"PENYITAAN"

Business photo created by jcomp - www.freepik.com
Apa artinya penyitaan....???



Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.



Beberapa fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan.

1. Sita merupakan tindakan  Eksepsional

   Hukum acara memprbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 jo. pasal 197 HIR. pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil sendiri membenarkannya. MIsalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. HIR sendiri menempatkan pasal 226, pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. jadi menurut judul ini, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili  yang bersifat istimewa. Di manakah letak sifat istimewa atau eksepsional penyitaan tersebut ?.



a). Penyitaan Memaksakan Kebenaran Gugatan

    Ketentual Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan itu, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal demikian, sebelum pengadilan sendiri mengetahui secara jelas dan komplet dasar - dasar alasan gugatan, pengadilan telah bertindak menempatkan harta kekayaan tergugat di bawah penjagaannya, seolah - olah harta itu diasingkan dari penguasaan tergugat sebagai pemilik. Dengan demikian , tanpa mempedulikan kebenaran dalili gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta - fakta melalui proses pemeriksaan. pada dasarnya, sistem ini dianggap kurang layak atau unfair. karena meskipun undang - undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari.



b). Penyitaan Membenarkan Putusan yang Belum Dijatuhkan

     Sekiranya pun tindakan penyitaan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal itu tetap diambil mendahului putusan. meskipun demikian, oleh karena undang - undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagain tindakan eksepsional :

- hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan di bawah penjagaan, meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan,

- dengan demikian, sebelum putusan diambil dan dijatuhkan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat.



2. Sita Merupakan Tindakan Perampasan

    Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan pasal 36 ayat (2) uu NO. 39 Tahun 1999 menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang - wenang dan secara melawan hukum. Lain halnya pada sita eksekusi, sita yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sifat perampasan yang melekat padanya, benar - benar berdasarkan hukum yang sudah pasti. Dalam hal ini corak perampasan dan pelanggaran HAM-nya, dikesampingkan oleh putusan itu.



3. Penyitaan Berdampak Psikologis

    salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum :

- pelaksanaan secara fisik, dilakukan di tengah - tengah kehidupan masyarakat sekitarnya,

- secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh keapala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas,

- secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Pengaruh buruk  penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. oleh karna itu pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dan pertimbangan yang serius.



4. Tujuan Penyitaan



a.) Agar Gugatan Tidak Illusoir

Tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat :

- tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan sebagainya.

- tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Dengan mengangitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 199 HIR dan Pasal 231 KUH Perdata, terjamin perlindungan yang kuat bagi penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.



b.) Objek Eksekusi Sudah Pasti

      Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas - batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. kepastian objek eksekusi atas barang  sitaan semakin sempurna  sesuai dengan penegasan MA yang menyatakan, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita, demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Dengan demikian barang yang disita :

- dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika perkara yang terjadi mengenai sengketa milik,

- atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang - piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan wansprestasi atau PMH.




A.) Beberapa Prinsip Pokok Sita

1. Sita Berdasarkan Permohonan

    Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA no. 5 Tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan ex-officio hakim.



Bentuk Permohonan

- Bentuk Lisan (oral), Permintaan sita dapat diajukan dengan lisan.

- Bentuk Tertulis, Pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan :

  --> Permintaan disatukan dengan surat gugatan

  --> Diajukan dalam surat tersendiri, dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang membolehkan pengajuan sita dilakukan secara

       terpisah dari pokok perkara. Berarti permohonan sita, diajukan tersendiri di samping gugatan pokok perkara.



2. Permohonan Berdasarkan Alasan

a.) Alasan Sita, Menurut Pasal 227 HIR, maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita :

     --> ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :

           + Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan

           + hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

     --> kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan berasalan secara objektif :

           + penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah - langkah tergugat untuk menggelapkan atau

              mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,

           + paling tidak penggugatan dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk

              menghilangkan atau mengasingkan barang - barangnya guna menghindari gugatan.

       --> Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan, yang apabila penyitaan tidak

             dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.



b.) Yang Berwenang Menilai Alasan, Penilaian atas alasan sita, menjadi kewenangan hakim. dia bebas menilai apakah alasan itu memiliki kualitas yang objektif atau subjektif. Pedoman atau patokan yang dipergunakan hakim menilai alasan penyitaan yang diajukan penggugat, antara lain :

       - Terdapat fakta konkret yang mendukung persangkaan tentang adanya tindakan atau upaya tergugat hendak

          mengasingkan harta kekayaannya,

       - Paling tidak terdapat petunjuk yang membenarkan persangkaan itu,

       - Fakta atau petunjuk itu bersifat objektif dan masuk akal.



c.) Tanpa Alasan Sita Ditolak, perlu diperingatkan, meskipun hukum menuntut permohonan sita berdasarkan alasan yang didukung fakta, namun demikian hakim tidak dibenarkan menuntut fakta yang terlampau ekstrem.



3. Penggugat Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita

a.) Tidak dibenarkan menyebut secara umum, tidak berarti permohonan sita semata - mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita.

b.) Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang



4. Permintaan Dapat Diajukan Sepanjang Pemeriksaan Sidang

Pengabulan sita dalam kasus yang seperti itu tidak bertentangan dengan ultra petitum partium, yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. memperhatikan putusan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, dapat dikemukakan acuan penerapan pengajuan permintaan sita.

a.) Selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama

b.) Dapat diajukan selama putusan belum dieksekusi

c.) Instansi yang berwenang memerintahkan sita



5. Pengabulan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

a.) Argumentasi mengenai alasan, sebagai berikut :

     - Kaitan antara sita dengan dalil gugatan sangat erat sedemikian rupa, sehingga penyitaan benar - benar urgen, sebab

       kalau sita tidak diletakkan di atas harta kekayaan tergugat, kepentingan penggugat tidak terlindungi,

    - Penggugat dapat menunjukan berdasarkan fakta atau paling tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan

      bahwa tergugat berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan

      berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.



b.) Cara memperoleh fakta yang lebih objektif,

     - Melalui proses pemeriksaan insidentil

     - Melalui proses pemeriksaan pokok perkara



6. Larangan menyita Milik Pihak Ketiga

Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

a.) Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga

b.) Segera terbitkan penetapan pengangkatan sita atas milik pihak ketiga



7. Penyitaan Berdasarkan Perkiraan Nilai Objektif dan Proposional Dengan Jumlah Tuntutan

Untuk menghindari tindakan penyitaan yang berlebihan, perlu diperhatikan pedoman berikut,

- Dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan

- Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu

- Sita dilakukan terhadap semua harta kekayaan tergugat sampai terpenuhi jumlah tuntutan

- Apabila terjadi pelampauan segera dikeluarkan penetapan pengangkatan sita.



8. Mendahulukan Penyitaan Barang Bergerak

Pasal 227 ayat (1) HIR itu, Penyitaan atas harta kekayaan tergugat berdasarkan tuntutan pembayaran utang atau tuntutan ganti rugi, tidak boleh langsung diletakkan kepada barang tidak bergerak.  urutan prioritas pertama, diletakkan pada barang bergerak. Kebolehan melanjutkan sita terhadap barang tidak bergerak, apabila nilai harga barang bergerak tidak mencukupi untuk melunasi jumlah tuntutan, dengan pengecualian sebagai berikut :

- Tidak ada dijumpai barang bergerak

- Perjanjian kredit dijamin agunan tertentu



9. Dilarang Menyita Barang Tertentu

Dalam Pasal  197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG. Ketentuan pasal ini merupakan pengecualian terhadap asas yang diatur Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini, seluruh harta kekayaan debitur dapat dijadikan objek pelunasan pembayaran utangnya. Malahan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR memuat pengecualian, berupa larangan meletakan sita terhadap jenis barang tertentu.



10. Penjagaan Sita Tidak Boleh Diberikan Kepada Penggugat

Prinsip ini ditegaskan juga dalam SEMA no. 5 Tahun 1975, yang melarang penyerahan barang yang disita kepada penggugat atau pemohon sita. Pada huruf (g) SEMA tersebut ditegaskan :

- Agar barang - barang yang disita tidak diserahkan kepada penggugat atau pemohon sita,

- tindakan hakim yang demikian akan menimbulkan kesan seolah - olah pula putusannya uitvoerbaar bij voorraad (serta -

  merta).



a.) Penjagaan Sita Atas Barang Bergerak

b.) Penjagaan Uang Yang Diblokir di Bank

c.) Penjagaan Sita Atas Barang Tidak Bergerak

d.) Penjagaan Sita Tidak Boleh Kepada Pihak Ketiga

.e.) Penyitaan Tidak Menngurangi Penguasaan Dan Kegiatan Usaha



11. Kekuatan Mengikat Sita Sejak Diumumkan

Langkah - langkah yang ditempu untuk merealisasi pengumuman penyitaan berdasarkan Pasal 198 HIR, Pasal 214 RBG, adalah sebagai berikut :

a.) Membuat salinan berita acara

b.) Mendaftarkan salinan berita acara

c.) Menyebut jam, hari, bulan, dan tahun pendaftaran

d.) Juru sita memerintahkan pejabat pendaftaran melakukan pengumuman sita

e.) Tujuan pengumuman sita



12. Dilarang Memindahkan Atau Membebani Barang Sitaan

Seuhubungan dengan itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap objek barang yang disita.

a.) Dilarang memindahkan, membebani, atau menyewakan barang sitaan

b.) Akibat Hukum atas pelanggaran larangan, transaksi batal demi hukum

c.) Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan upaya Derden Verzet untuk mempertahankan kepemilikan atas perolehan

     barang yang disita.

d.) Pelanggaran terhadap Pasal 199 ayat (1) HIR dapat dipidana berdasarkan Pasal 231 KUHP


Semoga Bermanfaat...
_MFFH_

Tidak ada komentar:

Posting Komentar