PERCERAIAN, NAFKAH DALAM KELUARGA DAN HADANAH...

PENGERTIAN PERCERAIAN.

   Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 
a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

  1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). 

  2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

   Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

   Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

  Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian” 

   Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesugguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”. 

   Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

Sebab-Sebab Perceraian 

   Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

   Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada.putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

   Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.12 Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena: 
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, 
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, 
e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, 
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 
g) Suami melanggar taklik talak, 
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Akibat Hukum Perceraian

   Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; 
b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul; 
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat Perceraian di dalam pasal 156

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah: 
a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah; 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula; 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d); 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

   Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 
a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

   Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

   Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan: 
a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan nonIslam. 
b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang B. 

   Nafkah dalam Keluarga Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan nafkah dalam keluarga, maka dalam pasal 80 ayat (4) KHI dijelaskan: “ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

   Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. 

   Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. 

   Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat. 

   Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini 30 mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3).

   Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya Adapun macam-macam nafkah ada 2, yaitu: 

1. Nafkah Madiyah
Pada dasarnya nafkah materi (madiyah) adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berup halhal yang bersifat lahiriah maupun materi. Kewajiban ini berlaku didalam fikih berdasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.18 Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu pencari rezeki dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh, selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.Oleh karena itu, kewajiban ini tidak relevan dalam komunitas yang menganut prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.19 
  
2. Nafkah Mut’ah 
Nafkah mut’ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): “Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

   Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun bakda dukhul.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.” 

   Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak, berupa benda, uang atau lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya bagi istri bakda dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami.Adapun mut’ah sunnat diberikan 19 Ibid.,168 32 oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pasal 158. Artinya, nafkah mut’ah yang diberikan oleh bekas suami kepadanya istriya itu pemberian semata. 

C. Hadanah 

1. Pengertian Hadanah

   Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia “hadana-yahdunu-hadnan”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.20 Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.

   Hadanah (pengasuhan) menurut penjelasan Muhammad Talib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang berkewajiban melakukan hadanah ini, karena Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) yang lebih berhak kepadanya (anak)”. 

   Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadanah) gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya., karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadanah (mengasuh).

   Istilah hadanah dapat dijumpai dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Namun kalau dilihat dari pengertiannya bahwa hadanah ialah memelihara dan mendidik anak, maka hal ini diatur juga dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadanah anak erat hubungannya dengan nafkah anak. Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil definisi yang pokok bahwa hadanah ialah:
1) Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. 2) Hadanah dilakukan oleh orang tua

2. Dasar Hukum Hadanah 

   Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu kewajiban moril dan materiil.24 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. 

   Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadanah)ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadanah yang tersebut dalam Kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara tentang hadanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

   Dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.26 Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Disamping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu: 

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

3. Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak 

   Adanya seorang dalam sebuah rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan. Adanya seorang anak memang sangat diharapkan oleh kedua orang tua. Namun demikian, kedua orang tua dibebankan sebauh kewajiban untuk merawat dan memelihara sang anak, mulai dari pangan, sandang, papan dan pendidikan. 

Selain kedua orang tua, ada beberapa pihak, yang dalam undangundang diberikan kewajiban pada saat-saat tertentu untuk merawat an memelihara si anak. Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

Pasal 156 huruf (a) 
Penggantian kedudukan ibu yang memegang dan memelihara atas anak, hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak telah meninggal dunia, ia dapat digantikan oleh: 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari pihak ibu si anak 
b. Ayah si anak
 c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
d. Saudara perempuan dari anak tersebut 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, missal bibi dari ibu si anak 
f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 105 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun), maka hak ibu. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memlih antara ayah atau ibunya. 

Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dn mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar