Perjanjian Terapeutik Dalam Kesehatan....!

Background photo created by snowing - www.freepik.com

Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum.

Syarat untuk terjadinya hubungan hukum :

• Adanya dasar hukum, yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut
• Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibta yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan.

Yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Asas - asas hukum yang mendasari terjadinya suati perjanjian sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, ketentuan Pasal 50 Undang - undang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga kesehatanyang bersangkutan.
2. Asas Keseimbangan, fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula.
3. Asas Tepat Waktu, Asas ini merupakan asas yang sangat penting , karena keterlambatan penanganan seorang pasien akan berakibat fatal yaitu kematian pasien.
4. Asas Itikad Baik, asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien.
5. Asas Kejujuran, kejujuran dokter dan pasien merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi terapeutik.

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik adalah :

• Kesepakatan antara dokter dan pasien, kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindak - tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan Informed consent, yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan.
• Kecakapan para pihak, seseorang dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila yang bersangkutan telah dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut.
• suatu hal yang tertentu, suatu hal tertentu adalah mengenai objek hukum atau hal diperjanjikan. dalam perjanjian terapeutik yang menjadi suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit. 
• Sebab yang halal, dalam pengertian ini maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal - hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum, seperti misalnya dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus (pengguran kandungan), karena pengguguran kandungan (yang tanpa indikasi medis) bertentangan dengan hukum.

Dalam perjanjian terapeutik upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan adalah usaha - usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini sangat bervariasi dan umumnya meliputi upaya - upaya berikut : 

1. Medical check up
2. Imunasasi
3. Keluarga berencana
4. Usaha penyembuhan penyakit
5. Meringankan penderitaan
6. Memperpanjang hidup
7. Rehabilitasi

Hubungan antara dokter dan pasien yang mendasari terjadinya perjanjian terapeutik terdiri dari 3 (tiga) pola hubungan, yaitu :

• Activity - Passivity, pola hubungan activity - passivity inilah yang disebutkan paternalistis, seperti hubungan antara orangtua dan anak.
• Guidance - Coorporation, dalam pola hubungan guidance - coorporation ini baru muncul hubungan yang membimbing dan penuh kerja sama.
• Mutual Participation, pola mutual participation ini terbentuk berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Terapeutik

Hak dan kewajiban Dokter

Perjanjian Terapeutik, dokter secara umum mempunyai hak, yaitu :

1. Hak untuk bekerja sesuai dengan standart profesi
2. Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
3. Menolak untuk melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan hati nuraninya
4. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerja sama sudah tidak memungkinkan lagi

Sedangkan kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran diatur dalam Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran

Hak dan Kewajiban Pasien

Hak - hak Pasien yang terdapat di dalam literatur hukum kesehatan, yaitu :

1. Hak untuk memperoleh informasi, hak atas informasi ini berkaitan erat dengan hak untuk memberikan persetujuan, sehingga dalam berbagai literatur hukum kesehatan dijumpai adanya istilah informed concent.
2. Hak untuk memberikan persetujuan, mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu.
3. Hak atas rahasia kedokteran, dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan catatan medis pasien maupun segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tersebut sebagai rahasia kedokteran.
4. Hak untuk memilih dokter, oleh karena terjadinya hubungan dokter pasien terutama berlandaskan kepercayaan, maka umumnya pasien selalu memilih untuk berobat kepada dokter tertentu.
5. Hak untuk memilih sarana kesehatan, seperti halnya memilih dokter pasien pun mempunyai hak memilih rumah sakit dalam batas - batas tertentu.
6. Hak untuk menolak pengobatan/perawat, karena harus menghormati hak pasien, dokter tidak boleh memaksa orang yang menolak untuk diobati, kecuali bila hal tersebut akan mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain, misalnya pada pasien gangguan mental yang mengamuk atau pasien yang menderita penyakit menular.
7. Hak untuk menolak tindakan medik tertentu, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan secara lengkap.
8. Hak untuk menghentikan pengobatan, alasan pengehentian pengobatan/perawatan bisa karena alasan kesulitan ekonomi atau karena menganggap hal tersebut tidak ada gunanya lagi untuk proses penyembuhan.
9. Hak untuk melihat rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
10. Hak atas pendapat kedua, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dari dokter lain megenai penyakitnya dan hal ini idealnya dilakukan dengan sepengetahuan dokter pertama yang merawatnya.

Terhapusnya Perjanjian Terapeutik

Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, hapusnya suatu perikatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

• Pembayaran, berakhirnya perjanjian karena pembayaran diatur dalam pasal 1382 KUHPerdata. Dalam hal ini setelah tindakan medis dan/atau pengobatan, perawatan, pasien melakukan pembayaran kepada dokter atau pihak rumah sakit menandakan bahwa perjanjian terapeutik terhenti berakhir
• Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan konsignasi. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1412 KUHPerdata.
• Pembaharuan Utang (Novasi), Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditor, di mana perjanjian yang lama subjek dan objeknya diganti dengan perjanjian yang baru. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata.

Disamping itu, yang dapat menghapuskan atau menghentikan perjanjian terapeutik adalah :

• Pasien telah dinyatakan sembuh
• Pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis
• Pasien meninggal dunia di rumah sakit.

Semoga bermanfaat...

_MFFH_

HUKUM KESEHATAN...

Background vector created by photoroyalty - www.freepik.com

Pembangunan kesehatan yang dimaksudkan harus memerhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan sebagai berikut (penjelasan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan) :

1. Asas perikemanusiaan, bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa,

2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual,

3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara,

4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,

5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum,

6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau,

7. Asas jenis kelamin dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki - laki,

8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memerhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Hukum Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.

Ketentuan Hukum

• Menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
• Hubungan antara pasien dan/atau masyarakat. hubungan ini secara yuridis dapat terjadi dengan adanya perjanjian terapeutik antara pasien dan/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan (dokter) yang melahirkan hak dan kewajiban.
• Tenaga Kesehatan maksudnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
• Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 10 UU No.29 Tahun 2004 tentang Kedokteran).
• Menurut Pasal 1 angka 11 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah atau masyarakat 

Ketentuan hukum yang berkaitan secara lansung dengan Kesehatan

Sumber - sumber hukum yang berkaitan langsung dengan kesehatan sebagai berikut :

-- Undang - undang 

    - Undang - Undang  Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok - pokok Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1960, Nomor

      131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 2068)

    - UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diundangkan tanggal 17 September 1992, Lembaran 

      Negara Tahun 1992 Nomor 100).

    - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan

      Negara Nomo0r 5063 Tahun 2009).

    - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diundangkan tanggal 28 Oktober 2009 (lembaran 

      Negara Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5027 Tahun 2009)

    - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (undang - undangan ini mulai berlaku 1 

      (satu) tahun sejak diundangkan. Diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor

      116 Tahun 2004).

-- Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah pada prinsipnya adalah peraturan perundang - undangan yang akan melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan dari undang - undang organiknya, contohnya dalam bidang kesehatan adalah peraturan pemerintah tentang rumah sakit pendidikan.

-- Jurisprudensi

Jurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang - undangan, tetapi merupakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lalu diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus serupa.

-- Perjanjian Internasional

Mengenai perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum kesehatan dalam hal telah dilakukannya konferensi - konferensi internasional. 

-- Kebiasaan 

Kebiasaan adalah suatu tingkah laku manusia selalu dilakukan berulang - ulang dalam hal dan keadaan yang sama sehingga lama kelamaan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tidak dilakukan.

Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak lansung dengan kesehatan

Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak langsung dengan masalah kesehatan adalah ketentuan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

-- Tanggung Jawab keperdataan 

Dasar Hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan dapat dilihat dalam :

  --- Pasal 1365 KUHPerdata 

  --- Pasal 1366 KUHPerdata

  --- Pasal 1367 KUHPerdata

-- Tanggung jawab pidana

Dasar Hukum dalam bidang kepidanaan diautr dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan.

-- Tanggung jawab Administrasi

selain tanggung jawab perdata, dan pidana, setiap tenaga kesehatan yang melakukan hal - hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi. bentuk tanggung jawab administrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.

Hukum pada umumnya bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengingat dan memaksa. Kaidah hukum itu fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat, sifatnya hanya melengkapi.

Atas dasar itu maka secara keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan bersifat imperatif dan juga fakultatif. Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan tergambar dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mulai dari Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.

Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

Lindungi Data Privasi... !

Background photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Data Privasi merupakan topik yang sedang menjadi perhatian hal ini sebabkan karena kita sedang menuju a "Web of the word" pada saat komunikasi antarmanusia menggunakan komunikasi bergerak (Mobile Communications) khusus penggunaan smartphones, komputer tablet yang terkoneksi dengan internet dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan. Penulis menggunakan istilah data privasi karrena ada dua istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu perlindungan privasi dan data pribadi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan monteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu, akses terbatas , atau kendali atas informasi pribadi, sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang - undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. 

Dalam masyarakat modern, pembahasan seputar privasi adalah debat tentang kebebasan modern. Sebagaimana kita berusaha membangun dan melindungi batasan di sekeliling individu, dan kemampuan individu untuk memiliki pilihan atas apa yang terjadi atasnya, kita juga berusaha untuk memutuskan :

- Etika kehidupan modern

- Aturan yang mengatur tindakan perdagangan

- Batasan yang kita terapkan terhadap kekuasaaan negara

Adapun perlindungan data lebih menitikberatkan pada bagaimana undang - undang mengatur proses pengumpulan, proses, dan penyebaran data pribadi individu dalam sejarah perjalannya banyak para ahli hukum privasi, menggolongkan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan privasi atas data atau informasi pribadi.

Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum perdata, dan hukum islam. ketiganya memiliki sistem tersendiri serta peraturan terpisah yang diatur oleh pejabat pemerintah yang berbeda dan diberlakukan di pengadilan yang terpisah. Dalam sistem hukum indonesia, tidak terdapat hak untuk mendapatkan privasi dan perlindungan data privasi. Inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dan data privasi berasal dari permintaan mitra internasional indonesia dalam kerja sama ekonomi. Indonesia memiliki posisi strategis pada perdagangan internasional, termasukperdagangan elektronik.

Privasi dan perlindungan data privasi merupakan isu yang sudah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah membuat beberapa peraturan perundang - undangan terkait privasi dan perlindungan data privasi di berbagai bidang. Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang - undangan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang . Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana Indonesia mengatur tentang privasi dan perlindungan data privasi, maka bagaian selanjutnyaakan membahas peraturan sebagai barikut :

A. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan produk, bank lainnya harus memberikan data privasi yang dianggap perlu kepada bank. Berdasarkan asas kepercayaan dan kerahasiaan, bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi privasi dari nasabah yang telah memberikan serta mempercayakan data privasinya kepada pihak bank. Dalam Undang - undang Perbankan 1998, hak privasi dari nasabah dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat 28 Undang - undang Perbankan 1998 menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pasal 40 Undang - undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal - hal tertentu yang dibolehkan. 

Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenan dengan data keuangan miliknya tetapi juga data privasi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan. Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang - undang Perbankan 1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah :

1. Anggota Dewan Komisaris Bank

2. Anggota Direksi Bank

3. Pegawai Bank

4. Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Undang - undang Perbankan 1998 memberikan beberapa pengecualian terhadap kewajiban dijaganya rahasia bank. Pengecualian tersebut adalah :

1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat bank berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41
2. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Ursuan Piutang Negara
3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pengecualian kepada polisi
4. Dalam perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana Tercantum dalam Pasal 43
5. Dalam Rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 44
6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpanan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dala Pasal 44A ayat (1),
7. Atas Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan dana yang telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam pasal 44A ayat (2).

Untuk Mendukung pengaturan perlindungan dari data privasi nasabah tersebut, pengaturan pidana dari pelanggaran rahasia bank juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2).

B. UU Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Industri telekomunikasi merupakan industri yang memiliki perkembangan sangat pesat dengan nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia telah aktif dalam membuka arus investasi bagi industri telekomunikasi sejak tahun 1980an. Tahun 1989, indonesia mulai mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang - undangan mengenai telekomunikasi dengan mengesahkan UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang - undang tersebut menajdi pijakan utama bagi pengembangan industri telekomunikasi di indonesia. pada tahun 1999, undang - undang tersebut disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan telekomunikasi yang telah semakin maju dan dipandang tidak relevan untuk dikuasai oleh badan usaha milik negara saja. Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi kemudian disahkan untuk menggantikan undang - undang telekomunikasi sebelumnya. 

Perpindahan informasi serta data privasi ini dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Pasal 22 Undang - undang Telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi.

Selain pengaturan tersebut, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Hal ini menunjukan perlindungan privasi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data privasi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Pada Dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hal pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan haruslah dilarang. 

Pasal 42 ayat (1) Undang - undang Telekomunikasi 1999 mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dirahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Pengecualian terhadap kerahasian ini antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta penyidik.

Pengaturan sanksi pidana dari pelanggaran pasal - pasal perlindungan privasi atas data privasi pengguna jasa telekomunikasi di atas di antaranya terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang - undang Telekomunikasi 1999.

C. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang - undang Perlindungan Konsumen)

Data dan informasi yang dijamin oleh Undang - undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data privasi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen yang menurut Pasal 2 Undang - undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tidak dijabarkan menjadi ketentuan perlindungan data privasi konsumen.

Pasal 9 Ayat (1) Undang - undang Perlindungan Konsumen hanya melarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Undang - undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hal - hal yang diatas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Sanksi Pidana dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan Pasal 62 Undang - undang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

D. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) 

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - undang HAM 1999, diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Hak Privasi perlu mendapat pengakuan sebagai dari HAM yang dilindungi. Tidak menutup kemungkinan terjadi perpindahan data ataupun data privasi seseorang secara tidak sah dan dipergunakan tanpa seizin pemiliknya.

Pasal 14 ayat (2) Undang - undang HAM 1999 mengatur bahwa salah ssatu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 diatas menunjukan terdapatnya keseimbangan antara adanya hak untuk memperoleh (memncari, memperoleh, menyimpan) serta menyampiakna informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data privasi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan data privasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa jaminan terhadap diakuinya hak privasi seseorang dalam Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 terutama adalah dalam perlindungan terhadapt informasi serta data privasi yang seseorang.

E, Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Undang - undang ITE 2008)

Pengertian sistem elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 Undang - undang ITE 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur eletronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi eletronik.

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem eletronik, dalam Undang - undang ITE 2008 diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang - undang ITE 2008.

Untuk memperjelas makna dari perlindungan hak privasi yang dilindungi oleh Undang - undang ITE 2008, dalam penjelasan Pasal 26 tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :
1. Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata
    - matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
    seseorang.

Undang - undang ITE 2008 juga mengatur dengan lebih lanjut bahwa mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi atau dokumen eletronik, intersepsi, atau melakukan penyadapan terhadap data atau informasi eletronik, dan memindahkan serta mentransfer informasi eletronik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

F. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik )

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggar dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 Ayat (3) Undang - undang keterbukaan Informasi Publik. berdasarkan aturan tersebut, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu :
1. Informasi yang dapat membahayakan negara
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
    sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Pasal 52 Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang harus diberikan atas permintaan sesuai dengan undang - undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).


G. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Undang - undang Kesehatan 2209 )

Perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang - undang Kesehatan 2009 yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Pasal 57 ayat (2) diatur mengenai ketentuan pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal :
1. Perintah Undang - undang
2. Perintah pengadilan
3. Izin yang bersangkutan
4. Kepentingan masyarakat, atau
5. Kepentingan orang tersebut.

H. Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Privasi Nasabah (PBI No 7/6/PBI/2005)

PBI No. 7/6/PBI/2005 merupakan bentuk nyata dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan Bank Indonesia demi terlindunginya privasi dari nasabah bank atas data privasinya. Pada Pasal 9 ayat (1) PBI No. 7/6/PBI/2005.

Dalam meminta persetujuan nasabah atas pengguna ataupun penyebarluaskan data privasi milik nasabah, bank harus menjelaskan tujuan serta konsekuensi dari pengguna data tersebut. Hal ini terutama bagi penggunaan data privasi nasabah untuk tujuan komersial, digunakan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 10 ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa dalam meminta persetujuan nasabah yang bersangkutan, harus dilakukan dengan penandatanganan sebuah formulir persetujuan yang telah dibuat khusus untuk persetujuan penggunaan data privasi nasabah tersebut. Klausula permintaan persetujuan tersebut bersifat opt-in. Berarti bank dilarang melakukan hal - hal yang menajdi tujuan pencatuman klausula tersebut, sebelum nasabah memberikan persetujuan atas kalusula.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

PENYELESAIAN HUTANG SECARA HUKUM...!

Pengertian Utang

Untuk mengetahui pengertian utang secara yuridis bisa dilihat dalam definisi utang yang dibuat oleh pembuat Undang - undang sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 ke 6.

Kontinjen adalah penanggungan seperti yang termuat dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

Sebagai contoh utang yang bertentangan dengan undang - undang adalah utang yang timbul karena perjudian debitur yang tidak melunasi utangnya tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan hal ini bisa terjadi karena debitur tersebut tidak mempunyai uang untuk melunasi utangnya atau karena debitur tersebut nakal atau tidak mau membayar utangnya;

Seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
3. Debitur memenuhiperjanjian tapi tidak sempurna/sebagian

Jadi dikatakan debitur telah wanprestasi bukan saja karena debiturnya sama sekali tidak membayar utangnua tetapi juga telah membayar sebagian ataupun terlambat membayar dari waktu yang telah diperjnjikan juga tergolong telah wanprestasi.

Permasalahan sekarang bagaimana cara menyelesaikan Debitur yang telah melakukan waprestasi agar Kreditur mendapatkan haknya untuk menerima pelunasan utang dari Debitur tersebut. Dalam penyelesaian hal ini jangan sampai kreditur dengan melakukan ancaman kekerasan atau cara lain yang melanggar hukum.

untuk penyelesaian masalah ini terdapat beberapa cara baik melalui penyelesaian lewat pengadilan atau diluar pengadilan tergantung dari kasusnya;

Penyelesaian di luar pengadilan

Adapun cara penyelesaian diluar Pengadilan dapat ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Penyelesaian dengan cara perundingan secara langsung musyawarah antara Kreditur dengan Debitur (bipartid), Kreditur secara face to face mengingatkan / menegur Debitur untuk melunasi utangnya dengan baik. Merupakan cara yang paling baik karena diantara mereka dapat menyelesaikan utang dengan damai tidak ada dendam diantara mereka. Jika Debitur tetap tidak memenuhi / tidak melunasi utangnya atau dengan kata lain musyawarah tidak berhasil, maka kreditur dapat membawa kasus ini untuk diselesaikan lewat pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap debitur tersebut.
2. Penyelesaian dengan cara menggunakan jasa mediator dengan perantara pihak ketiga mengusahakan tercapainya penyelesaian utang tersebut dengan damai. Kalau dengan cara ini juga tidak berhasil maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri
3. Terhadap utang yang nilainya cukup besar terutama yang timbul dibidang perdagangan dan pada saat perjanjian dibuat / disepakati jika terjadi sengketa diselesaikan melalui Arbitrase maka jika terjadi sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase maka jika terjadi sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Badan Arbitrase tersebut antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan lain - lainnya.

Pengadilan Negeri wajib menolak didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal - hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 (Pasal 11 ayat 2).

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase mempunyai keuntungan sebegai berikut :

1. Closed proceeding (confidentiality in proceeding)
2. Simple procedure (with time limitation)
3. Free choice of independent arbitrators with professional background
4. Free choice of jurisdiction and venue
5. Final and binding award

Yang berwenang mengangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Arbitrase Internasional tersebut hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbats pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta apabila putusan tersebut menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hany dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Makamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri jakarta pusat.

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga megandung unsur - unsur sebagaiman disebutkan dalam Pasal 70 Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 kepada ketua Pengadilan Negeri;

Pasal 70 Undang - undang AAPS

Pasal 70 Undang - undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan Undang - undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya penjelasan Pasal 70 itu tidak bisa diterapkan apabila alasan permohonan pembatalan harus dengan putusan pengadilan (pidana) terkait pembuktian pemalsuan atau penggelapan dokumen adanya tipu muslihat; Putusan Mahkamah konstitusi tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor 15/PUU/XII/2014 pada hari selasa tanggal 11 November 2014;

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Adapun Penyelesaian melalui Pengadilan sebagai berikut :

1. Berdasarkan peraturan Makamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, maka apabila pencari keadilan ingin mengajukan gugatan dapat melalui jalur gugatan sederhana dengan syarat - syarat para pihak harus memenuhi kriteria sebagai barikut :

- Masing - masing 1 (satu) penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum;

- Penggugat maupun Tergugat dapat lebih dari 1 apabila memiliki kepentingan hukum yang sama penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;

- Jenis Perkara ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan Khusus;

- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 2000.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Pada setiap persidangan para pihak wajib untuk datang sendiri dan tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum namun dapat didampingi oleh kuasa hukum. Alat bukti surat harus dilegalisasi di kantor pos dengan membubuhkan stempel pos dan materai di surat tersebut gugatan didaftarkan di pengadilan negeri dengan mengisi formulir gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan tersebut dan membayar panjar biaya perkara.

Alat bukti dalam gugatan sederhana antara lain : Bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. dalam persidangan hari pertama hakim akan mengupayakan perdamaian antar para pihak; apabila perdamaian tercapai hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang bersifat mengikat dan final dan para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum. Setelah Hakim memutus dan ada pihak yang menolak dapat menggunakan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dan keberatan tersebut adalah upaya terakhir dan putusan Hakim tingkat keberatan bersifat final dan tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi dan peninjauan kembali. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah putusan.

Gugatan sederhana perwujudan dari asas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang - undang kekuasaan kehakiman (UU No 48 Tahun 2009); Peraturan Makamah Agung Nomor 14 Tahun 2016, Pasal 2 Peraturan Makmah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Gugatan sederhana selain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri juga dapat diajukan ke Pengadilan agama sepanjang menyangkut perkara Ekonomi Syariah.

2. Gugatan perdata biasa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama dalam perkara Ekonomi Syariah

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud berbuat sesuatu adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda, kemudian yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Pasal 1238 KUH Perdata Menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Penipuan merupakan sesuatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. 

Majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian dengan cara mediasi oleh mediator; Mediator ada dua macam yaitu mediator dari hakim yang tidak ikut menyidangkan perkaranya dan mediator bukan hakim yang telah mempunyai sertifikat mediator. Ketentuan mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku dalam berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Semua Sengketa Perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali :

a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian antara lain 

b) Sengketa pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil

c) Gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau intervensi

d) Sengketa mengenai pencegahan pembatalan dan pengesahan perkawinan

e) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertfikat.

Proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi pertama tersebut. Pemeriksaan perkara yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu 6 bulan untuk penyelesaian ditingkat peradilan tingkat pertama dan 3 bulan untuk tingkat banding serta untuk tingkat kasasi selama tiga bulan. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Sekalipun prosedur banding,kasasi, dan peninjauan kembali memang diatur dalam Undang - undang namun prosedur tersebut sengaja digunakan oleh yang kalah untuk mengulur waktu penyelesaian / eksekusi putusan tersebut.

3. Mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - undang tentang kepailitan yang mengubah faillissements verordenng pada tanggal 22 April 1998 dan selanjutnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang tersebut ditetapkan menjadi Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998. 

Undang - undang ini merupakan Undang - undang Kepailitan & PKPU yang pertama kali dibuat oleh Pembuat undang - undang di Negara kita sekalipun merupakan penyempurnaan dan failissement verordening; Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut disempurnakan dan diundangkan menjadi Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 306 disebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Pemerintah Penggantian UU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain :

1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam kurun waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur

2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya

3. Untuk menghindari adanya kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Permohonan pailit itu dapat diajukan oleh debitur ataupun Kreditur juga dapat diajukan oleh kejaksaan, bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2,3,4,5 Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 dan permohonan yang diajukan oleh debitur ataupun oleh kreditur harus diajukan oleh seseorang advokat. Syarat utama perkara pailit adalah adanya Utang.

Apabila debitur sekalipun punya utang yang besar jumlahnya pada seorang kreditur tapi tidak punya utang kepada kreditur lain tidak bisa ditempuh melalui prosedur kepailitan ke pengadilan niaga atau pengadilan agama apabila perkara utang tersebut tentang Ekonomi Syariah.

Pasal 16 Undang - undang Kepailitan dan PKPU menyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Hukum Acara yang berlaku adalah hukum acara perdata kecuali ditentukan lain dalam undang - undang Nomor 37 Tahun 2004.

Alasan untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang - undang Mahkamah Agung selain kedua alasan tersebut diatas masih ada alasan lainnya yaitu :

a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti - bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.

b) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut

c) Apabila mengenaisesuatu bagian dari tuntutan belum diputusan tanpa dipertimbangkan sebab - sebabnya

d) Apabila antara pihak - pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Semoga Bermanfaat.....

_MFFH_

PERCERAIAN, NAFKAH DALAM KELUARGA DAN HADANAH...

PENGERTIAN PERCERAIAN.

   Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan.Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan,sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut: 

a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

  1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975). 

  2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pegadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

   Sedangkan perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Namun, Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang disebut dengan istilah “cerai mati”. Jadi, pengertian perceraian menurut Subekti lebih sempit daripada pengertian menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diuraikan di atas. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

   Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Apabila suatu perkawinan yang demikian dilanjutkan, maka ditakutkan perpecahan antara suami istri ini akan mengakibatkan perpecahan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya.

  Soemiyati menjelaskan bahwa perceraian walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Nabi Muhammad bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Hibban, yaitu: “Apakah yang kamu menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan: Aku sesugguhnya telah mentalak (istriku) dan sungguh aku telah merujuknya”. 

   Akan tetapi, perlu pula diketahui perceraian yang benar menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya.Garis ketentuan yang benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya itulah yang harus dipelajari dan diketahui. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. 

Sebab-Sebab Perceraian 

   Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selamalamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan.

   Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau istri maksudnya adalah apabila salah seorang dari kedua suami istri itu meninggal dunia, maka perkawinannya putus karena adanya kematian tersebut. Atau perkawinan terhapus jikalau salah satu pihak meninggal. Putusnya perkawinan karena perceraian antara suami istri maksudnya apabila suami istri itu bercerai, maka perkawinannya putus karena adanya perceraian tersebut. Perceraian ini dapat terjadi langsung atau dengan tempo dengan menggunakan kata talaq atau kata lain yang senada.putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talaq atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana bunyi pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

   Sedangkan putusnya perkawinan atas putusan Pengadilan dapat terjadi karena pembatalan perkawinan, dengan demikian perkawinan itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yaitu pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Syarat-syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam suatu perkawinan, maka perkawinannya dapat dibatalkan, sebagaimana tersebut dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.12 Sedangkan perceraian sendiri, seperti yang diungkap dalam Pasal 116 KHI.

Akibat Hukum Perceraian

   Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan tentang akibat putusnya perkawinan sebagai berikut: Akibat Talak di dalam pasal 149 Bilamana perkawinan putus karena talak.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: 

a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

   Memperhatikan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak dan mantan suami/istri. Selain itu, perceraian juga mempunyai akibat hukum terhadap harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan bahwa akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat atau hukum yang lain. Jika dicermati esensi dari akibat-akibat hukum percerain yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mengakui dan melindungi hak-hak anak dan hak-hak mantan suami/istri sebagai Hak-hak Asasi Manusia (HAM).

   Adapun Undang-Undang yang digunakan dalam proses perceraian di Pengadilan: 

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, mengatur mengenai perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan nonIslam. 

b. Kompilasi Hukum Islam bagi pasangan nikah yang beragama Islam. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur detail mengenai Pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai dan tata cara perceraian secara praktik. 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1974, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi seseorang B. 

Nafkah dalam Keluarga Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Terkait dengan nafkah dalam keluarga, maka dalam pasal 80 ayat (4) KHI.

Melalui ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa keperluan berumah tangga yang harus ditanggung suami mencakup nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Ketentuan pasal ini juga mempertegas anggapan bahwa nafkah itu hanya untuk biaya makan, karena di samping nafkah masih ada biaya rumah tangga, dan hal ini juga tidak sejalan dengan ketentuan etimologi nafkah yang telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia yang berarti pengeluaran Sedangkan pengaturan nafkah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kita dapat melihatnya dalam Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan. 

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan Undang-Undang Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami isteri. 

Ketentuan tentang hal ini dapat dijumpai dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34. Pada pasal 30 dijelaskan: “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Undang-undang ini terkait erat dengan kenyataan sosial masyarakat yang memandang bahwa melaksanakan perkawinan adalah dalam rangka melaksanakan sebagian dari ketentuan agama, karena itu seluruh kewajiban yang timbul sebagai akibat perkawinan harus dipandang sebagai kewajiban luhur untuk menegakkan masyarakat. 

Dalam pengelolaan rumah tangga undang-undang menempatkan suami isteri pada kedudukan yang seimbang. Artinya masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan yang mempunyai akibat hukum baik bagi dirinya sendiri maupun untuk kepentingan bersama dalam keluarga dan masyarakat. Ini diungkapkan dalam pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), hal ini 30 mengindikasikan bahwa terdapat kemitraan (partnership) antara suami isteri. Kedudukan yang seimbang tersebut disertai perumusan pembagian pekerjaan dan tanggung jawab (pasal 31 ayat 3).

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Perkawinan dikatakan bahwa apabila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan (Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan). Ini berarti apabila suami tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, isteri dapat menggugat ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama (bergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut).

Nafkah menurut  Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dalam pasal 34.

1. Nafkah Madiyah

Pada dasarnya nafkah materi (madiyah) adalah sesuatu yang dikeluarkan suami dari hartanya untuk kepentingan istrinya berup halhal yang bersifat lahiriah maupun materi. Kewajiban ini berlaku didalam fikih berdasarkan prinsip pemisahan harta antara suami dan istri.18 Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu pencari rezeki dan rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh, selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.Oleh karena itu, kewajiban ini tidak relevan dalam komunitas yang menganut prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga.19 

  

2. Nafkah Mut’ah 

Nafkah mut’ah yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j): “Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.”

   Walaupun demikian, yang perlu diperhatikan adalah pemberian ini terjadi setelah dijatuhi talak, itupun bakda dukhul.Hal ini dijelaskan dalam Pasal 149 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam Buku I: “memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul.” 

   Sebagaimana diketahui bahwa mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak, berupa benda, uang atau lainnya, maka mut’ah tersebut dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunat. Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya bagi istri bakda dukhul dan perceraian terjadi atas kehendak suami.Adapun mut’ah sunnat diberikan 19 Ibid.,168 32 oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan pasal 158. Artinya, nafkah mut’ah yang diberikan oleh bekas suami kepadanya istriya itu pemberian semata. 

C. Hadanah 

1. Pengertian Hadanah

   Hadanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia “hadana-yahdunu-hadnan”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.20 Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.

   Hadanah (pengasuhan) menurut penjelasan Muhammad Talib, merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Ibulah yang berkewajiban melakukan hadanah ini, karena Rasulullah bersabda: “Engkau (ibu) yang lebih berhak kepadanya (anak)”. 

   Hal ini dimaksudkan jangan sampai hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan, jika ternyata hadanahnya dapat ditangani orang lain, umpama nenek perempuannya dan ia rela melakukannya sedang ibunya sendiri tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh (hadanah) gugur dengan sebab nenek perempuan mengasuhnya., karena nenek perempuan juga mempunyai hak hadanah (mengasuh).

   Istilah hadanah dapat dijumpai dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991). Namun kalau dilihat dari pengertiannya bahwa hadanah ialah memelihara dan mendidik anak, maka hal ini diatur juga dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hadanah anak erat hubungannya dengan nafkah anak. Hadanah berarti pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya, supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.

Dari berbagai keterangan diatas, dapat diambil definisi yang pokok bahwa hadanah ialah:

1) Pemeliharaan terhadap anak-anak yang belum dewasa, dengan meliputi biaya dan pendidikannya. 2) Hadanah dilakukan oleh orang tua

2. Dasar Hukum Hadanah 

   Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua yaitu kewajiban moril dan materiil.24 Dalam Islam kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara luas dan rinci. 

   Oleh karena itu, masalah penguasaan anak (hadanah)ini belum dapat diberlakukan secara efektif, sehingga pada hakim di lingkungan Peradilan Agama pada waktu itu masih mempergunakan hukum hadanah yang tersebut dalam Kitab-kitab Fiqh ketika memutus perkara tentang hadanah itu. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, masalah hadanah menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikannya.

   Dalam pasal 42-54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.26 Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.

Disamping itu, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu: 

Pasal 26

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 

3. Yang Berhak Melakukan Pemeliharaan Anak 

   Adanya seorang dalam sebuah rumah tangga merupakan sebuah keniscayaan. Adanya seorang anak memang sangat diharapkan oleh kedua orang tua. Namun demikian, kedua orang tua dibebankan sebauh kewajiban untuk merawat dan memelihara sang anak, mulai dari pangan, sandang, papan dan pendidikan. 

Selain kedua orang tua, ada beberapa pihak, yang dalam undangundang diberikan kewajiban pada saat-saat tertentu untuk merawat an memelihara si anak. Adapun urutan orang-orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 

Pasal 156 huruf (a) 

Penggantian kedudukan ibu yang memegang dan memelihara atas anak, hal ini dilakukan apabila ibu dari si anak telah meninggal dunia, ia dapat digantikan oleh: 

a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, misal nenek dari pihak ibu si anak 

b. Ayah si anak

 c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 

d. Saudara perempuan dari anak tersebut 

e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, missal bibi dari ibu si anak 

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Pasal 105 

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (12 tahun), maka hak ibu. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anaknya untuk memlih antara ayah atau ibunya. 

Pasal 106

(1) Orang tua berkewajiban merawat dn mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. 

(2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).