AKTA DIBAWAH TANGAN (ABT)


ABT dirumuskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBG. Menurut Pasal di atas, ABT :

  • Tulisan atau Akta yang ditandatangani di bawah tangan,
  • Tidak dibuat dan ditanda tangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak,
  • Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi :
          - surat - surat, 
          - register - register,
          - surat - surat urusan rumah tangga,
          - lain - lain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum.
  • Secara khusus ada ABT bersifat partai yang dibuat oleh palinh sedikit dua pihak.
Dari segi hukum pembuktian. agar suatu tulisan bernilai sebagai ABT, diperlukan persyaratan pokok :
  1. Surat atau Tulisan itu ditanda tangani;
  2. Isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (reschtshandeling) atau hubungan hukum (reschts bettrekking);
  3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya.
Putusan MA No.4434 K/Pdt/1986 diakui sebagai ABT, dikatakan, bahwa berdasarkan surat pernyataan tergugat, disebut dengan jelas besar utang tergugat, dan ternyata surat pernyataan itu tidak dibantah secara tegas oleh penggugat, maka surat pernyataan itu tidak dibantah secara tegas oleh penggugat, maka surat pernyataan itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig). Akan tetapi, kalau tulisan itu bukan dibuat dan ditanda tangani orang yang bersangkutan, tidak bernilai dan berkekuatan sebagai ABT. 

B. Daya Kekuatan Pembuktian ABT

1.) Daya kekuatan pembuktian Formil
     a. Orang  yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta
         - dianggap benar menerangkan seperti apa yang dijelaskan dalam fakta
         - berdasar kekuatan formil yang demikian, mesti dianggap terbukti tentang adanya pernyataan 
           dari penanda tangan : surat keterangan yang saya tanda tangani benar berisi keterangan saya;
         - dengan demikian daya kekuatan pembuktian ABT tersebut meliputi :
           1. kebenaran identitas penanda tangan;
           2. menyangkut kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.
     
     b. Tidak Mutlak untuk keuntungan pihak lain
     Pada AO penandatanganan akta, bersifat mutlak untuk keuntungan pihak lain karena penanda 
     tanganan dilakukan dan disahkan oleh pejabat umum. Daya pembuktian formilnya, tidak bersifat
     mutlak, karena daya formilnya itu sendiri tidak dibuat di hadapan pejabat umum.
     Keuntungan dan kerugian para pihak, atas alasan :
     - karena isi keterangan yang tercantum di dalam ABT belum pasti merupakan persesuaian 
       keterangan para pihak,
     - sebab tanpa melalui bantahan atas kepalsuan ABT, masing - masing pihak berhak dan 
       dibenarkan hukum untuk mengingkari isi dan tanda tangan.
     Dalam Pasal 1876 KUH Perdata atau Pasal 189 RBG yang menegaskan, barang siapa yang 
     terhadapnya diajukan ABT diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya.
     Sebabnya dapat dikatakan ABT pada dasarnya :
     - sering mengandung kerawanan dan ketidakpastian;
     - selama tidak ada peringkaran, eksistensinya sebagai akta dan alat bukti, dapat dikatakan aman, 
       tetapi apabila isi dan tanda tangan dimungkiri, hilang kepastian dan keamanannya sebagai akta 
       dan alat bukti.

2.) Daya Pembuktian Materiil
      a. Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar, Prinsipnya adalah :
          - secara materiil isi keterangan yang tercantum di dalam ABT, harus dianggap benar,
          - dalam arti, apa yang diterangkan dalam akta oleh penanda tangan, dianggap benar sebagai 
            keterangan yang dihendakinya,
          - dengan demikian secara materiil, isi yang tercantum dalam ABT mengikat kepada diri 
            penanda tangan.
      
      b. Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya
          Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 Rbg, suatu ABT yang diakui oleh orang terhadap siapa 
          tulisan atau akta itu hendak dipakai, dianggap sebagai diakui sehingga ABT tersebut 
          mempunyai daya kekuatan yang sempurna dan mengikat, seperti akta otentik (AO):\
          - kepada orang - orang yang menandatangani
          - serta kepada ahli waris orang - orang itu dan kepada orang yang mendapat hak dan mereka.

C. Eksemplar ABT yang Dipercaya

1. Bertitik tolak dari daya kekuatan pembuktian formil, semua dianggap sah dengan ajaran daya kekuatan pembuktian formil yang melekat padanya, setiap lembar ABT yang berbeda isinya itu dianggap sah dan benar ditandatangani para pihak, atau orang yang terdapat pada masing - masing helai dimaksud harus dianggap benar merupakan keterangan yang diberikan para penanda tangan. Oleh karena itu, landasan pokok yang mesti ditegakkan menghadapi kasus ini, pada langkah pertama berpatokan pada ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata, yakni menganggap semua lembar yang berbeda itu sah dan benar ditandatangani dan berisi keterangan yang diberikan penanda tangan.

2. Yang paling dipercaya yang paling sesuai isinya dengan maksud para penanda tangan
Untuk mengatasi permasalahan ABT yang terdiri dari beberapa eksemplar yang saling berbeda isinya, harus ditempuh melalui metode berikut :
- memilih salah satu di antaranya yang paling dapat dipercaya;
- patokan menentukan lembar mana di antaranya yang paling dipercaya, didasarkan pada penilaian objektif dan rasional, mengenai isinya;
- isi yang paling dekat dan benar dengan maksud para penandatangan, itu yang dianggap eksemplar yang paling dipercaya.

D. Syarat ABT 

1. Syarat formil ABT, yang digariskan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RGB :
    a. berbentuk tertulis atau tulisan;
    b. dibuat secara partai (dua belah pihak atau lebih) tanpa bantuan atau dihadapan seorang pejabat 
        umum;
    c. ditandatangani oleh para pihak 
    d. mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan

2. Syarat Materiil
    a. keterangan yang tercantum dalam ABT berisi persetujuan tentang perbuatan hukum (reschts 
        handeling) atau hubungan hukum (rechts betterkking).
    b. Sengaja dibuat dsebagai alat bukti

E. Legalisasi Tanda Tangan dan Tanggal ABT

Pasal 1874 KUH Perdata, mengatur legalisasi atau waarmeking tanda tanganpara pihak yang tercantum dalam ABT. Artinya,  tanda tangan para pihak yang tercantum dalam akta tersebut, disahkan kebenarannya oleh notaris atau pejabat yang berwenang untuk itu. Pada dasarnya penegasan kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam ABT (waarmerking van onderhands akten), dengan sendirinya meliputi pengesahan kebenaran tanggal (waakmerking van datum).

1. Tujuan Legalisasi (Waarmerking)
- agar terdapat kepastian atas kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta, dan juga kepastian atas kebenaran bahwa tanda tangan itu benar tanda tangan para pihak;
- dengan demikian, para pihak pada dasarnya tidak leluasa lagi untuk mengingkari tanda tangan yang tercantum pada akta.

2. Tata cara Legalisasi, Dijelaskan dalam Pasal 1874 a KUH Perdata :
- penanda tangan akta dikenal atau diperkenalkan kepada notaris
- isi akta telah dijelaskan kepada penanda tangan
- penandatanganan dilakukan di hadapan notaris atau pejabat yang bersangkutan.

F. Hak Memungkiri Tanda Tangan

Pasal 1876 KUH Perdata menggariskan suatu ketentuan yang bersifat imperatif, yaitu 
- diwajibkan kepada setiap orang untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya pada suatu ABT yang ditunjukan kepadanya;
- kewajiban hukum itu mengandung opsi :
  -- dapat mengakui tanda tangan itu benar tanda tangannya, atau 
  -- dapat mengingkari tanda tangan itu bukan tanda tangannya.

Tujuan utama pemungkiran mengandung arti yang sangat positif, yaitu :
- untuk menghindari terjadinya pemalsuan tanda tangan sewenang - wenang
- sekiranya undang - undang tidak memberi hak kepada seseorang memungkiri tanda tangan yang tercantum dalam ABT, dengan mudah akan banyak terjadi pemalsuan tanda tangan oleh pihak yang beritikad buruk untuk menguntungkan diri sendiri.

1. Hidup Matinya ABT Tergantung pada tanda tangan 
Pasal 1874 KUH Perdata, telah menentukan salah satu syarat formil pokok ABT adalah penandatanganan. 
2. Pengakuan atau Pemungkiran Dilakukan secara Tegas 
Pasal 1876 KUH Perdata menggariskan, baik pengakuan atau pengingkaran atas tanda tanga, mesti dilakukan secara tegas.
3. Tidak Memungkiri Secara Tegas, dianggap Mengakui

G. Pemungkiran Tanda Tangan, Mewajibkan Beban Bukti kepada Pihak Lawan

Pasal 1877 KUH Perdata telah memberikan pedoman kepada hakim untuk memerintahkan supaya kebenarannya tulisan dan tanda tangan yang diperiksa di persidangan apabila pihak lawan memungkiri kebenaranya dan keasliannya, dengan cara pemeriksaan sebagai berikut :
1. Beban wajib bukti kepada pihak lawan
2. Alat bukti yang dapat dipergunakan
3. Kepada yang mendalilkan kepalsuan, dibebani wajib bukti

I. Pemungkiran Tanda Tangan Membuat Nilai kekuatan Pembuktian ABT Bersifat Alternatif

Dalam kasus ini, penggugat mengakui tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian, maka pembayaran dan jumlah yang disebut di dalamnya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang disebut Pasal 1875 KUH Perdata.

1. Apabila dipungkiri merosot menjadi bukti permulaan tulisan
Putusan MA No. 167 K/Pdt/1959, dijelaskan meskipun tanda tangan diakui tetapi isi disangkal, ABT tersebut dapat dianggap sebagai bukti permulaan tulisan dapat dilihat, dalam kasus ini meskipun tanda tangan tidak dipungkiri, tapi yang disangkal dan dipungkiri isinya, sudah merosot nilainya menjadi bukti permulaan. kejatuhan menjadi bukti permulaan, mengakibatkan :
- ABT tersebut tidak dapat berdiri sendiri mencapai batas minimal pembuktian;
- oleh karena itu, harus didukung atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

2.Kesempurnaan nilai kekuatan pembuktiannya tetap bantahan bila dapat dibuktikan orisinalitasnya
Pihak Lawan mampu atau berhasil membuktikan kebenaran tanda tangan yang dipungkiri :
- nilai kekuatan pembuktian ABT tetap bertahan sebagai alat bukti sempurna dan mengikat sesuai yang digariskan Pasal 1875 KUH Perdata,
- dengan demikian eksistensinya disamakan sebagai AO, sehingga pada ABT tersebut melekat kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat 
- pada dirinya terpenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dapat berdiri sendiri tanpa terikat atas alat bukti lain.

J. Mengakui Tanda Tangan

Apabila tanda tangan diakui secara tegas sepenuhnya berlaku ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata :
- Melahirkan anggapan hukum, ABT adalah benar asli atau orisinil;
- Oleh karena itu, hakim wajib menganggapnya benar asli.

Putusan MA No.1043 K/Sip/1971, yang telah sering diutarakan pada uraian terdahulu. dalam putusan ini dengan tegas disimpulkan, bahwa pengakuan atas tanda tangan yang tercantum dalam surat perjanjian, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat atas kebenaran isi seperti AO sesuai dengan Pasal 1875 KUH Perdata.

K. Aneka Ragam Penerapan ABT

1. Surat bukti yang tidak merinci jumlah yang digugat harus ditolak
2. Karcis parkir sebagai alat bukti persetujuan penitipan, Ek Pasal 1694 KUH Perdata 
3. ABT yang bernilai sebagai bukti permulaan tulisan dapat dikuatkan dengan keterangan saksi\
4. IPEDA bersifat Aministratif
5. AFFIDAVIT, tidak diakui sebagai akta.




Semoga bermanfaat...
      _MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar