" WANPRESTASI" dalam Perjanjian


House photo created by freepik - www.freepik.com
Apakah yang Dinamakan Perjanjian ??

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata "Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

didalam perjanjian harus diperhatikan syarat - syarat Sahnya suatu Perjanjian ( Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata), Sebagai berikut :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Artinya harus adanya kesepakatan, setuju atau seia - sekata mengenai hal - hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Artinya  bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Dalam pasal 1330 Kitab Undang - undang Hukum Perdata disebut sebagai orang - orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :
          a.) Orang - orang yang belum dewasa
          b.) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
          c.) Orang perempuan dala hal - hal yang ditetapkan oleh undang - undang, dan  
                semua orang kepada siapa Undang - undang telah melarang membuat
                perjanjian - perjanjian tertentu.

3.     Mengenai suatu hal tertentu,  hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4.     Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban.


Suatu perikatan Hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut, yaitu :
-       Sudut Kewajiban – kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak
-       Sudut hak – hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak – hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian – perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :
1.     Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang, contohnya seperti : jual beli, tukar – menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2.     Perjanjian untuk berbuat sesuatu , contohnya seperti : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin sebuah garasi, dan lain sebagainya.
3.     Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya seperti :perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaaan dan Undang – undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan – aturan yang terdapat dalam undang – undang. Dalam adat kebiasaaan (di suatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban –kewajiban yang diharuskan oleh keptutan (norma – norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu :
A.    Undang – undang
B.    Kebiasaan
C.    Kepatutan

Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan Itikad Baik (dalam Bahasa Belanda tegoeder trouw; dalam Bahasa Inggris in good faith; dalam Bahasa Perancis de bonne foi). Norma yang dituliskan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Apakah artinya, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik itu ?

Mengenai itikad baik, diterangkan bahwa kita juga menjumpai istilah tersebut dalam Hukum Benda, di mana misalnya ada perkataan – perkataan pemegang barang yang ber ititkad baik, pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang – orang yang beritikad buruk.  Dalam hukum Benda, diganti dengan : Itikad baik yang berarti Kejujuran atau Bersih. Yang mempunyai arti yaitu suatu anasir subyektif,. Bukan anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh pasal 1338 (3) tersebut di atas bahwa semua perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”.


è  HAPUS PERJANJIAN
Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
a.   Pembayaran
Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela.  Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri
Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.
c.   Pembaharuan utang atau novasi
Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.
d.   Perjumpaan utang atau Kompensasi
Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.  Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.
Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:
(i)       Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum.
(ii)      Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
(iii)     Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).
e.   Percampuran utang
Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.
f.   Pembebasan utang
Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.
g.   Musnahnya barang yang terutang
Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
h.   Batal/Pembatalan
Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.
Menurut Prof. Subekti  permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi   syarat   subyektif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu:
(i)       Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;
(ii)      Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.
i. Berlakunya suatu syarat batal
Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

j.    Lewat waktu
Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.  Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

è  STRUKTUR PERJANJIAN
Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:
1.     Judul/Kepala
2.     Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.
3.     Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”.
4.     Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5.     Penutup dari Perjanjian.


è  BENTUK PERJANJIAN
Perjanjian dapat berbentuk:
§  Lisan
§  Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:
–          Di bawah tangan/onderhands
–          Otentik
è  Pengertian Akta
Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.
Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:
a.     Akta Di bawah Tangan (Onderhands), Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.
Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:
(i)  Akta di bawah tangan biasa
(ii)  Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
(iii)   Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun  penandatanganannya   disaksikan   oleh  atau di hadapan Notaris,
namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

b.    Akta Resmi (Otentik), ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.
Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
(i)     Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
(ii)    Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
(iii)   Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.



WANPRESTASI ITU BERASAL DARI MANA ? APASIH AKIBAT – AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI ?

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti prrestasi buruk (Bandingkan : wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, Wandaad perbuatan buruk).

Wanprerstasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :
c.     Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
d.    Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan
e.     Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
f.     Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat – akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :
1.     Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2.     Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3.     Peralihan resiko\membayar perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat – akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim.


"Semoga bermanfaat.."


_MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar