AKTA OTENTIK...

Mengenai Akta otentik diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang berbunyi :
"Suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang - undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat"
Dari penjelasan pasal ini, akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang yang disebut pejabat umum. Apabila yang membuatnya pejabat yang tidak cakap atau tidak berwenang atau bentuknya cacat, maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata :
  • Akta tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik atau disebut juga Akta otentik, oleh karena itu tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik (selanjutnya di tulis AO)
  • Namun akta yang demikian, mempunyai nilai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (selanjutnya ditulis ABT), dengan syarat apabila akta itu tanda tangan para pihak
Aspek yang melekat pada akta tersebut,

A. Kekuatan Pembuktian yang Melekat Pada AO

1.) Kekuatan Bukti Luar
Selamat tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksudnya harus diterima kebenarannya sebagai AO. Sebaliknya jika dapat dibuktikan kepalsuannya, hilang atau gugur kekuatan bukti luar dimaksud, sehingga tidak boleh diterima dan dinilai sebagai AO. Sesuai dengan prinsip kekuatan bukti luar, hakim dan para pihak yang beperkara wajib menganggap akta AO itu sebagai AO, sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan, bukan AO karena pihak lawan dapat membuktikan adanya :
  • Cacat hukum, karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang, atau
  • Tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu, atau 
  • Isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.
Dari penjelasan di atas, kekuatan pembuktian luar AO melekat prinsip anggapan hukum bahwa setiap AO harus dianggap benar sebagai AO sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2.) Kekuatan Pembuktian Formil
Menurut Pasal 1871 KUH Perdata, Bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam AO, dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan.

Kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta :
  • mengenai tanggal yang tertera di dalamnya
  • tanggal tersebut harus dianggap benar
  • berdasar kebenaran formil atas tanggal tersebut, tanggal pembuatan akta tidak dapat digugurkan lagi oleh para pihak dan hakim.
Putusan MA No. 3917 K/Pdt/1986 bahwa dapat ditarik kesimpulan, pada dasarnya apa yang tertuang dalam akta notaris, harus dianggap benar merupakan kehendak para pihak. Oleh karena itu, mengenai besarnya denda yang disebut dalam akta notaris yamg berbentuk grose akta pengakuan utang, telah terbukti kebenarannya. Denda itu harus dikurangi jumlahnya apabila dianggap terlampau besar, tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan sesuai dengan matigingsrecht atau hak membatasi denda yang dimiliki hakim. Kepada hakim diberi matigingsrecht apabila denda itu akibat wansprestasi dan denda yang disepakati tidak adil, karena terlampau besar. Cuma meskipun terbukti kebenarannya, denda itu dianggap bertentangan dengan rasa keadilan, sehingga beralasan untuk menguranginya berdasarkan matigingsrecht yang dimiliki hakim.

3.) Kekuatan Pembuktian Materil
Kekuataan pembuktian materiil adalah persoalan pokok AO, dan untuk menjelaskan hal itu, dapat dikemukakan prinsip berikut.
  • Penanda tangan AO untuk keuntungan pihak lain
  • Seseorang hanya dapat membebani kewajiban kepada diri sendiri
  • Akibat hukum akta dikaitkan kekuatan pembuktian materiil AO
B. Bentuk AO
Pasal 1868 KUH Perdata mengenal dua bentuk cara mewujudkannya :
Dibuat oleh Pejabat
1.) Bentuk pertama, dibuat oleh pejabat yang berwenang. Biasanya AO yang dibuat oleh pejabat :
      -- Meliputi AO di bidang hukum publik
      -- Yang membuatnya pun, pejabat publik yang bertugas di bidang eksekutif yang berwenang 
           untuk itu, yang disebut oejabat tata usaha negara (pejabat TUN).
2.) Dibuat dihadapan Pejabat
Pada umumnya AO yang dibuat di hadapan pejabat :
       -- meliputi hal - hal yang berkenaan dalam bidang hukum perdata dan bisnis,
       -- biasanya berupa akta yang berisi dan melahirkan persetujuan bagi para pihak yang datang 
          menghadap dan menandatanganinya
       -- caranya, para pihak yang berkepentingan datang menghadap pejabat yang berwenang, dan 
           kepada pejabat itu mereka sampaikan keterangan serta meminta agar keterangan itu 
           dituangkan dalam bentuk akta.
3.) Pejabat yang berwenang membuat akta
pejabat yang berwenang membuat AO adalah sebagai berikut :
         -- Di bidang hukum publik oleh pejabat TUN (tata usaha negara)
         -- Di bidang hukum perdata oleh notaris
4.) Akta otentik yang dibuat di Luar Negeri

C. Pengertian Dibuat di Hadapan Pejabat
Mengenai AO yang dibuat oleh pejabat, pada dasarnya :
- Inisiatif tidak datang dari orang kepada siapa akta itu diberikan, seperti panggilan atau berita acara;
- Meskipun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan adanya permohonan dari orang yang bersangkutan seperti KTP atau SIM.

terdapat ciri pokok yang mesti dipenuhi, agar pembuat itu memenuhi syarat menjadi AO,
1. Pada Umumnya Bersifat Partai, maka :
    -- AO yang dibuat notaris disebut akta para pihak 
    -- Isinya disebut persetujuan para pihak
2. Inisiatif Datang dari para Pihak
    Di hadapan notaris kedua belah pihak atau para pihak :
    -- Memberi atau menyampaikan keterangan sendiri
    -- Keterangan yang disampaikan dapat berbentuk lisan (oral) atau tulisan (in writing)
3. Notaris Bersifat Pasif
    Pada prinsipnya notaris bersifat pasif melayani para pihak yang menghadap kepadanya. dia hanya 
    bertugas mencatat atau menuliskan dalam akta apa - apa yang diterangkan para pihak. Tidak
    berhak mengubah, mengurangi, atau menambah apa yang yang diterangkan para penghadap.
    Oleh karena itu pada masa sekarang, muncul pendapat bahwa notaris memiliki kewenangan untuk :
    -- mengkonstatir atau menentukan apa yang terjadi di hadapan matanya;
    -- oleh karena itu, dia berhak mengkonstatir atau menentukan fakta yang diperolehnya guna 
        meluruskan isi akta yang lebih banyak.
     Sifat pasif ditinjau dari segi rasio tidak mutlak tetapi dilenturkan secara relatif dengan acuan 
     penerapan :
     - Pada prinsipnya notaris tidak berwenang menyelidiki kebenaran keterangan yang dikemukakan 
       para pihak;
     - Akan tetapi dalam hal keterangan yang disampaikan para pihak bertentangan dengan :
       --- peraturan perundang - undangan
       --- ketertiban umum, dan
       --- kesusilaan

D. Syarat Sahnya AO yang Bersifat Partai
Antara kedua syarat ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, selanjutnya antara syarat formil maupun syarat materiil itu sendiri pun, bersifat kumulasi pula, sehingga dalam kumulasi terdapat pula kumulasi.

1.) Syarat formil
Syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut :
a.) Dibuat di hadapan pejabat yang berwenang:
     -- Pada umumnya di hadapan notaris;
     -- Tetapi ada kemungkinan pejabat lain, seperti :
        --- PPAT dalam transaksi jual - beli tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat (HM,HGU,HGB)
        --- Pegawai Pencatat Nikah pada KUA dalam pembuatan akta nikah, pokoknya, harus dibuat di 
             hadapan pejabat yang berwenang menurut undang - undang.
     Pasal 1869 KUH Perdata menegaskan :
     - Tidak sah diperlakukan sebagai AO
     - tetapi hanya bernilai sebagai ABT, dengan syarat apabila para pihak menandatanganinya.
     Akan tetapi, ketentuan Pasal 1869 KUH Perdata ini tidak berlaku terhadap akta yang khusus 
    dibuat di hadapan pejabat tertentu.

b.) Dihadiri para pihak 
Perhatikan kembali putusan MA No. 3556K/Pdt/1985, dimana pihak penjual sendiri tidak datang menghadap, tetapi hanya dihadiri pembeli saja dengan keterangan bahwa para pihak telah sepakat mengadakan transaksi jual - beli. Dalam kasus ini pengadilan menegaskan, perjanjian jual - beli yang tertuang dalam akta PPAT secara yuridis tidak memenuhi syarat untuk sahnya akta, karena tidak dihadiri kedua belah pihak. Karena AO yang bersifat partai, harus memuat keterangan yang saling bersesuaian antara kedua belah pihak sebagai landasan yang melahirkan persetujuan. Dengan demikian sudah tepat putusan MA diatas yang menyatakan akta jual - beli yang dibuat PPAT tersebut karena hanya dihadiri sepihak dianggap tidak memenuhi syarat formil.

c.) Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat

d.) Dihadiri oleh kedua orang saksi
Mengenai syarat, pembuatan AO mesti dihadiri dua orang saksi diatur dengan tegas pada Pasal 22 PJN (S.1860-3), diantara lain mengatakan :
- Akta - akta dibuat di hadapan notaris, dan
- dihadiri dua orang saksi.
   Yang dapat bertindak sebagai saksi menurut Pasal 22 Tersebut :
- Semua orang yang menurut KUH Perdata, cakap memberi kesaksisian di bawah sumpah di hadapan pengadilan;
- Mengerti bahasa dalam akta tersebut.

e.) Menyebut identitas Notaris (Pejabat), penghadap dan para saksi tentang penyebutan identitas diatur dalam Pasal 25 PJN
- Identitas Notaris, meliputi :
   -- nama kecil dan nama lengkap 
   -- tempat kedudukan notaris
- Identitas para pihak, meliputi :
   -- nama kecil dan nama lengkap,
   -- pekerjaan atau status sosial,
   -- tempat tinggal, dan
   -- menyebut status penghadap sebagai kuasa, apabila kehadirannya sebagai kuasa mewakili 
       kepentingan orang yang diwakilinya.
- Identitas para saksi, meliputi :
   -- nama kecil, dan nama lengkap,
   -- pekerjaan akan status sosial,
   -- tempat tinggal.

f.) Menyebut tempat, hari, bulan, dan tahun pembuatan akta 
Menurut Pasal 25 huruf d PJN. Agar supaya akta sah harus menyebut :
- nama tempat pembuatan akta, dan
- hari,bulan dan tahun pembuatannya

g.) Notaris membacakan akta di hadapan para penghadap
Menurut Pasal 28 PJN :
- Notaris harus membacakan akta tersebutdi hadapan para penghadap dan saksi - saksi,
- apabila salah seorang penghadap atau lebih tidak mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akta :
   -- diterjemahkan oleh notaris, dan
   -- bila notaris sendiri tidak mampu, diterjemahkan oleh seorang penerjemah.

h.) Ditandatangani semua pihak
Menurut ketentuan ini, yang mesti  ikut menandatangani akta, terdiri dari :
- para penghadap (para pihak)
- para saksi
- notaris
- penerjemah (jika ada)

i.) Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan pada bagian penutup akta.
Syarat ini diatur pada alinea terakhir Pasal 28 PJN yang berbunyi :
"Hal pembacaan, penerjemahan, dan penandatanganan tersebut harus disebutkan secara tegas di bagian penutup akta itu, dengan ancaman hukuman denda sebesar 25 Gulden"

2.) Syarat Materiil 
Namun perlu diingat, syarat materiil yang dibicarakan di sini adalah mengenai AO yang bersifat partai.
a.) Berisi keterangan kesepakatan para pihak
Isi yang tercantum dan dirumuskan dalam akta, adalah keterangan tentang hal - hal yang disepakati para pihak, dengan ketentuan :
- harus persis sama, sesuai dengan yang diterangkan para pihak, tanpa mengurangi hak konstatering yang dimiliki notaris
- jadi pada prinsipnya, notaris tidak boleh mengurangi, menambahkan atau melebihi dari apa yang disepakati para pihak.

b.) Isi keterangan perbuatan hukum
Syarat materiil yang kedua, keterangan yang disampaikan para pihak kepada notaris (pejabat), harus :
- Mengenai perbuatan hukum atau tindak hukum yang bersegi dua; seperti perjanjian jual - beli,utang piutang,hibah, dan sebagainya,
- atau mengenai hubungan hukum, seperti hubungan di bidang harta kekayaan atau hubungan hukum di bidang perdagangan, perasuransian,  dan sebagainya.

c.) Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai berikut sebagai bukti
Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan AO maupun ABT. Jadi undang - undang sendiri telah menentukan fungsi sebagai alat bukti dengan tulisan, oleh karena itu pembuatannya pun dimaksudkan sebagai alat bukti.

E. Dugaan Tentang Keaslian AO
Dengan adanya keterangan notaris pada akta yang menegaskan orang yang menghadap kepadanya dikenal atau dikenalkan serta penegasan yang tercantum pada penutup mengenai penandatanganan para pihak maka:
- Penegasan itu merupakan jaminan atas kebenaran identitas dan tanda tangan para pihak yang 
  datang menghadap kepada notaris
- oleh karena itu, keaslian atau orisinalitas identitas dan tanda tangan sudah terjamin.
Baik hakim atau siapapun maupun para pihak, harus menerima dan menghargai keasliannya dalam bentuk dugaan, yakni menurut hukum setiap AO harus dianggap asli.

Menurut Putusan MA No. 702 K/Sip/1991, tindakan PN membatalkan akta notaris tidak tepat, karena notaris hanya mencatat apa yang diterangkan penghadap, dan dia tidak diwajibkan untuk menyelediki kebenaran materi apa yang dikemukakan kepadanya. Oleh karena itu, yang harus dibatalkan adalah perbuatan melawan hukum penghadap yang mengadakan perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan, padahal ia tidak berwenang untuk itu.

F. Bukti Lawan Terhadap AO
Nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, 
1.) Nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat
Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 165 HIR, menurut pasal ini nilai kekuatan pembuktian AO, hanya sampai pada derajat atau kualitas :
- sempurna (volledig)
- mengikat (bendende)
Lihat kembali putusan MA No.3360 K/Pdt/1983, dalam putusan ini dikatakan, memang berdasar Pasal 1879 KUH Perdata, Pasal 314 RBG, nilai kekuatan pembuktian AO adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan. Begitu juga putusan MA No. 630 K/Pdt/1984, dikatakan benar  dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht). Dalam kasus ini AO telah dilumpuhkan tergugat dengan bukti tanda pelunasan utang (bukti T2 dan bukti T4-T8) berupa tanda pembayaran bunga.

2.) Kekuatan pembuktian AO dapat dilumpuhkan dengan segala jenis alat bukti.
Alat bukti apa saja dapat diajukan melumpuhkan kekuatan pembuktian AO, bisa saksi, persangkaan maupun segala macam akta, baik ABT atau akta sepihak, maupun dengan surat lain. jadi masalah kesetaraan bukti lawan tidak mutlak. Oleh karena itu, bukti lawan yang boleh diajukan tidak diharuskan mesti AO pula.

G. Berbagai Bentuk Kepalsuan yang Mungkin Melekat pada AO
Bentuk tuntutan kepalsuan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut,
1.) Kepalsuan Intelektual 
Tuduhan kepalsuan ini ditujukan terhadap isi keterangan yang tercantum di dalamnya :
- berlawanan dengan yang sebenarnya,
- tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2.) Kepalsuan Materiil
Kepalsuan materiil dapat meliputi :
- kepalsuan tanda tangan
- kepalsuan dalam bentuk dan isi atas alasan
  -- terdapat penghapusan isi
  -- mengandung penukaran, dan
  -- terdapat penambahan.

3.) Penyalahgunaan Tanda Tangan di Bawah Blanko

H. Nilai Kekuatan Pembuktian AO
1.) Bila terpenuhi syarat formil dan materiil maka :
     - pada dirinya langsung mencukupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain,
     - langsung sah sebagai alat bukti AO
     - pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian :
       -- sempurna
       -- mengikat
     - hakim wajib dan terikat :
       -- menganggap AO tersebut benar dan sempurna
       -- harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti
       -- hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar
           pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.

2.) Kualitas kekuatan pembuktian AO, tidak bersifat memaksa atau menentukan dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan.

I. Berbagai Cacat Bentuk yang mengubah AO Menjadi ABT
Beberapa cacat yang dapat menurunkan derajat dan bentuk AO menjadi ABT,
1.) Akta dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang
Dalam Pasal 1869 KUH Perdata, apabila akta dibuat di hadapan pejabat tidak berwenang :
- akta tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai AO
- tetapi hanya kembali sebagai ABT dengan syarat apabila para pihak menandatanganinya.

2.) Bentuknya cacat
Dalam Pasal 1869 KUH Perdata, akta yang berbentuk cacat :
- tidak dapat diperlakukan sebagai AO
- tetapi dapat bernilai dan berkekuatan sebagai ABT, apabila para pihak menandatanganinya.
Mengenai AO yang dianggap cacat bentuknya, antara lain sebagai berikut,
a.) Melanggar ketentuan Pasal 22 dan Pasal 24 PJN
Pembuatan akta tidak dilakukan di hadapan pejabat yang bersangkutan.
b.) Melanggar Pasal 23 PJN
Pembuatan akta tidak dihadiri dua orang saksi atau saksi yang hadir hanya satu orang maupun sama sekali tidak dihadiri saksi.
c.) Melanggar Pasal 25 PJN
Akta tidak menyebut secara lengkap identitas notaris (pejabat) atau para pihak maupun identitas para saksi.
d.) Melanggar Pasal 25 huruf d PJN
menurut pasal ini, agar suatu akta sah menjadi AO, di dalamnya harus tercantum, tempat, hari, bulan, dan tahun.
e.) Melanggar Pasal 28 PJN
Hal ini yang menjadikan bentuk akta cacat, apabila tidak ditanda tangani semua pihak.

J. Daya Kekuatan Mengikat AO Terhadap ahli Waris dan Orang yang Mendapat Hak dari Para Pihak
Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, yang berbunyi :
"suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris - ahli warisnya atau orang - orang yang mendapatkan hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya."

Memerhatikan Pasal di atas, dapat dijelaskan hal - hal berikut.
1.) Kekuatan mengikat kepada ahli waris, demi hukum
Hal ini bertitik tolak dari ketentuan Pasal 833 KUH Perdata atau Pasal 171 huruf a KHI, yang mengatakan, sekalian ahli waris dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal. Daya kekuatan mengikat AO kepada ahli waris :
- didasarkan pada perolehan hak dan kewajiban pewaris sesuai prinsip titel umum
- dengan demikian tanpa memerlukan perolehan berdasarkan titel tertentu atau transaksi apapun, AO langsung mengikat kepada para ahli waris;
- daya jangkauan kekuatan mengikatnya, sama luas kualitas dan intensitasnya dengan yang melekat pada diri pewaris.
Pasal 1057 KUH Perdata sebagai pedoman :
- membuat pernyataan penolakan sebagai ahli waris,
- prosesnya, secara analogis mengajukan gugatan volunter kepada PN
- atau tetap dipedomani ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata, dengan cara membuat pernyataan di depan panitera.

2.) Kekuatan mengikat kepada orang yang mendapat hak dan para pihak
Bentuk peralihan atau pelimpahan titel khusus yang paling umum, antara lain :
- transaksi jual - beli, berdasar Pasal 1457 KUH Perdata
- transaksi sesi (cessie), yakni pengalihan utang kepada pihak ketiga berdasar Pasal 613 KUH Perdata
- pemberian hibah berdasar Pasal 1666 KUH Perdata.

K. Aneka Ragam Penerapan AO
Tujuan untuk memperluas wawasan atas penerapannya sesuai dengan prinsip - prinsip yang diuraikan dahulu.
1.) Sertifikat bukan bukti mutlak kepemilikan
2.) Fotokopi yang tidak ada aslinya, tidak sah.




Semoga Bermanfaat...
_MFFH_

HUKUM PEMBUKTIAN !

Hukum Pembuktian (law of evidence) dalam beperkara merupakan bagian yang sangat komples dalam proses litigasi. Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan  dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yag bersifat absolut (ultimate truth), tetapi bersifat kebenaran relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (probable), namun untuk mencari kebenaran yang demikian pun, tetap menghadapi kesulitan. Kesulitan menemukan dan mewujudkan kebenaran, terutama disebabkan beberapa faktor 
  1. Faktor sistem adversarial, sistem ini mengharuskan memberi hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing - masing, serta mempunyai hak untuk saling mengajukan kebenaran masing - masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.
  2. Pada prinsipnya, kedudukan hakim dalam proses pembuktian, sesuai dengan sistem adversial adalah lemah dan pasif.
  3. Mencari dan menemukan kebenaran semakin lemah dan sulit, disebabkan fakta dan bukti yang diajukan para pihak tidak dianalisis dan dinilai oleh ahli.
Bahkan dalam kenyataan, kebenaran yang dikemukakan dalam alat bukti, sering mengandung dan melekat pada unsur :
  • Dugaan dan prasangka
  • Faktor kebohongan
  • Unsur kepalsuan

Meskipun beberapa negara, seperti Swedia, telah meningkatkan pendapat ahli sebagai alat bukti, namun dalam kenyataan, sampai sekarang kebanyakan negara masih tetap menitikberatkan pembuktian kebenaran secara manual berdasarkan alat bukti arkais daripada kebenaran berdasarkan informasi elektronis. Hakim harus menolak alat bukti yang secara inheren tidak dipercaya dan menyisihkan alat bukti yang tidak berharga.

Prinsip Umum Pembuktian

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
Proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran :
  • Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas menimal pembuktian, yakni sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil
  • dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa.
Menurut Pasal 183 KUHAP, " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.".  
yang artinya Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah diperoleh berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedang pemeriksaan di persidangan di dasarkan atas surat dakwaan yang dirumuskan Penuntut Umum yang dilimpahkan ke pengadilan.

Putusan MA No. 3136K/Pdt/1983 yang mengatakan, tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil. Namun apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Apakah hakim dilarang mencari kebenaran materil ? Tidak! asal kebenaran itu ditegakan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Putusan MA No. 1071 K/Pdt/1984, yang berpendapat bahwa, keyakinan PT yang membenarkan bahwa penggugat tidak ditodong dengan senjata api pada saat menandatangani kertas kosong yang ternyata menjelma menjadi surat perjanjian jual-beli, dapat dibenarkan dengan ketentuan asal keyakinan itu berpijak di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi batas minimal pembuktian. Ternyata keyakinan itu tidak disimpulkan PT berdasar keterangan saksi - saksi, dengan demikian keyakinan itu diambil PT berdasar alat bukti yang sah. Jadi kalaupun yakin, tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah, hakim harus menerimanya sebagai kebenaran, meskipun kualitasnya hanya bersifat kebenaran formil. 

Perlu diperhatikan diperhatikan beberapa prinsip sebagai pegangan bagi hakim maupun para pihak yang bepekara;

1. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata, hanya sebatas :
- Mencari dana menemukan kebenaran formil
- kebenaran itu diwujudkan sesuai degan dasar alasan dan fakta - fakta yang diajukan oleh
  para pihak selama proses persidangan berlangsung.

Sekiranya hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta penggugat adalah benar, tetapi penggugat tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu, dengan menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam persidangan. Putusan MA No.288K/Sip/1973, berdasarkan yurisprudensi tentang sistem hukum pembuktian dalam acara perdata, khususnya tentang pengakuan, hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan sebagai alat bukti yang tidak mutlak apabila pengakuan itu tidak benar. 

2. Putusan  Berdasarkan Pembuktian Fakta, berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta - fakta yang diajukan para pihak. pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta - fakta yang mendukungnya.
- fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan
- fakta yang terungkap di luar persidangan 
- hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian, selain fakta harus diajukan dan
  ditemukan dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai pembuktian, hanya :
  -- terbatas pada fakta yang konkret dan relevan, yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan
      atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan.
  -- fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian, dikategorikan sebagai hal yang khayali atau semu,
      oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu kebenaran.

3. Aliran Baru Menentang Pasif-Total, ke Arah Aktif-Argumentasi, ada beberapa alasan atau argumentasi yang dikemukakan.
- Hakim Bukan Aantreanenimes, hakim tidak boleh dijadikan sebagai makhluk tidak berjiwa. seolah-
olah tidak mempunyai hati nurani dan kesadaran moral. Hakim harus bersikap pasif menerimanya meskipun mengetahui didalamnya terkandung kebohongan atau kepalsuan, antara lain sebagai berikut, 
   -- Kebohongan atau kepalsuan yang diajukan dibenarkan atau diakui pihak lawan
   -- Para pihak menyetujui penyelesaian melalui perdamaian
   -- Ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah
- Tujuan dan fungsi peradilan, menegakkan kebenaran dan keadilan
Tujuan dan fungsi itu bukan hanya diperankan hakim dalam perkara pidana saja, tapi juga meliputi penyelesaian perkara perdata. Oleh karena itu :
    -- Hakim Perdata diberi fungsi dan kewenangan menegakkan hukum di bidang perdata
    -- tujuan fungsi dan kewenangan itu, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan Perkara 
Sikap pasif tidak lagi kokoh dianut secara total sebagaimana yang dikemukakan dalam putusan MA No.288 K/Sip/1973, bahwa hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai sesuatu yang tidak mutlak, apabila pengakuan yang diberikan tidak benar. sehubung dengan itu, agar penerapan pengakuan mengakhiri perkara.mengakhiri perkara tidak keliru, perlu dijelaskan lebih lanjut beberapa patokan antara lain sebagai berikut :
a.) Pengakuan yang diberikan tanpa syarat
Pengakuan yang berbobot mengakhiri perkara, apabila :
 -- Pengakuan diberikan secara tegas
 -- Pengakuan yang diberikan murni dan bulat
b.) Tidak menyangkal dengan cara berdiam diri
c.) Menyangkal tanpa alasan yang cukup

3. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis
baik dalam perkara pidana apalagi dalam perkara perdata, pembuktian suatu perkara tidak bersifat logis. Sehubungan dengan itu perlu dipahami sebagai berikut :
a.) Hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian Ilmu pasti
b.) Kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan

4. Fakta - fakta yang Tidak Perlu Dibuktikan
a.) Hukum positif tidak perlu dibuktikan
hal ini bertitik tolak dari doktrin curia novit jus atau jus curia novit, yakni pengadilan atau hakim dianggap mengetahui segala hukum positif.
b.) Fakta yang diketahui umum tidak dibuktikan
Hukum menganggap berlebihan mwmbuktikan sesuatu keadaan yang telah diketahui masyarakat umum. Doktrin ini, telah diterima dalam peradilan Belanda sebagaimana ditegaskan dalam putusan H.R, 24 Maret 1022, W. 10913. Lain halnya dalam acara pidana, hal itu diatur secara tegas dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi : hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
 -- Pengertian fakta yang diketahui umum, adalah setiap peristiwa atau keadaan yang dianggap harus
    diketahui oleh orangyang berpendidikan atau beradab yang mengikuti perkembangan zaman.
 -- Dasar menentukan fakta umum
     Dasar untuk menentukan sesuatu kejadian atau keadaan termasuk fakta yang diketahui umum
     adalah sebagai berikut :
     --- Faktor pengetahuan berdasar pengalaman
     --- Fakta yang konkret dan mudah diketahui tanpa diperlukan penelitian dan pengkajian yang
          saksama dan mendalam.
 -- Fakta yang diketahui hakim secara pribadi tidak termasuk fakta yang diketahui umum.
     Oleh karna itu fakta yang diketahui hakim secara pribadi :
     --- Tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti
     --- tetapi harus didukung lagi oleh alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian.
c.) Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan
Tidak menyangkal identik dengan pengakuan dan seperti yang dijelaskan, pengakuan yang dianggap bernilai membebaskan pihak lawan membuktikan dalil atau fakta, apabila pihak lain :
     --- Mengakui dengan tegas dalil atau fakta tersebut, dengan ketentuan :
          ---- Pengakuan itu murni dan bulat dengan cara pernyataan pengakuan tidak dibarengi dengan
                syarat atau kualifikasi
          ---- Pernyataan pengakuan disampaikan di depan sidang pengadilan secara lisan atau tulisan
                dalam jawaban, replik atau duplik.
     --- Sangkalan atau bantahan yang diajukan tanpa dasar alasan
d.) Fakta yang ditemukan selama proses persidangan tidak perlu dibuktikan

5. Bukti Lawan (Tegenbewijs)
a.) Pengertian Bukti Lawan
Pada akhir kalimat Pasal 1918 KUH Perdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
b.) Prinsip Penerapan Bukti Lawan
     -- Semua Alat bukti dapat disangkal dengan bukti lawan
     -- Bukti tertentu tidak dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan
c.) Kadar Bukti Lawan Yang Punya Nilai
     Kadar bukti lawan yang dapat diajukan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan pihak lawan :
     --- Mutu dan kadar kekuatan pembuktian paling tidak sama dengan bukti yang dilawan
     --- Alat bukti lawan yang diajukan sama jenis dengan alat bukti yang dilawan
     --- kesempurnaan dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sama kuatnya.

6. Persetujuan Pembuktian
Bagi yang berpegang teguh berpendirian bahwa hukum pembuktian merupakan ketertiban umum, mereka menganggap hukum pembuktian bersifat imperatif. Tidak dapat disingkirkan dengan kesepakatan (agreement). para pihak dapat membuat kesepakatan tentang alat bukti maupun kekuatan pembuktian yang dapat diajukan dalam penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian. Para pihak dapat mnyepekati fotokopi, email, atau data elektronik sebagai alat bukti. Bahkan dibenarkan menyepakati perubahan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi atau ahli bersifat sempurna dan mengikat.
a.) Kebolehan Persetujuan Pembuktian Terbatas Pada Sengketa Komersial.
b.) Persetujuan Menyingkirkan Hak Mengajukan Bukti Lawan, Melanggar Ketertiban Umum
c.) Persetujuan Pembuktian Dilaksanakan dengan Itikad Baik




Semoga Bermanfaat...
_MFFH_

Dua Belas Faktor Penentu Kredit Macet....!




Pada penelitian ini digunakan lima teori sebagai dasar untuk mendekati masalah yang akan diteliti, yaitu faktor - faktor mikro penyebab timbul NPL/NPF.  Kelima teori itu adalah Agency Theory, Moral Hazard Theory, Stakeholder Theory, Adverse Selection Theory, dan Bad Management Hyphothesis. 


Agency Theory
Dalam agency theory (teori keagenan), teori ini mendekeati masalah dengan menganilisis interaksi antara dua individu ketika kewenangan, tindakan, dan kegiatan majikan didelegasikan kepada agen karena kompetensinya yang spesifik. pertama, agen memiliki informasi yang tersembunyi dan hanya dia yang mengetahuinya. kedua, agen dan majikan memiliki keinginan dan/atau tujuan yang berbeda sehingga timbul benturan kepentingan. ketiga, agen dan majikan sering memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. sejauh majikan mengontrol tindak - tanduk agen, atau tindakan pengawasan yang dilakukan majikan itu menimbulkan biaya yang lebih rendah daripada manfaat yang dapat diperoleh oleh majikan dari hasil kerja agen, masalah konflik kepentingan sedikit banyak dapat diatasi walaupun tidak seluruhnya. Disamping hubungan majikan - agen ini dituangkan ke dalam suatu bentuk kontrak, salah satu pendorong agar agen melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diinginkan oleh majikan adalah jika ada penegakan hukum yang pasti, unsur pengawasan, dan keterbukaan informasi. 

pengambilan keputusan kredit pada batas tertentu bersifatintuitif sehingga sulit dipastikan apakah keputusan itu benar dan dibuat dengan benar. Karena bersifat antarawaktu, keputusan yang dibuat ex-post hanya dapat dibuktikan ketika kredit berjalan lancar atau tidak di kemudian hari (ex-ante). Tingkat keberanian agen dalam mengambil tingkat risiko yang berlebihan akan bermuara kepada kualitas portofolio bank, yang akhirnya jika mengalami kerugian akan menghapus sebagian modal milik majikan. karena itu, setiap badan hukum harus berusaha menghilangkan konflik antara majikan dan agen yang mungkin timbul. 

Menurut Lago, setiap agen akan berusaha mencapai objektif bagi dirinya paling tidak sebanyak yang diharapkan oleh atasannya, kecuali jika terdapat penegakan hukum, pengawasan, dan keterbukaan yang memadai. 

Menurut Steven Radelet dan Jeffry Sach, jika suatu pinjaman menjadi gagal atau terbayarkan oleh debitor, masalah ini biasanya mewakili suatu kesalahan perhitungan yang terjadi di kedua sisi transaksi, baik dari kreditor maupun debitor. akan lebih krusial lagi jika mengingat bahwa intermediasi keuangan memiliki sejumlah kerawanan yang timbul karena karakteristiknya sendiri. 

Dalam konteks badan hukum seperti bank, yang memiliki begitu banyak hubungan agen dan majikan, masalah governance harus pula  dilakukan terhadap begitu banyak individu dengan berlainan fungsi dalam organisasi perkreditan bank, dan tidak hanya terhadap dua individu. Diperlukan suatu sistem yang dapat menciptakan governance yang diamksud dengan berpokok kepada pengambilan keputusan kredit yang baik bagi institusi bank itu sendiri. pengambilan keputusan yang baik bagi bank adalah dalam rangka memupuk kemampuan bank yang optimal, agar dapat bertahan untuk hidup, yang menyeimbangkan pendapatan dan risiko. Faktor yang paling menentukan demi tegaknya setiap aturan main atau governance adalah adanya peran pimpinan tertinggi. Bagi lingkungan pemberian pinjaman/pembiayaan, yang mengandung banyak risiko dan kerawanan, yang diperlukan adalah kepimpinan yang bermoral. 

Moral Hazard Theory
Istilah moral hazard menjadi populer semenjak terjadinya krisis Asia 1997/1998, pada keadaan yang mendorong terjadinya pemberian kredit yang terlalu agresif dan sembrono, dan gagal menerapkan analisis kredit dan pengawasan yang memadai. Moral hazard dapat pula terjadi pada sisi bank sebelum kredit diberikan, yaitu ketika kredit sedang diusulkan dan diproses untuk disetujui atau ditolak di dalam internal bank. hal ini dapat terjadi karena adanya asymmetric information antara calon debitur dan calon kreditur. umumnya, moral hazard seperti ini berbentuk penyajian informasi yang tidak mengambarkan keadaan yang sebenarnya oleh calon debitor.  Masalah yang timbul dari sisi calon debitor biasanya dapat diatasi dengan melakukan pengecekan reputasi dan uji tuntas (due diligence) dengan saksama terhadap usulan kredit dan calon debitur. 

Pemimpin tertinggi dalam bank itu harus pula berusaha menciptakan kultur korporasi dan kultur kredit yang sehat sehingga proses pemberian kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati - hatian.  Pemimpin itu harus memberikan keteladanan dalam moralitas sehingga dapat diilhami dan diikuti oleh semua bawahannya.  Moral Hazard terjadi jika debitor tidak memiliki dorongan yang cukup untuk mengelola sumber daya modal sebaik mungkin demi tujuan tertentu, atau mengubah tujuan penggunaan pinjaman, atau melakukan misalokasi dana untuk keperluan pribadi.  Untuk mengatasi moral hazard munkin terjadi pada tingkat (calon) debitur, bank harus melakukan langkah - langkah prinsip kehati - hatian sejak suatu permohonan kredit diproses. Langkah yang paling awal adalah melakukan pengecekan reputasi calon debitur melalui jalur - jalur yang mungkin dapat digunakan. langkah berikutnya adalah melalukan uji tuntas secara saksama, dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa pemilihan calon debitur untuk menjadi debitur memang telah merupakan pilihan yang tepat. setelah kredit diberikan, bank harus melakukan pengawasan atau kepedulian, dengan tujuan agar pinjaman yang diberikan tidak berkembang menjadi bermasalah (NPL). Untuk menyakinkan diri lebih lanjut bahwa langkah - langkah dari prinsip kehati - hatian telah dijalankan sebagaimana mestinya, dari waktu ke waktu bank harus melakukan pengawasan kredit dalam bentuk audit kredit terhadap pinjaman yang telah diberikan dari waktu ke waktu. jika telah terjadi penyimpangan pada pelaksanaan pemberian kredit, harus dilakukan tindak lanjut, dengan menerapkan reward and penalty system yang tepat. 

The Stakeholder Theory
Stakeholder yang dimaksud adalah pihak yang bersifat vital terhadap kelanjutan hidup dan kesuksesan organisasi. dalam kasus bank, stakeholder yang paling penting adalah para deposan atau para pemilik dana masyarakat, yang disimpan dan digunakan bank untuk menjalankan usaha perbankannya itu. Secara umum, manajemen bank, terutama pimpinan puncaknya, memiliki tugas menjaga tingkat kesehatan organisasi yang dikelolanya. Manajemen harus menyeimbangkan semua kepentingan mereka, tanpa ada yang didahulukan kepentingannya, terutama ketika mengambil setiap keputusan. Bagi bank inti permasalahannya ada;ah bagaimana mengambil keputusan kredit yang baik. Kemungkinan pemberian pinjaman akan menjadi NPL akan lebih kecil, sehingga kepentingan stakeholder yang paling vital akan terlindungi.

Adverse Selection Theory
Dasar adverse selection theory (teori "salah pilih") ini terletak pada dua asumsi, yaitu :
1. kreditor tidak dapat membedakan debitor dengan berbagai tingkat resiko yang berbeda,
2. perjanjian hanya mencakup tanggung jawab yang terbatas, misalnya hasil suatu proyek kurang dari
    kewajiban utang yang harus dibayar, debitor tidak bertanggung jawab terhadap biaya - biaya di luar
    yang diperhitungkan.
Teori ini membatasi diri pada kasus wanprestasi yang bukan atas kehendak sendiri, sehingga berarti debitur akan membayar pinjaman kalau memiliki kemampuan dan kemampuan ini harus telah diperhitungkan oleh kreditur. Penelitian ini menekankan pentingnya bank untuk memiliki pengetahuan dan keahlian perkreditan bagi seluruh staf yang terkait dalam pemberian kredit. Teori ini sering mendapat kritikan, karena asumsinya adalah kreditur tidak mengetahui karakter debitur. Karena itu, bank harus meneliti, karakter, kemampuan, dan kesanggupan calon debitur untuk membayar kembali pinjamannya.  Untuk itu, bank sebagai institusi harus memiliki seperangkat atribut dan perlengkapan yang diperlukan dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan serta pengawasan pemberian pinjaman/pembiayaan kepada calon debiturnya.

Bad Management Hypothesis
Hipotesis ini menggunakan variabel "manajemen yang buruk", yang artinya manajemen itu tidak melakukan analisis, tidak mengawasi pinjaman secara memadai, atau tidak menghasilkan efisien. Dengan kata lain, sebagai manajer yang tidak baik, mereka tidak memiliki keahlian dalam melakukan credit scoring sehingga lebih banyak memilih pinjaman dengan NPV yang rendah atau negatif, tidak kompeten dalam menilai kolateral sebagai jaminan untuk pinjaman, dan tidak mengalokasikan sumber daya dengan cukup, sehingga mengalami kesukaran dalam melakukan pengawasan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan setelah pinjaman diberikan. Dalam hypothesis ini terdapat dua faktor utama, yaitu :
1. Tingkah laku atau keahlian dalam mengevaluasi usulan pinjaman yang memadai
2. sumber daya yang cukup untuk melalukan pengawasan pinjaman.
Inti pembuktian hipotesis ini adalah, karena manajemen tidak memiliki kompetensi, mereka menghasilkan banyak NPL yang mengakibatkan bank yang mereka kelola tidak efisien. Kompetensi yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai perkreditan, kemampuan atau keahlian bagaimana melakukan analisis kredit, menilai jaminan, dan melakukan pengawasan terhadap pinjaman yang telah diberikan. Semua ini tercangkup dalam pengertian pengetahuan kredit dan keahlian kredit. Kesimpulan mereka menunjukan bahwa kegagalan bank terjadi karena manajemen yang buruk, bukan karena kejadian - kejadian eksternal seperti ekonomi makro yang berdasarkan Hipotesis Nasib Buruk (Bad Lucky Hypothesis).

Variabel Independen dan Hipotesis
Faktor - faktor digunakan sebagai variabel untuk menjelaskan penyebab timbulnya NPL dan dikelompokan ke dalam tiga bagian, yaitu 2 kelompok subjek dan 1 kelompok sebagai proses serta pengawasan yang diduga dapat memengaruhi tinggi - rendahnya NPL. Tinjuan teoretis dan pengalaman NPL empiris pada bagian terdahulu menunjukan sejumlah faktor yang dimaksud, yang dikelompokkan sebagai berikut :
1. Tingkat individu, yang meliputi semua pejabat mulai pejabat kredit, komite kredit, manajer risiko,
     sehingga pemutus kredit, yang oleh Gamble dikelompokkan ke dalam orangnya. Kualifikasi ini
     meliputi pengetahuan dan keahlian kredit, integritas dan profesionalisme, dan kadar spiritualitas.
2. Pada tingkat institusi, yang dapat mempengaruhi tindakan ditingkat individu adalah lingkungan
    tempat mereka bekerja, atau disebut institutional environments.
3. Di tingkat proses dan pengawasan, yang dalam pengelompokan Gamble disebut sebagai praktiknya

Varibel Pertama  : Pengetahuan dan Keahlian Kredit

Varibel Kedua : Integritas dan Profesionalisme

Variabel Ketiga : Kadar Spiritualitas

Variabel Keempat : Kepemimpinan Bermoral

Variabel kelima : Kultur Organisasi/Korporasi

Variabel keenam : Kebijakan Displin Anggaran 

Variabel Ketujuh : Sistem Penghargaan dan Hukuman

Variabel Kedelapan : Kultur Kredit / Pembiayaan

Variabel Kesembilan : Pengecekan Reputasi

Variabel Kesepuluh : Uji Tuntas dan Kepedulian

Variabel Kesebelas : Pengawasan Kredit Internal

Variabel kedua Belas : Variabel Kedua belas adalah gabungan dari semua variabel bebas, mulai variabel pertama hingga variabel kesebelas.





Semoga bermanfaat...


_MFFH_

BANK KONVENSIONAL VS BANK SYARIAH


City vector created by freepik - www.freepik.com
Perbedaan antara Bank Konvesional dan Bank Syariah terletakpada filosofi atau ajaran yang mendasarinya. Bank Konvensional dibangun dari praktik ekonomi kapitalisme yang menganut faham liberalisme,yang berpatokan pada perhitungan utilitas sehingga manusianya lebih cenderung menjadi homo economicus. System ekonomi menurut faham ini, kata K. Bertens, memiliki unsur – unsur seperti lembaga kepemilikan pribadi, pencarian keuntungan yang sebesar – besarnya, dan kompetisi dalam sistem pasar bebas. Dalam sistem ekonomi ini akumulasi modal menjadi motor penggeraknya dan unsur agama dikesampingkan.


Dalam kaitannya dengan agama, sejak zaman renaisans, unsur gereja dipisahkan dari Negara dan akal manusia tidak lagi terikat pada agama,terlepas dari akal ketuhanan. Segala pengaturan bersumber pada akal manusia, termasuk kegiatan ekonomi, dibuat berdasarkan hukum yang dirancang oleh manusia, dan tidak lagi berkaitan dengan agama atau ketuhanan. Pada akhir abad ke-13, ketika pengaruh gereja ortodoks berkurang, penerapan bunga terhadap pinjaman mulai diterima, dan uang kemudian dianggap sebagai modal. Modal uang dimanfaatkan untuk mencari keuntungan sebesar – besarnya, dan diinvestasikan kembali dalam usaha yang produktif untuk menghasilkan kekayaan yang lebih besar.


Dalam pasar uag dan modal, uang merupakan komoditas yang diperdagangkan dengan harga diwakili oleh suatu tingkat bunga. Berbarengan dengan itu, perekonomian kapitalis dibangun melalui perdagangan uang sebagai komoditas, yang disebut sebagai “Kredit” atau Utang. Pertumbuhan suatu ekonomi selalu dikaitkan berapa banyak kredit yang disalurkan. Sejalan dengan pandangan dari Keynes, pemerintah dapat mencetak uang dan memberikan kredit atau pinjaman untuk menciptakan kemakmuran.


Bank syariah, diphak lain, adalah lembaga yang menjadibagian ekonomi islam, yang bertujuan mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat, tidak semata – mata menciptkan keuntungan yang sebesar – besarnya. Kata “Syariah” sendiri berarti “jalan menuju air”, yang mendukung dan mengatur pengertian ekonomi Islam dan bank syariah dijalankan berdasarkan hukum – hukum Tuhan.


Prinsip ketauhidan ini menekan bahwa hubungan antara manusia, yang bersifat horizontal, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah yang bersifat vertical. Dalam kaitan dengan kedua hubungan ini, semua ketentuan yang harus diikuti mengacu pada ketentuan – ketentuan yang telah diterapkan Tuhan dan tertera pada Al-Quran, serta diajarkan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Ketentuan – ketenuan ini merupakan jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, di dalam hubungan vertical dalam rangka mencapai keridhaan Allah SWT. Dan dalam hubungan horizontal dengan tujuan agar menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena itu syariah mengatur hubungan antara manusia dan tuhan, dalam hal Ini dalam konteks Ibadah, dan hubungan antara manusia dan manusia dalam konteks bermuamalah.


Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Islam memiliki sifat yang unik. Yaitu baik dalam tataran konsep maupun pelaksanaannya mengandung prinsip – prinsip moralitas, yang harus dipenuhi oleh setiap unit ekonomi. Sesungguhnya, substansi tercakup pula dalam bentuk pembiyaan bank syariah. Dalam perbankan syariah, dana masyarakat hanya dapat digunakan dalam sector riil, karena sector riil lah yang dapat memberikan keuntungan yang lebih stabil kepada sector perbankan, dan memberikan lapangan kerja yang lebih luas.


Secara horizontal, ketentuan syariah juga mengatur hubungsn msnudis dalam bermuamalah (melakukan transaksi dagang atau berusaha sesame manusia, termasuk kegiatan dalam bidang keuangan atau perbankan). Karena mengacu pada ketentuan dalam Al-Quran dan hadis, serta tidak bertentangan dengan ketentuan akhlak, atau pembawaan tingkah laku moral individu.
Dalam ekonomi Islam dan perbankan syariah, terdapat 4 pokok prinsip sebagai hukum untuk bermuamalah, yaitu :
  1. Larangan terhadap riba atau Praktik bunga, tetapi menghalalkan perdagangan (QS Al-Baqarah (2):275) 
  2. Kutukan terhadap judi atau maysir (QS Al-Ma’idah (5):90)
  3. Larangan untuk melakukan transaksi yang bersifat gharar atau yang mengandung risiko berlebihan atau ketidakpastian mengenai objek atau kondisi dari suatu kontrak pada awal bertransaksi
  4. Larangan untuk melakukan transaksi atau pembiayaan yang berkaitan dengan barang – barang atau usaha yang diharamkan, misalnya babi, alcohol, perjudian atau kasino, rumah prostitusi, dan sebagainya.
Perbankan syariah tidak mengenal pinjam – meminjam uang dalam transaksi komersial (tijarah)-nya. Dalam Islam, pinjam – meminjam uang merupakan transaksi yang bersifat social (tawa’un). Untuk itu, disediakan suatu konsep yang bernama qardu hasan (pinjaman tanpa bunga). Menurut El-Diwany, perekonomian Islam menekankan pentingnya perdagangan dan produksi barang dan jasa, atau disebut sebagai sector riil dalam perekonomian modern. Karena tidak mengenal pinjam – meminjam uang untuk tujuan komersil, bank syariah hanya mengenal “pembiayaan” sector riil ini, bukan “pinjaman”. Pembiayaan ini selalu harus berkaitan dengan asset riil, atau bersifat ekuitas, ketika akan membiayai suatu jenis usaha. Karena itu, dalam ekonomi Islam, sector keuangan dan sector riil menyatu, konsep leverage yang tersirat dalam beberapa akad tidak digunakan secara murni atau berdiri sendiri, sehingga tidak menimbulkan dikotomi antara keduanya seperti yang terjadi pada perekonomian kapitalistis.


Sebagai kesimpulan, ekonomi kapitalis modern dibangun berdasarkan monetary based economy, dan terpisah dari unsur agama. Sebaliknya perekonomian Islam dan perbankan syariah bersandar pada unsur – unsur ekuitas, bukan kredit, sehingga bersifat equity based. Hal ini dapat dilihat pada perbankan syariah, yakni dana masyarakat yang dikelola bank tidak bersifat sebagai utang, tetapi lebih bersifat ekuitas dari pemilik dana yang diusahakan oleh bank atas seizin pemilik. Karena pembiayaan bank syariah melekat pada sector riil,pembiayaan berorientasi pada asset yang berada pada sektor riil, sehingga bersifat asset based.







Semoga bermanfaat...


_MFFH_

"PENYITAAN"

Business photo created by jcomp - www.freepik.com
Apa artinya penyitaan....???



Penyitaan berasal dari terminologi beslag (Belanda), dan istilah Indonesia beslah tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.



Beberapa fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan.

1. Sita merupakan tindakan  Eksepsional

   Hukum acara memprbolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 227 jo. pasal 197 HIR. pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan. Bahkan hukum materil sendiri membenarkannya. MIsalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. HIR sendiri menempatkan pasal 226, pasal 227 tersebut pada bagian keenam, yang diberi judul tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. jadi menurut judul ini, penyitaan termasuk salah satu acara mengadili  yang bersifat istimewa. Di manakah letak sifat istimewa atau eksepsional penyitaan tersebut ?.



a). Penyitaan Memaksakan Kebenaran Gugatan

    Ketentual Pasal 227 HIR maupun Pasal 720 Rv, penggugat dapat meminta agar diletakkan sita terhadap harta kekayaan tergugat. Atas permintaan itu, hakim diberi wewenang mengabulkan pada tahap awal, sebelum dimulai proses pemeriksaan pokok perkara. Dalam hal demikian, sebelum pengadilan sendiri mengetahui secara jelas dan komplet dasar - dasar alasan gugatan, pengadilan telah bertindak menempatkan harta kekayaan tergugat di bawah penjagaannya, seolah - olah harta itu diasingkan dari penguasaan tergugat sebagai pemilik. Dengan demikian , tanpa mempedulikan kebenaran dalili gugatan yang diajukan kepada tergugat, hakim atau pengadilan bertindak memaksakan kepada tergugat akan kebenaran dalil penggugat, sebelum kebenaran itu diuji dan dinilai berdasarkan fakta - fakta melalui proses pemeriksaan. pada dasarnya, sistem ini dianggap kurang layak atau unfair. karena meskipun undang - undang membolehkan penyitaan sebelum memeriksa pokok perkara, sedapat mungkin cara ini dihindari.



b). Penyitaan Membenarkan Putusan yang Belum Dijatuhkan

     Sekiranya pun tindakan penyitaan dilakukan hakim, sesudah proses pemeriksaan pokok perkara berlangsung, hal itu tetap diambil mendahului putusan. meskipun demikian, oleh karena undang - undang memberi wewenang kepada hakim meletakkan sita sebagain tindakan eksepsional :

- hakim dapat menghukum tergugat berupa tindakan menempatkan harta kekayaan di bawah penjagaan, meskipun putusan tentang kesalahannya belum dijatuhkan,

- dengan demikian, sebelum putusan diambil dan dijatuhkan, tergugat telah dijatuhi hukuman berupa penyitaan harta sengketa atau harta kekayaan tergugat.



2. Sita Merupakan Tindakan Perampasan

    Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. padahal salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan pasal 36 ayat (2) uu NO. 39 Tahun 1999 menegaskan, pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang - wenang dan secara melawan hukum. Lain halnya pada sita eksekusi, sita yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sifat perampasan yang melekat padanya, benar - benar berdasarkan hukum yang sudah pasti. Dalam hal ini corak perampasan dan pelanggaran HAM-nya, dikesampingkan oleh putusan itu.



3. Penyitaan Berdampak Psikologis

    salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian ialah dampak psikologis yang timbul dari penyitaan. Dari segi pelaksanaan, penyitaan sifatnya terbuka untuk umum :

- pelaksanaan secara fisik, dilakukan di tengah - tengah kehidupan masyarakat sekitarnya,

- secara resmi disaksikan oleh dua orang saksi maupun oleh keapala desa, namun dapat dan boleh pula disaksikan atau ditonton oleh anggota masyarakat luas,

- secara administratif yustisial, penyitaan barang tertentu harus diumumkan dengan jalan mendaftarkan dalam buku register kantor yang bersangkutan, agar diketahui umum sesuai dengan asas publisitas.

Pengaruh buruk  penyitaan dari segi psikologis bukan hanya ditanggung dan menimpa diri pribadi dan bisnis tersita, tetapi berdampak luas kepada keluarga dalam pergaulan sosial. oleh karna itu pengadilan tidak layak terlampau menyederhanakan pengabulan permintaan sita tanpa dasar alasan dan pertimbangan yang serius.



4. Tujuan Penyitaan



a.) Agar Gugatan Tidak Illusoir

Tujuan utama penyitaan, agar barang harta kekayaan tergugat :

- tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan, dan sebagainya.

- tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga.

apabila perkara yang disengketakan mengenai tuntutan pembayaran sejumlah uang, harta yang disita tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap sehingga apabila tergugat tidak melaksanakan pemenuhan pembayaran secara sukarela, pemenuhan dapat diambil dari barang harta kekayaan tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut. Dengan mengangitkan tujuan penyitaan dengan ketentuan Pasal 199 HIR dan Pasal 231 KUH Perdata, terjamin perlindungan yang kuat bagi penggugat atas terpenuhinya pelaksanaan putusan pengadilan pada saat eksekusi dijalankan.



b.) Objek Eksekusi Sudah Pasti

      Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas - batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. kepastian objek eksekusi atas barang  sitaan semakin sempurna  sesuai dengan penegasan MA yang menyatakan, kalau putusan telah berkekuatan hukum tetap maka barang yang disita, demi hukum langsung menjadi sita eksekusi. Dengan demikian barang yang disita :

- dapat langsung diserahkan kepada pihak penggugat, jika perkara yang terjadi mengenai sengketa milik,

- atau barang yang disita dapat langsung dieksekusi melalui penjualan lelang, apabila perkara yang terjadi sengketa utang - piutang atau tuntutan ganti rugi berdasarkan wansprestasi atau PMH.




A.) Beberapa Prinsip Pokok Sita

1. Sita Berdasarkan Permohonan

    Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau Pasal 720 Rv maupun berdasarkan SEMA no. 5 Tahun 1975, pengabulan dan perintah pelaksanaan sita, bertitik tolak dari permintaan atau permohonan penggugat. Perintah penyitaan tidak dibenarkan berdasarkan ex-officio hakim.



Bentuk Permohonan

- Bentuk Lisan (oral), Permintaan sita dapat diajukan dengan lisan.

- Bentuk Tertulis, Pasal 227 ayat (1) HIR menghendaki agar sita diajukan dalam bentuk tertulis berupa surat permintaan :

  --> Permintaan disatukan dengan surat gugatan

  --> Diajukan dalam surat tersendiri, dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, yang membolehkan pengajuan sita dilakukan secara

       terpisah dari pokok perkara. Berarti permohonan sita, diajukan tersendiri di samping gugatan pokok perkara.



2. Permohonan Berdasarkan Alasan

a.) Alasan Sita, Menurut Pasal 227 HIR, maupun Pasal 720 Rv, alasan pokok permintaan sita :

     --> ada kekhawatiran atau persangkaan bahwa tergugat :

           + Mencari akal untuk menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaannya dan

           + hal itu akan dilakukannya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung.

     --> kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan berasalan secara objektif :

           + penggugat harus dapat menunjukan fakta tentang adanya langkah - langkah tergugat untuk menggelapkan atau

              mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung,

           + paling tidak penggugatan dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya tergugat untuk

              menghilangkan atau mengasingkan barang - barangnya guna menghindari gugatan.

       --> Sedemikian rupa eratnya isi gugatan dengan penyitaan, yang apabila penyitaan, yang apabila penyitaan tidak

             dilakukan dan tergugat menggelapkan harta kekayaan, mengakibatkan kerugian kepada penggugat.



b.) Yang Berwenang Menilai Alasan, Penilaian atas alasan sita, menjadi kewenangan hakim. dia bebas menilai apakah alasan itu memiliki kualitas yang objektif atau subjektif. Pedoman atau patokan yang dipergunakan hakim menilai alasan penyitaan yang diajukan penggugat, antara lain :

       - Terdapat fakta konkret yang mendukung persangkaan tentang adanya tindakan atau upaya tergugat hendak

          mengasingkan harta kekayaannya,

       - Paling tidak terdapat petunjuk yang membenarkan persangkaan itu,

       - Fakta atau petunjuk itu bersifat objektif dan masuk akal.



c.) Tanpa Alasan Sita Ditolak, perlu diperingatkan, meskipun hukum menuntut permohonan sita berdasarkan alasan yang didukung fakta, namun demikian hakim tidak dibenarkan menuntut fakta yang terlampau ekstrem.



3. Penggugat Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita

a.) Tidak dibenarkan menyebut secara umum, tidak berarti permohonan sita semata - mata dilakukan secara umum tanpa menyebut satu per satu barang apa yang hendak disita.

b.) Menyebut rinci identitas yang melekat pada barang



4. Permintaan Dapat Diajukan Sepanjang Pemeriksaan Sidang

Pengabulan sita dalam kasus yang seperti itu tidak bertentangan dengan ultra petitum partium, yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR. memperhatikan putusan di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, dapat dikemukakan acuan penerapan pengajuan permintaan sita.

a.) Selama belum dijatuhkan putusan pada tingkat peradilan pertama

b.) Dapat diajukan selama putusan belum dieksekusi

c.) Instansi yang berwenang memerintahkan sita



5. Pengabulan Berdasarkan Pertimbangan Objektif

a.) Argumentasi mengenai alasan, sebagai berikut :

     - Kaitan antara sita dengan dalil gugatan sangat erat sedemikian rupa, sehingga penyitaan benar - benar urgen, sebab

       kalau sita tidak diletakkan di atas harta kekayaan tergugat, kepentingan penggugat tidak terlindungi,

    - Penggugat dapat menunjukan berdasarkan fakta atau paling tidak berupa indikasi adanya dugaan atau persangkaan

      bahwa tergugat berdaya upaya untuk menggelapkan atau menghilangkan harta kekayaannya selama proses pemeriksaan

      berlangsung, guna menghindari pemenuhan gugatan.



b.) Cara memperoleh fakta yang lebih objektif,

     - Melalui proses pemeriksaan insidentil

     - Melalui proses pemeriksaan pokok perkara



6. Larangan menyita Milik Pihak Ketiga

Pasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam proses penyelesaian perkara. Hanya mengikat kepada para pihak penggugat dan tergugat. Tidak boleh merugikan pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalam perkara yang bersangkutan.

a.) Derden Verzet (Perlawanan Pihak Ketiga) merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga

b.) Segera terbitkan penetapan pengangkatan sita atas milik pihak ketiga



7. Penyitaan Berdasarkan Perkiraan Nilai Objektif dan Proposional Dengan Jumlah Tuntutan

Untuk menghindari tindakan penyitaan yang berlebihan, perlu diperhatikan pedoman berikut,

- Dalam sengketa milik, penyitaan terbatas pada barang yang disengketakan

- Dalam sengketa utang yang dijamin dengan barang tertentu

- Sita dilakukan terhadap semua harta kekayaan tergugat sampai terpenuhi jumlah tuntutan

- Apabila terjadi pelampauan segera dikeluarkan penetapan pengangkatan sita.



8. Mendahulukan Penyitaan Barang Bergerak

Pasal 227 ayat (1) HIR itu, Penyitaan atas harta kekayaan tergugat berdasarkan tuntutan pembayaran utang atau tuntutan ganti rugi, tidak boleh langsung diletakkan kepada barang tidak bergerak.  urutan prioritas pertama, diletakkan pada barang bergerak. Kebolehan melanjutkan sita terhadap barang tidak bergerak, apabila nilai harga barang bergerak tidak mencukupi untuk melunasi jumlah tuntutan, dengan pengecualian sebagai berikut :

- Tidak ada dijumpai barang bergerak

- Perjanjian kredit dijamin agunan tertentu



9. Dilarang Menyita Barang Tertentu

Dalam Pasal  197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBG. Ketentuan pasal ini merupakan pengecualian terhadap asas yang diatur Pasal 1131 KUH Perdata. Menurut ketentuan ini, seluruh harta kekayaan debitur dapat dijadikan objek pelunasan pembayaran utangnya. Malahan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR memuat pengecualian, berupa larangan meletakan sita terhadap jenis barang tertentu.



10. Penjagaan Sita Tidak Boleh Diberikan Kepada Penggugat

Prinsip ini ditegaskan juga dalam SEMA no. 5 Tahun 1975, yang melarang penyerahan barang yang disita kepada penggugat atau pemohon sita. Pada huruf (g) SEMA tersebut ditegaskan :

- Agar barang - barang yang disita tidak diserahkan kepada penggugat atau pemohon sita,

- tindakan hakim yang demikian akan menimbulkan kesan seolah - olah pula putusannya uitvoerbaar bij voorraad (serta -

  merta).



a.) Penjagaan Sita Atas Barang Bergerak

b.) Penjagaan Uang Yang Diblokir di Bank

c.) Penjagaan Sita Atas Barang Tidak Bergerak

d.) Penjagaan Sita Tidak Boleh Kepada Pihak Ketiga

.e.) Penyitaan Tidak Menngurangi Penguasaan Dan Kegiatan Usaha



11. Kekuatan Mengikat Sita Sejak Diumumkan

Langkah - langkah yang ditempu untuk merealisasi pengumuman penyitaan berdasarkan Pasal 198 HIR, Pasal 214 RBG, adalah sebagai berikut :

a.) Membuat salinan berita acara

b.) Mendaftarkan salinan berita acara

c.) Menyebut jam, hari, bulan, dan tahun pendaftaran

d.) Juru sita memerintahkan pejabat pendaftaran melakukan pengumuman sita

e.) Tujuan pengumuman sita



12. Dilarang Memindahkan Atau Membebani Barang Sitaan

Seuhubungan dengan itu bertitik tolak dari ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR, terdapat beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan terhadap objek barang yang disita.

a.) Dilarang memindahkan, membebani, atau menyewakan barang sitaan

b.) Akibat Hukum atas pelanggaran larangan, transaksi batal demi hukum

c.) Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan upaya Derden Verzet untuk mempertahankan kepemilikan atas perolehan

     barang yang disita.

d.) Pelanggaran terhadap Pasal 199 ayat (1) HIR dapat dipidana berdasarkan Pasal 231 KUHP


Semoga Bermanfaat...
_MFFH_

" WANPRESTASI" dalam Perjanjian


House photo created by freepik - www.freepik.com
Apakah yang Dinamakan Perjanjian ??

Suatu Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji - janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata "Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum  antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. 

didalam perjanjian harus diperhatikan syarat - syarat Sahnya suatu Perjanjian ( Pasal 1320 Kitab Undang - undang Hukum Perdata), Sebagai berikut :
  1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Artinya harus adanya kesepakatan, setuju atau seia - sekata mengenai hal - hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.
  2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Artinya  bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian  harus cakap menurut hukum,  serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Dalam pasal 1330 Kitab Undang - undang Hukum Perdata disebut sebagai orang - orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :
          a.) Orang - orang yang belum dewasa
          b.) Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
          c.) Orang perempuan dala hal - hal yang ditetapkan oleh undang - undang, dan  
                semua orang kepada siapa Undang - undang telah melarang membuat
                perjanjian - perjanjian tertentu.

3.     Mengenai suatu hal tertentu,  hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4.     Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian  haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan  ketertiban.


Suatu perikatan Hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian, mempunyai dua sudut, yaitu :
-       Sudut Kewajiban – kewajiban yang dipikul oleh suatu pihak
-       Sudut hak – hak atau manfaat yang diperoleh oleh lain pihak, yaitu hak – hak untuk menuntut dilaksanakannya sesuatu yang disanggupi dalam perjanjian itu.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian – perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :
1.     Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan suatu barang, contohnya seperti : jual beli, tukar – menukar, penghibahan (pemberian), sewa menyewa, pinjam pakai.
2.     Perjanjian untuk berbuat sesuatu , contohnya seperti : perjanjian untuk membuat suatu lukisan, perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membikin sebuah garasi, dan lain sebagainya.
3.     Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya seperti :perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian untuk tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan seorang lain, dan lain sebagainya.

Menurut pasal 1339 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaaan dan Undang – undang. Dengan demikian, setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan – aturan yang terdapat dalam undang – undang. Dalam adat kebiasaaan (di suatu tempat dan disuatu kalangan tertentu), sedangkan kewajiban –kewajiban yang diharuskan oleh keptutan (norma – norma kepatutan) harus juga diindahkan.

Ada tiga sumber norma yang ikut mengisi suatu perjanjian, yaitu :
A.    Undang – undang
B.    Kebiasaan
C.    Kepatutan

Menurut pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan Itikad Baik (dalam Bahasa Belanda tegoeder trouw; dalam Bahasa Inggris in good faith; dalam Bahasa Perancis de bonne foi). Norma yang dituliskan di atas ini merupakan salah satu sendi yang terpenting dari hukum perjanjian. Apakah artinya, bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik itu ?

Mengenai itikad baik, diterangkan bahwa kita juga menjumpai istilah tersebut dalam Hukum Benda, di mana misalnya ada perkataan – perkataan pemegang barang yang ber ititkad baik, pembeli barang yang beritikad baik dan lain sebagainya sebagai lawan dari orang – orang yang beritikad buruk.  Dalam hukum Benda, diganti dengan : Itikad baik yang berarti Kejujuran atau Bersih. Yang mempunyai arti yaitu suatu anasir subyektif,. Bukan anasir subyektif inilah yang dimaksudkan oleh pasal 1338 (3) tersebut di atas bahwa semua perjanjian harus berjalan dengan mengindahkan norma – norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan tadi. “Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar”.


è  HAPUS PERJANJIAN
Hapusnya suatu perjanjian yaitu dengan cara-cara sebagai berikut:
a.   Pembayaran
Adalah setiap pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian secara sukarela.  Berdasarkan pasal 1382 KUH Perdata dimungkinkan menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang. Menggantikan hak-hak seorang kreditur/berpiutang dinamakan subrogatie. Mengenai subrogatie diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 1403 KUH Perdata. Subrogatie dapat terjadi karena pasal 1401 KUH Perdata dan karena Undang-undang (Pasal 1402 KUH Perdata).

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan uang atau barang pada Panitera Pengadilan Negeri
Adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran utang dari debitur, setelah kreditur menolak pembayaran, debitur dapat memohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengesahkan penawaran pembayaran itu yang diikuti dengan penyerahan uang atau barang sebagai tanda pelunasan atas utang debitur kepada Panitera Pengadilan Negeri.Setelah penawaran pembayaran itu disahkan oleh Pengadilan Negeri, maka barang atau uang yang akan dibayarkan itu, disimpan atau dititipkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, dengan demikian hapuslah utang piutang itu.
c.   Pembaharuan utang atau novasi
Adalah suatu pembuatan perjanjian baru yang menggantikan suatu perjanjian lama.  Menurut Pasal 1413 KUH Perdata ada 3 macam cara melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi, yaitu yang diganti debitur, krediturnya (subyeknya) atau obyek dari perjanjian itu.
d.   Perjumpaan utang atau Kompensasi
Adalah suatu cara penghapusan/pelunasan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal-balik antara kreditur dan debitur.  Jika debitur mempunyai suatu piutang pada kreditur, sehingga antara debitur dan kreditur itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu dengan lainnya.
Menurut pasal 1429 KUH Perdata, perjumpaan utang ini dapat terjadi dengan tidak membedakan darimana sumber utang-piutang antara kedua belah pihak itu telah terjadi, kecuali:
(i)       Apabila penghapusan/pelunasan itu dilakukan dengan cara yang berlawanan dengan hukum.
(ii)      Apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan.
(iii)     Terdapat sesuatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita (alimentasi).
e.   Percampuran utang
Adalah apabila kedudukan sebagai orang berpiutang (kreditur) dan orang berutang (debitur) berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan, misalnya: debitur menikah dengan krediturnya, atau debitur ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya.
f.   Pembebasan utang
Menurut pasal 1439 KUH Perdata, Pembebasan utang adalah suatu perjanjian yang berisi kreditur dengan sukarela membebaskan debitur dari segala kewajibannya.
g.   Musnahnya barang yang terutang
Adalah jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, jika barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya.
h.   Batal/Pembatalan
Menurut pasal 1446 KUH Perdata adalah, pembatalan atas perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, bila salah satu pihak yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif yang tercantum pada syarat sahnya perjanjian.
Menurut Prof. Subekti  permintaan pembatalan perjanjian yang tidak memenuhi   syarat   subyektif  dapat  dilakukan  dengan  dua  cara, yaitu:
(i)       Secara aktif menuntut pembatalan perjanjian tersebut di depan hakim;
(ii)      Secara pembelaan maksudnya adalah menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian dan baru mengajukan kekurangan dari perjanjian itu.
i. Berlakunya suatu syarat batal
Menurut pasal 1265 KUH Perdata, syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak penah terjadi perjanjian.

j.    Lewat waktu
Menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.Dalam pasal 1967 KUH Perdata disebutkan bahwa segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun.  Dengan lewatnya waktu tersebut, maka perjanjian yang telah dibuat tersebut menjadi hapus.

è  STRUKTUR PERJANJIAN
Struktur atau kerangka dari suatu perjanjian, pada umumnya terdiri dari:
1.     Judul/Kepala
2.     Komparisi yaitu berisi keterangan-keterangan mengenai para pihak atau atas permintaan siapa perjanjian itu dibuat.
3.     Keterangan pendahuluan dan uraian singkat mengenai maksud dari para pihak atau yang lazim dinamakan “premisse”.
4.     Isi/Batang Tubuh perjanjian itu sendiri, berupa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
5.     Penutup dari Perjanjian.


è  BENTUK PERJANJIAN
Perjanjian dapat berbentuk:
§  Lisan
§  Tulisan, dibagi 2 (dua), yaitu:
–          Di bawah tangan/onderhands
–          Otentik
è  Pengertian Akta
Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.
Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain:
a.     Akta Di bawah Tangan (Onderhands), Adalah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya.  Apabila suatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh Para Pihak, maka berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai pasal 1857 KUH Perdata akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu Akta Otentik.
Perjanjian di bawah tangan terdiri dari:
(i)  Akta di bawah tangan biasa
(ii)  Akta Waarmerken, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada Notaris, karena hanya didaftarkan, maka Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak.
(iii)   Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak  namun  penandatanganannya   disaksikan   oleh  atau di hadapan Notaris,
namun Notaris tidak bertanggungjawab terhadap materi/isi dokumen melainkan Notaris hanya bertanggungjawab terhadap tanda tangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

b.    Akta Resmi (Otentik), ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.  Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.
Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Sehingga apabila suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.
Suatu akta otentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
(i)     Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
(ii)    Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
(iii)   Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.



WANPRESTASI ITU BERASAL DARI MANA ? APASIH AKIBAT – AKIBAT TERJADINYA WANPRESTASI ?

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang berarti prrestasi buruk (Bandingkan : wanbeheer yang berarti pengurusan buruk, Wandaad perbuatan buruk).

Wanprerstasi (Kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :
c.     Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
d.    Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di janjikan
e.     Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
f.     Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Hukuman atau akibat – akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :
1.     Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2.     Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3.     Peralihan resiko\membayar perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat – akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim.


"Semoga bermanfaat.."


_MFFH_