PERCERAIAN, NAFKAH DALAM KELUARGA DAN HADANAH...

PENGERTIAN PERCERAIAN.

   Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 
a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

  1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). 

  2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

   Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

   Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

  Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesugguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”. 

   Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

Sebab-Sebab Perceraian 

   Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

   Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada.putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

   Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.12 Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI.

Akibat Hukum Perceraian

   Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 
a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

   Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

   Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan: 
a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan nonIslam. 
b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang B. 

Nafkah dalam Keluarga Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan nafkah dalam keluarga, maka dalam pasal 80 ayat (4) KHI.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. 

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. 

Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat. 

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini 30 mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Nafkah menurut  Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34.

1. Nafkah Madiyah
Pada dasarnya nafkah materi (madiyah) adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berup halhal yang bersifat lahiriah maupun materi. Kewajiban ini berlaku didalam fikih berdasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.18 Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu pencari rezeki dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh, selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.Oleh karena itu, kewajiban ini tidak relevan dalam komunitas yang menganut prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.19 
  
2. Nafkah Mut’ah 
Nafkah mut’ah yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): “Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

   Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun bakda dukhul.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.” 

   Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak, berupa benda, uang atau lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya bagi istri bakda dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami.Adapun mut’ah sunnat diberikan 19 Ibid.,168 32 oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pasal 158. Artinya, nafkah mut’ah yang diberikan oleh bekas suami kepadanya istriya itu pemberian semata. 

C. Hadanah 

1. Pengertian Hadanah

   Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia “hadana-yahdunu-hadnan”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.20 Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.

   Hadanah (pengasuhan) menurut penjelasan Muhammad Talib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang berkewajiban melakukan hadanah ini, karena Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) yang lebih berhak kepadanya (anak)”. 

   Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadanah) gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya., karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadanah (mengasuh).

   Istilah hadanah dapat dijumpai dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Namun kalau dilihat dari pengertiannya bahwa hadanah ialah memelihara dan mendidik anak, maka hal ini diatur juga dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadanah anak erat hubungannya dengan nafkah anak. Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil definisi yang pokok bahwa hadanah ialah:
1) Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. 2) Hadanah dilakukan oleh orang tua

2. Dasar Hukum Hadanah 

   Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu kewajiban moril dan materiil.24 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. 

   Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadanah)ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadanah yang tersebut dalam Kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara tentang hadanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

   Dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.26 Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Disamping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu: 

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

3. Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak 

   Adanya seorang dalam sebuah rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan. Adanya seorang anak memang sangat diharapkan oleh kedua orang tua. Namun demikian, kedua orang tua dibebankan sebauh kewajiban untuk merawat dan memelihara sang anak, mulai dari pangan, sandang, papan dan pendidikan. 

Selain kedua orang tua, ada beberapa pihak, yang dalam undangundang diberikan kewajiban pada saat-saat tertentu untuk merawat an memelihara si anak. Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

Pasal 156 huruf (a) 
Penggantian kedudukan ibu yang memegang dan memelihara atas anak, hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak telah meninggal dunia, ia dapat digantikan oleh: 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari pihak ibu si anak 
b. Ayah si anak
 c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
d. Saudara perempuan dari anak tersebut 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, missal bibi dari ibu si anak 
f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 105 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun), maka hak ibu. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memlih antara ayah atau ibunya. 

Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dn mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). 

RISIKO


Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Barang yang diperjual belikan musnah di perjalanan karena perahu yang mengangkutnya karam. Barang yang dipersewakan terbakar habis selama waktu dipersewakannya, siapa yang harus memikul kerugian - kerugian itu ? inilah persoalan yang dinamakan Risiko.

Kita lihat bahwa persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Persoalan risiko yaitu buntut dari suatu keadaan memaksa, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari wanprestasi.

Dalam bagian umum Buku ke III Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, sebenarnya kita hanya dapat menemukan suatu pasal, yang sengaja mengatur soal risiko ini, yaitu pasal 1237. 

Perkataan Tanggungan dalam pasal ini dengan kata lain "Risiko". Dengan, begitu dalam perikatan untuk memberikan suatu barang tertentu tadi, jika barang ini sebelum diserahkan, musnah karena suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak, kerugian ini harus sipikul oleh berpiutang, yaitu pihak yang berhak menerima barang itu.

Pasal 1237 itu, hanya dapat dipakai untuk perjanjian yang sepihak, seperti : perjanjian penghibahan dan perjanjian pinjam pakai. Ia tidak dapat dipakai untuk perjanjian - perjanjian yang timbal - balik. jadi, satu - satunya pasal yang kita ketemukan dalam bagian umum, yang sengaja mengatur perihal risiko, hanya dapat kita pakai unutk perjanjian - perjanjian yang sepihak dan tidak dapat kita pakai untuk perjanjian yang timbal balik.

Dalam bagian Khusus, memang kita ketemukan beberapa pasal yang mengatur soal risiko tersebut, misalnya pasal 1460. Jika kita bandingkan pasal 1460 dengan pasal 1545, maka ternyatalah dua pasal itu, kedua - duanya mengatur soal risiko dalam suatu perjanjian yang timbal - balik tetapi sangat berbeda satu sama lain, bahkan berlawanan satu sama lain.

Memang kedua pasal tersebut diatas, berlainan sekali. Pasal 1460 (jual-beli) meletakan risiko pada pundaknya si pembeli, yang merupakan kreditur terhadap barang yang dibelinya (kreditur, karena ia berhak menuntut penyerahannya.) Pasal 1545 (tukar-menukar) meletakkan risiko pada pundak masing - masing pemilik barang yang dipertukarkan. pemilik ada;ah debitur terhadap barang yang dipertukarkan dan musnah sebelum diserahkan.

Menurut sistem Code Civil, dalam suatu jual beli barang tertentu, hak milik sudah berpindah pada saat ditutupnya perjanjian jual beli, sedangkan menurut sistem Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, dalam segala macam jual beli, hak milik itu baru berpindah kalau baranya diserahkan (di "lever"). Dalam sistem Code Civil, peraturan risiko seperti pasal 1460 dapat dipertanggung jawabkan, tetapi dalam sistem Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, peraturan tersebut menimbulkan keganjilan - keganjilan seperti yang kita uraikan di atas. Untuk mengurangi kemungkinan keganjilan itu, pasal 1460 itu lazim oleh para sarjana dan yuriprudensi ditafsirkan secara sempit.

Pasal 1460 tersebut dibatasi lagi, yaitu hanya dipakai jika terjadi suatu keadaan memaksa yang mutlak, dalam arti barang yang telah dibeli itu musnah sebelum dilever. Kalau keadaan memaksa hany bersifat tak mutlak saja, misalnya ada larangan untuk mengeluarkan barang tersebut dari suatu daerah, maka akan dirasakan sangat ganjil kalau si pembeli masih juga diwajibkan membayar harganya, seperti ditulis dalam pasal 1460.

Pasal 1553 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang mengatur masalah risiko dalam perjanjian sewa - menyewa, yang juga suatu perjanjian timbal balik, adalah selaras dengan pasal 1545 yang meletakkan risiko pada pundak si pemilik barang yang dipersewakan. Dalam Pasal 1533 itu disebutkan : "Jika selama waktu sewa, barang yang dipersewakan itu musnah di luar kesalahan salah satu pihak, maka perjanjian sewa-menyewa gugur demi hukum". Dari perkataan "gugur" itu, kita simpulkan, bahwa masing- masing pihak tak dapat menuntut sesuatu apa dari pihak lainnya. Dengan kata lain : kerugian akibat kemusnahan itu dipikul seluruhnya oleh pemilik barang. Selarasnya dengan pedoman atau asas yang telah kita simpulkan dari pasal 1545, yang mengatur masalah risiko dalam tukar - menukar.

Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya tanggal 5 februari 1951 (Majalah Hukum tahun 1958 No.7-8) membenarkan pendirian tergugat atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu harus diartikan sebagai suatu perjanjian sewa, dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 

Dalam tingkatan banding putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan putusannya tertanggal 30 Agustus 1956 (Majalah Hukum tersebut diatas), atas pertimbangan bahwa perjanjian sewa beli itu adalah suatu jenis jual beli.

Dalam tingkat kasasi, permohonan kasasi dari tergugat terbanding ditolak oleh Makamah Agung (putusan tanggal 16 Desember 1957, Majalah Hukum tersebut di atas), atas pertimbangan bahwa putusan pengadilan tinggi menurut isi perjanjian sewa beli risiko atas hilangnya barang karena keadaan memaksa (overmacht) dipikul oleh si penyewa beli adalah mengenai suatu kenyataan (feitelijk-heid), maka keberatan pemohon kasasi tentang hal ini tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim kasasi. Menurut pendapat kami persoalan risiko tadi, adalah suatu persoalan hukum (persoalan yuridis), dan saya condong pada pembenaran putusan pengadilan negeri, hanya putusan pengadilan negeri itu lebih kuat kalau didasarkan pada pertimbangan, bahwa untuk semua perjanjian yang timbal balik (kecuali kalau diatur lain oleh undang - undang seperti halnya dalam jual beli barang tertentu, pasal 1460 kitab undang - undang hukum perdata) kita mengambil peraturan yang termaktub dalam pasal 1545 unutk tukar - menukar sebagai pedoman.


semoga bermanfaat...
_MFFH_

AKTA PENGAKUAN SEPIHAK..

Salah satu putusan MA No. 1363/K/Pdt/1996, antara lain memuat pertimbangan, bahwa surat bukti yang diajukan dalam perkara ini, bukan ABT yang bersifat partai, tetapi merupakan surat pengakuan sepihak dati tergugat. Oleh karena bentuknya adalah akta pengakuan sepihak (selanjutnya ditulis APS), maka penilaian dan penerapannya tunduk kepada ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata. Dengan demikian harus memenuhi syarat :
  • Seluruh akta harus ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penandatangan
  • atau paling tidak, pengakuan tentang jumlah atau objek barang yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan.
Namun dalam hal - hal yang menyangkut bidang utang - piutang yang berskala kecil, banyak juga dipergunakan APS. Malahan dalam utang piutang yang berskala besar pun sering dipergunakan, dengan nama akta pengakuan utang. Dalam praktik sekarang disebut acknowledgement of indebtedness, yaitu berupa pengakuan yang ditanda tangani sepihak atas pengakuan utang kepada pihak lain. Selanjutnya dalam pratik, akta pengakuan utang tersebut telah diformilkan menjadi grosse akta, dengan cara mencantumkan titel eksekutorial pada bagian kepala, berupa kalimat : Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa; sehingga dapat langsung dieksekusi berdasarkan kekuatan Pasal 224 HIR.

Pengertian APS 

Bentuk APS diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata, Pasal 291 RBG, APS menurut ketentuan ini merupakan :
  1. Perikatan Utang Sepihak, meskioun aktanya dibuat secara sepihak oleh debitur, Pasal 1878 KUH perdata mengakuinya sebagai perikatan. 
  2. Bentuk Aktanya, Bawah Tangan, mengenai bentuk aktanya adalah dibawah tangan. Jadi, APS termasuk rumpun ABT. Cuma sifatnya sepihak yakni pernyataan sepihak dari debitur tentang utangnya kepada kreditur. Terhadap bentuk ini dapat dilaksanakan eksekusi serta merta atau parate executie berdasar Pasal 224 HIR, tanpa proses peradilan biasa.
  3. Berisi Pengakuan Utang, dengan ketentuan :pengakuan itu harus tegas tanpa syarat atau klausal, dan jelas disebut jumlah dan waktu pelaksanaan pembayaran.
  4. Objek Pengakuan Utang, berdasarkan Pasal 1878 KUH Perdata, objek pengakuan utang secara sepihak : dapat bentuk uang tunai, atau barang yang dapat dinilai dengan harga tertentu atau yang dapat ditentukan harganya.
  5. Kwitansi Tergolong APS, ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, yang termasuk APS adalah akta yang berisi pengakuan hutang, Akan tetapi dalam praktik, kwitansi yang pada hakikat yuridisnya merupakan bukti pembayaran atau bukti penerimaan uang maupun tanda pelunasan, dikategorikan juga sebagai APS, sehingga harus mendapat perlakuan yang sama.
  6. Dapat Diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan


Syarat APS

1. Syarat Formil 
  • Bentuk ABT, Tertulis
  • Mencantumkan Identitas
  • Menyebut dengan pasti waktu pembayaran
  • Ditulis tangan oleh penanda tangan
  • Ditandatangani penulis akta
2. Syarat Materil
  • Pernyataan pengakuan sepihak dari penandatangan
  • Penegasan utang berasal dari persetujuan timbal - balik
  • Merupakan pengakuan sepihak tanpa syarat
  • Jumlah utang atau barang sudah pasti 


Nilai Kekuatan Pembuktian APS

Ketentuan Pasal 1878 ayat (2) KUH Perdata, dan Pasal 1875 KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktiannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.) Syarat tidak dipenuhi dan isi dipungkiri
Menurut Pasal 1878 ayat (1) KUH Perdata:
  • tidak terpenuhi atau tidak diindahkan
  • kemudian perkataan atau isi dipingkuri oleh penanda tangan.
Dalam hal demikian menurut Pasal 1878 ayat (2) KUH Perdata, nilai kekuatan pembuktiannya hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dengan demikian batas minimal pembuktiannya :
  • tidak mencapai batas minimal,
  • oleh karena itu, tidak dapat berdiri sendiri menjadi alat bukti 
  • mesti dibantu paling tidak dengan salah satu bukti yang lain, agar dapat berdaya untuk membuktikan kebenaran pengakuan utang yang disebut dalam akta.
2.) Semua syarat terpenuhi, dan isi tidak dipungkiri
Keabsahannya sebagai alat bukti, murujuk kepada ketentuan Pasal 1875 KUH Perdata yaitu dianggap sebagai ABT, sehingga pada diri APS tersebut melekat segala nilai kekuatan dan minimal batas pembuktian yang dimiliki ABT
  • Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)
  • Batas minimal pembuktiannya : mampu berdiri sendiri, dan tidak memerlukan bantuan dari alat bukti yang lain.
3.) Tanda tangan disangkal
Pasal 1877 KUH Perdata, Pasal 292 ayat (2) RBG, memberi hak kepada pihak yang bersangkutan memungkiri atau menyangkal tanda tangannya. Apabila tanda tangan dipungkiri oleh penanda tangan, dan atas penyangkalan itu pihak lawan tidak mampu membuktikan orisinalitas tanda tangan dimaksud :
  • Nilai kekuatan pembuktiannya, jatuh menjadi permulaan pembuktian tulisan
  • dan selanjutnya tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, karena dalam kedudukannya sebagai bukti permulaan tidak memiliki daya mencapai batas minimal pembuktian.
Pihak Lawan dapat membuktikan orisinalitasnya :
  • Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat 
  • dan dengan sendirinya, pada diri APS tersebut, tercapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan dari alat bukti lain
4.) Beban bukti atas penyangkalan
Ketentuan Pasal 1877 KUH Perdata dihubungkan dengan doktrin pembuktian fakta negatif :
  • dengan adanya penyangkalan tanda tangan pada APS dari pihak penanda tangan, menimbulkan beban wajib bukti kepada pihak lawan yang mempergunakan APS itu untuk membuktikan orisinalitas tanda tangan penyangkalan dalam akta,
  • alat butki yang dapat dipergunakan untuk membuktikan keaslian tanda tangan, boleh akta atau keterangan saksi.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_