HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG


Perspektif Undang- Undang No.23 Tahun 2002

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

  1. Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
  2. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
  3. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan





Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.25 Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

 Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

Pasal 13
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  • Diskriminasi;
  • Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
  • Penelantaran
  • Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  • Ketidakadilan; dan
  • Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindal pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

 Pasal 26
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

Pasal 36
1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.


Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya. 

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.



Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut hadanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hadanah diantaranya pada:

Pasal 98
1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

 Pasal 105
dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya. 
  2. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil. 
  3. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersamasama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
  4. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, sematamata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Pasal- pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas 32 yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 

KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. 

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni: 
1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2. 
2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan. 

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. 

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. 

Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 

Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34 aya.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Fikih 

Pengertian dan syarat 
Secara etimologis, hadanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga  kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Yang dimaksud dengan kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri,mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.


“Hadanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya”

Menurut Al-Hamdani, definisi hadanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi. Para ahli fiqh mendefinisikan hadanah ialah: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sasuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dari pengertian-pengertian hadanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah itu mencakup aspek-aspek: 
  • Pendidikan; 
  • Tercukupnya kebutuhan; 
  • Usia (yaitu bahwa hadanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). 


Sehingga yang dimaksudkan dengan hadanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. 

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri,39 dalam firman Allah pada surat AlBaqarah ayat 233: 

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar bisa berdiri sendiri mengahadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 

Dasar hukum hadanah telah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan AlHadis, di antaranya firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:40 

"Hai orang –orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota kelurganya itu menjalankan semua perintahperintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. 

Pihak- Pihak yang Berhak Melakukan Pengasuhan
Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.41 apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.42 Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya Al-Baqarah 233, Kandungan Hadits:

  1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tarap diasuh dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi. 
  2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.
Dalam kandungan hadits yang disahihkan oleh Tirmidzi/Bulughul Maram:1189 memiliki kandungan:
  1. Anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih, ikut ibunya atau ayahnya. 
  2. Jika anak tidak menentukan pilihan , maka harus diundi. Ibnul Qayyim berpendapat, bahwa yang diserahi anak adalah orang tua yang paling maslahat bagi anak. 
  3. Menurut segolongan ulama’ batas umur anak tersebut ialah 7 tahun.


Dalam urutan siapa pemegang hadanah ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadanah. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah: 
a) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian. 
b) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
c) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas. 
d) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas. 
e) Saudara-saudara perempuan ibu. 
f) Saudara-saudara perempuan dari ayah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutanurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a):
 Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 
2. Ayah 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu 
6. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

Dan apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti tersebut diatas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah (kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak.

Jika para wali sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadanah ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadanah ini.

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah mumayiz dengan catatan: 
1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana akan dijelaskan setelah ini. Bila salah satu memnihi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak di serahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu. 
2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh dan dan tidak ada hak pilih untuk anak. Menurut Abdul Razak anak yang mempunyai hak-hak, yaitu: 
a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 
b) Hak anak dalam kesucian dan keturunanya;
c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 
d) Hak anak dalam menerima susuan; 
e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
f) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Syarat- Syarat Pengasuhan 
Pemeliharan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadin dan anak yang diasuh disebut mahdu\n. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Berakal sehat 
2) Telah balig 
3) Mampu mendidik 
4) Dapat dipercaya dan berakhlak mulia 
5) Beragama Islam

Hak mengasuh akan hilang karena si pengsuh kafir. Jika salah seorang dari orang tuanya kafir, maka hilang haknya untuk mengasuh anaknya dan hak itu pindah ke tangan orang tuanya yang beragama Islam.

6) Belum kawin dengan laki-laki lain

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur; sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. 


Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak bersangkutan .Tetapi inipun tidak mutlak, dimugkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.

Dari keenam syarat tersebut Sayid Sabiq menambahkan syarat lagi yakni merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam memberikan syarat-syarat hadanah, syarat-syaratnya ialah: 
a) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadanah dengan baik. b) Hendaklah hadanah seorang yang mukallaf, yaitu telah balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya. 
c) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadanah. 
d) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. 
e) Hendaklah hadinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadinah itu berhak melaksanakan hadinah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 
f) Hadanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Masa Pengasuhan 
Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu saya laksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadanah adalah sudah habis atau selesai.

Para ahli fikih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan.

Upah yang harus diberikan Saat Pengasuhan 

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadanah, sejak saat menangani hadanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyususi anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau pelengakapnya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat hadinah menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.




semoga bermanfaat...

_MFFH_

HUKUM WARIS ISLAM...

Harta dalam Islam adalah hal yang cukup penting untuk bisa melaksanakan hidup di dunia juga mencapai pahala-pahala akhirat. Persoalan mengenai waris juga termasuk persoalan harta yang diatur pembagiannya dalam ajaran islam sebagaimana Allah mengatur masalah fiqih pernikahan atau hukum pernikahan dalam islam secara mendetail aturannya.
   Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggak kepada orang lain yang merupakan ahli warisnya. Warisan dalam islam diatur dalam Fiqh atau Hukum Waris islam atau Mawaris dalam Islam. Hal pesoalan waris bukanlah hal yang sepele karena dampak yang ditimbulkan jika tidak diatur oleh Allah SWT.

Tujuan hukum waris

   Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Dengan pengaturan harta waris maka tidak akan ada pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warisan akan lebih kekeluargaan dan tidak mengundang konflik.


   Tidak jarang, dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris. Untuk itu, Allah dalam fungsi agama memberikan aturan bagaimana tentang harta waris dalam islam agar membawakan kemaslahatan.


   Sebelum mengatur soal warisan, ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh keluarga yang ditinggalkan dan wajib dilakukan. Jika hal-hal ini tidak diperhatikan dan belum dilaksanakan, maka lebih baik persoalan pembagian harta waris tidak lebih dulu dilakukan. Hal-hal tersebut adalah :


  • Berkenaan dengan biaya pemakaman dari orang yang meninggal
  • Wasiat atau pesan yang ditinggalkan
  • Hutang-Piutang yang ditinggalkan (berhutang dalam islam tentu hal yang wajib untuk dibayar, ditunaikan janjinya untuk mengembalikan)

Dalil Mengenai Hukum Waris Islam


   Untuk mengetahui bagaimana dalil-dalil mengenai hukum waris islam, maka kita harus merujuknya pertama kali dari apa yang disampaikan melalui Al-Quran. Hal ini dikarenakan fungsi al-quran bagi umat manusia adalah sebagai petunjuk kehidupan. Manfaat membaca Al-Quran sendiri ada banyak dan akan menemukan keajaiban al-quran di dunia.


Dalil mengenai harta waris dalam islam ada di dalam Al-Quran Surat  An-Nisaa ayat 11-12 yang cukup detail dibahas dan disampaikan di Al-Quran.

 “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sdsudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.
Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”

Selain itu, dibahas juga di dalam Al-Quran Surat An-Nisaa ayat 176

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal”

Ahli Waris dalam Islam


Dari ayat diatas dapat diambil beberapa poin mengenai siapa saja yang berhak atas warisan yang ditinggal oleh orang yang sudah meninggal.


  • Anak Kandung baik Perempuan atau Laki-Laki
  • Ayah dan Ibu
  • Istri/Suami
  

   Anak angkat atau hasil adopsi tidak berhak atau bukanlah sebagai ahli waris. Dia bukanlah pewaris atau yang berhak untuk mendapatkannya karena tidak memiliki hubungan sedarah dan yang lebih berhak adalah keluarga yang bersifat kandung.
   Pembagian waris bisa saja diluar dari orang-orang yang sudah Allah tetapkan dan dengan ketentuan yang sudah dibuat islam asalkan orang yang meninggal sebelumnya sudah meninggalkan wasiat. Wasiat ini pun diusahakan dalam bentuk yang sah, legal dan terdapat saksi atau tanda bukti di dalamnya bukan hanya lisan. Hal ini bisa digunakan jika ada wasiat sebelum nantinya membagikan harta waris kepada pewarisnya.


Pembagian Harta Waris

   Pembagian warisan dalam islam tidak hanya berdasarkan atas nasab-arti nasab dan berdasarkan muhrim dalam islam saja. Ada spesifikasi dan pembagian yang berbeda antar status keluarga. Dari ayat al-quran yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa poin untuk menjelaskan mengenai pembagian harta waris dalam islam.

1. Ahli Waris yang Mendapat ½

  •      Suami yang istrinya meninggal. Syaratnya adalah ia tidak memiliki keturunan (laki-laki atau perempuan), walaupun keturunan tersebut adalah anak tiri.
  •    Anak kandung perempuan. Syaratnya adalah ia tidak memiliki anak laki-laki dan anak perempuan tersebut adalah anak tunggal.
  •      Cucu Perempuan dari keturunan anak laki-laki. Syaratnya adalah cucu tersebut tidak memiliki anak laki-laki, merupakan cucu tunggal (satu-satunya), dan tidak memiliki anak perempuan ataupun anak laki-laki.
  •     Saudara kandung perempuan. Syaratnya saudara tersebut adalah seorang diri dan tidak memiliki saudara lain. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek atau keturunan (anak laki-laki ataupun perempuan)
  •     Saudara perempuan yang se ayah. Syaratnya adalah ia tidak memiliki saudara (hanya seorang diri) dan tidak memiliki saudara kandung. Ia pun tidak memiliki ayah atau kakek.


2. Ahli Waris yang Mendapat ¼

  •     Suami yang ditinggalkan istrinya. Syaratnya adalah istri memiliki anak atau cucu dari keturunan laki-lakinya. Cucu tersebuit bisa dari darah dagingnya atau tidak.
  •         Istri yang ditinggal suaminya. Syaratnya adalah suami tidak memiliki anak atau cucu


3. Ahli Waris yang mendapat 1/8

  •       Istri yang ditinggalkan oleh suaminya yang memiliki keturunan baik laki-laki atau perempuan, baik anak tersebut berasal dari rahimnya atau bukan


4. Ahli Waris yang mendapat 2/3

  •         Dua orang anak kandung perempuan atau lebih yang tidak memiliki saudara laki-laki
  •         Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laku yang dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak kandung dan tidak mempunyai saudara laki-laki
  •         Dua saudara perempuan atau lebih dengan syarat bahwa pewaris tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah atau kakek, dan tidak memiliki saudara laki-laki
  •         Dua perempuan yang satu ayah dengan syarat tidak memiliki anak, ayah, atau kakek. Ia tidak memiliki saudara laki-laki se ayah dan tidak memiliki saudara kandung.


5. Ahli Waris yang mendapat 1/3

  •         Ibu yang tidak memiliki anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki. Ia tidak memiliki dua atau lebih saudara kandung atau tidak kandung
  •         Saudara perempuan dan laki-laki yang se ibu, tidak memiliki anak, ayah, atak kakek. Jumlah saudara seibu tersebut adalah dua oranng atau lebih.
     Dari adanya ahli waris yang diketahui dalam islam, maka kita bisa membagikan harta waris yang ada tanpa muncul perselisihan dan mengindari fitnsh dalam islam. Bagi orang beriman yang menerapkan ajaran islam akan merasakan manfaatnya yang besar dan tidak merasa dirugikan sedikitpun oleh aturan yang Allah telah berikan. Hal tersebut adalah bagian dari fungsi iman kepada allah. Jika tidak diyakini sebagai aturan yang benar, maka kita harus berhati-hati hal tersebut menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam islam.


Semoga bermanfaat..

          _MFFH_




PERCERAIAN, NAFKAH DALAM KELUARGA DAN HADANAH...

PENGERTIAN PERCERAIAN.

   Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 
a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

  1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). 

  2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

   Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

   Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

  Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, yaitu:

“Yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah perceraian” 

   Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesugguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”. 

   Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

Sebab-Sebab Perceraian 

   Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

   Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada.putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

   Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.12 Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena: 
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, 
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, 
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, 
d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, 
e) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, 
f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, 
g) Suami melanggar taklik talak, 
h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 

Akibat Hukum Perceraian

   Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul; 
b. Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al dukhul; 
d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Akibat Perceraian di dalam pasal 156

Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian ialah: 
a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah; 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah Mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan Hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. Apabila pemegang Hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak Hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak Hadhanah pula; 
d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); 
e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai Hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d); 
f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

   Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 
a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

   Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

   Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan: 
a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan nonIslam. 
b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam. 
c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik. 
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang B. 

   Nafkah dalam Keluarga Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan nafkah dalam keluarga, maka dalam pasal 80 ayat (4) KHI dijelaskan: “ Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: 
1. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri 
2. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

   Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. 

   Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. 

   Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat. 

   Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini 30 mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3).

   Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut: 1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya Adapun macam-macam nafkah ada 2, yaitu: 

1. Nafkah Madiyah
Pada dasarnya nafkah materi (madiyah) adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berup halhal yang bersifat lahiriah maupun materi. Kewajiban ini berlaku didalam fikih berdasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.18 Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu pencari rezeki dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh, selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.Oleh karena itu, kewajiban ini tidak relevan dalam komunitas yang menganut prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.19 
  
2. Nafkah Mut’ah 
Nafkah mut’ah adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): “Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

   Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun bakda dukhul.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.” 

   Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak, berupa benda, uang atau lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya bagi istri bakda dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami.Adapun mut’ah sunnat diberikan 19 Ibid.,168 32 oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pasal 158. Artinya, nafkah mut’ah yang diberikan oleh bekas suami kepadanya istriya itu pemberian semata. 

C. Hadanah 

1. Pengertian Hadanah

   Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia “hadana-yahdunu-hadnan”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.20 Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.

   Hadanah (pengasuhan) menurut penjelasan Muhammad Talib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang berkewajiban melakukan hadanah ini, karena Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) yang lebih berhak kepadanya (anak)”. 

   Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadanah) gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya., karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadanah (mengasuh).

   Istilah hadanah dapat dijumpai dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Namun kalau dilihat dari pengertiannya bahwa hadanah ialah memelihara dan mendidik anak, maka hal ini diatur juga dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadanah anak erat hubungannya dengan nafkah anak. Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil definisi yang pokok bahwa hadanah ialah:
1) Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. 2) Hadanah dilakukan oleh orang tua

2. Dasar Hukum Hadanah 

   Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu kewajiban moril dan materiil.24 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. 

   Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadanah)ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadanah yang tersebut dalam Kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara tentang hadanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

   Dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.26 Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Disamping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu: 

Pasal 26
(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

3. Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak 

   Adanya seorang dalam sebuah rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan. Adanya seorang anak memang sangat diharapkan oleh kedua orang tua. Namun demikian, kedua orang tua dibebankan sebauh kewajiban untuk merawat dan memelihara sang anak, mulai dari pangan, sandang, papan dan pendidikan. 

Selain kedua orang tua, ada beberapa pihak, yang dalam undangundang diberikan kewajiban pada saat-saat tertentu untuk merawat an memelihara si anak. Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

Pasal 156 huruf (a) 
Penggantian kedudukan ibu yang memegang dan memelihara atas anak, hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak telah meninggal dunia, ia dapat digantikan oleh: 
a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari pihak ibu si anak 
b. Ayah si anak
 c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
d. Saudara perempuan dari anak tersebut 
e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, missal bibi dari ibu si anak 
f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 105 
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun), maka hak ibu. 
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memlih antara ayah atau ibunya. 

Pasal 106
(1) Orang tua berkewajiban merawat dn mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 
(2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).