenai perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum kesehatan dalam hal telah dilakukannya konferensi - konferensi internasional. 

-- Kebiasaan 
Kebiasaan adalah suatu tingkah laku manusia selalu dilakukan berulang - ulang dalam hal dan keadaan yang sama sehingga lama kelamaan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tidak dilakukan.

Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak lansung dengan kesehatan
Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak langsung dengan masalah kesehatan adalah ketentuan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

-- Tanggung Jawab keperdataan 
Dasar Hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan dapat dilihat dalam :
  --- Pasal 1365 KUHPerdata 
  --- Pasal 1366 KUHPerdata
  --- Pasal 1367 KUHPerdata

-- Tanggung jawab pidana
Dasar Hukum atau bentuk tanggung jawab dalam bidang kepidanaan diautr dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan.

-- Tanggung jawab Administrasi
selain tanggung jawab perdata, dan pidana, setiap tenaga kesehatan yang melakukan hal - hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi. bentuk tanggung jawab administrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.


Hukum pada umumnya bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengingat dan memaksa. Kaidah hukum itu fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat, sifatnya hanya melengkapi.

Atas dasar itu maka secara keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan bersifat imperatif dan juga fakultatif. Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan tergambar dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mulai dari Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_