Perjanjian Terapeutik Dalam Kesehatan....!

Background photo created by snowing - www.freepik.com
Perjanjian Terapeutik adalah perjanjian yang terbentuk karena adanya hubungan hukum antara dokter dengan pasien. Hubungan hukum adalah hubungan antara subjek hukum ataupun antara subjek hukum dengan objek hukum, yang diatur oleh hukum.

Syarat untuk terjadinya hubungan hukum :
  • Adanya dasar hukum, yaitu peraturan peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut
  • Peristiwa hukum, yaitu kejadian yang membawa akibta yang diatur oleh hukum, yaitu perikatan.
Yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain.

Asas - asas hukum yang mendasari terjadinya suati perjanjian sebagai berikut :
  1. Asas Legalitas, ketentuan Pasal 50 Undang - undang Kesehatan yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan kesehatan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan tenaga kesehatanyang bersangkutan.
  2. Asas Keseimbangan, fungsi hukum selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, hukum juga harus bisa memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula.
  3. Asas Tepat Waktu, Asas ini merupakan asas yang sangat penting , karena keterlambatan penanganan seorang pasien akan berakibat fatal yaitu kematian pasien.
  4. Asas Itikad Baik, asas ini bersumber pada prinsip etis berbuat baik yang perlu diterapkan dalam pelaksanaan kewajiban dokter terhadap pasien.
  5. Asas Kejujuran, kejujuran dokter dan pasien merupakan salah satu hal yang penting dalam transaksi terapeutik.
Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang dalam kaitannya dengan perjanjian terapeutik adalah :
  • Kesepakatan antara dokter dan pasien, kesepakatan dalam perjanjian terapeutik untuk tindak - tindakan medis tertentu harus ada apa yang dinamakan Informed consent, yaitu persetujuan dari pasien untuk dilakukannya tindakan medis setelah mendapatkan penjelasan mengenai apa dan bagaimana tindakan medis itu akan dilakukan.
  • Kecakapan para pihak, seseorang dikatakan cakap dalam melakukan tindakan hukum apabila yang bersangkutan telah dewasa, atau telah berumur 21 tahun atau sudah menikah sebelum umur tersebut.
  • suatu hal yang tertentu, suatu hal tertentu adalah mengenai objek hukum atau hal diperjanjikan. dalam perjanjian terapeutik yang menjadi suatu hal tertentu adalah tindakan medis yang akan dilakukan oleh si dokter, yaitu tindakan untuk melakukan pengobatan dan/atau suatu upaya untuk melakukan tindakan penyembuhan terhadap suatu penyakit. 
  • Sebab yang halal, dalam pengertian ini maka yang menjadi objek yang diperjanjikan dalam perjanjian terapeutik adalah hal - hal yang diperbolehkan atau tidak bertentangan dengan hukum, seperti misalnya dokter tidak boleh memperjanjikan untuk melakukan abortus (pengguran kandungan), karena pengguguran kandungan (yang tanpa indikasi medis) bertentangan dengan hukum.
Dalam perjanjian terapeutik upaya pelayanan kesehatan yang dapat dilakukan adalah usaha - usaha promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya ini sangat bervariasi dan umumnya meliputi upaya - upaya berikut : 
  1. Medical check up
  2. Imunasasi
  3. Keluarga berencana
  4. Usaha penyembuhan penyakit
  5. Meringankan penderitaan
  6. Memperpanjang hidup
  7. Rehabilitasi
Hubungan antara dokter dan pasien yang mendasari terjadinya perjanjian terapeutik terdiri dari 3 (tiga) pola hubungan, yaitu :
  • Activity - Passivity, pola hubungan activity - passivity inilah yang disebutkan paternalistis, seperti hubungan antara orangtua dan anak.
  • Guidance - Coorporation, dalam pola hubungan guidance - coorporation ini baru muncul hubungan yang membimbing dan penuh kerja sama.
  • Mutual Participation, pola mutual participation ini terbentuk berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan hak yang sama.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Terapeutik

Hak dan kewajiban Dokter
Perjanjian Terapeutik, dokter secara umum mempunyai hak, yaitu :
  1. Hak untuk bekerja sesuai dengan standart profesi
  2. Hak untuk menolak melakukan tindakan medis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara profesional
  3. Menolak untuk melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dengan hati nuraninya
  4. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien apabila kerja sama sudah tidak memungkinkan lagi
Sedangkan kewajiban dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran adalah (Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik kedokteran)
  1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standart profesi dan standart prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien
  2. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan
  3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia
  4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya
  5. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Hak dan Kewajiban Pasien
Hak - hak Pasien yang terdapat di dalam literatur hukum kesehatan, yaitu :
  1. Hak untuk memperoleh informasi, hak atas informasi ini berkaitan erat dengan hak untuk memberikan persetujuan, sehingga dalam berbagai literatur hukum kesehatan dijumpai adanya istilah informed concent.
  2. Hak untuk memberikan persetujuan, mengenai yang berhak memberikan persetujuan, secara yuridis adalah pasien sendiri, kecuali bila ia tidak cakap hukum dalam keadaan tertentu.
  3. Hak atas rahasia kedokteran, dokter dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan catatan medis pasien maupun segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien tersebut sebagai rahasia kedokteran.
  4. Hak untuk memilih dokter, oleh karena terjadinya hubungan dokter pasien terutama berlandaskan kepercayaan, maka umumnya pasien selalu memilih untuk berobat kepada dokter tertentu.
  5. Hak untuk memilih sarana kesehatan, seperti halnya memilih dokter pasien pun mempunyai hak memilih rumah sakit dalam batas - batas tertentu.
  6. Hak untuk menolak pengobatan/perawat, karena harus menghormati hak pasien, dokter tidak boleh memaksa orang yang menolak untuk diobati, kecuali bila hal tersebut akan mengganggu kepentingan umum atau membahayakan orang lain, misalnya pada pasien gangguan mental yang mengamuk atau pasien yang menderita penyakit menular.
  7. Hak untuk menolak tindakan medik tertentu, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan secara lengkap.
  8. Hak untuk menghentikan pengobatan, alasan pengehentian pengobatan/perawatan bisa karena alasan kesulitan ekonomi atau karena menganggap hal tersebut tidak ada gunanya lagi untuk proses penyembuhan.
  9. Hak untuk melihat rekam medis, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.
  10. Hak atas pendapat kedua, pasien mempunyai hak untuk mendapatkan penjelasan dari dokter lain megenai penyakitnya dan hal ini idealnya dilakukan dengan sepengetahuan dokter pertama yang merawatnya.
Terhapusnya Perjanjian Terapeutik
Menurut Pasal 1381 KUHPerdata, hapusnya suatu perikatan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
  • Pembayaran, berakhirnya perjanjian karena pembayaran diatur dalam pasal 1382 KUHPerdata. Dalam hal ini setelah tindakan medis dan/atau pengobatan, perawatan, pasien melakukan pembayaran kepada dokter atau pihak rumah sakit menandakan bahwa perjanjian terapeutik terhenti berakhir
  • Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan konsignasi. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1412 KUHPerdata.
  • Pembaharuan Utang (Novasi), Novasi adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditor, di mana perjanjian yang lama subjek dan objeknya diganti dengan perjanjian yang baru. Novasi diatur dalam Pasal 1413 sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdata.
Disamping itu, yang dapat menghapuskan atau menghentikan perjanjian terapeutik adalah :
  • Pasien telah dinyatakan sembuh
  • Pasien meminta sendiri atau keluarganya untuk menghentikan tindakan medis
  • Pasien meninggal dunia di rumah sakit.

Semoga bermanfaat...

_MFFH_

HUKUM KESEHATAN...

Background vector created by photoroyalty - www.freepik.com
Pembangunan kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan oleh pemerintah sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan kesehatan yang dimaksudkan harus memerhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan sebagai berikut (penjelasan Pasal 2 UU No.39 Tahun 2009 tentang Kesehatan) :
1. Asas perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa,
2. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual,
3. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar - besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara,
4. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan,
5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum,
6. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau,
7. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki - laki,
8. Asas norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memerhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut masyarakat. 

Hukum Kesehatan adalah serangkaian ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kesehatan, hubungan antara pasien/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam upaya pelaksanaan kesehatan.

Ketentuan Hukum
  • Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 angka 1 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
  • Hubungan antara pasien dan/atau masyarakat. hubungan ini secara yuridis dapat terjadi dengan adanya perjanjian terapeutik antara pasien dan/atau masyarakat dengan tenaga kesehatan (dokter) yang melahirkan hak dan kewajiban.
  • Tenaga Kesehatan maksudnya adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Pasal 1 angka 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan).
  • Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung (Pasal 1 angka 10 UU No.29 Tahun 2004 tentang Kedokteran).
  • Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Pasal 1 angka 11 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)


Ketentuan hukum yang berkaitan secara lansung dengan Kesehatan
Sumber - sumber hukum yang berkaitan langsung dengan kesehatan sebagai berikut :
-- Undang - undang 
    - UU No. 9 Tahun 1960 tentang pokok - pokok Kesehatan (lembaran Negara Tahun 1960, Nomor
      131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1960, Nomor 2068)
    - UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (diundangkan tanggal 17 September 1992, Lembaran 
      Negara Tahun 1992 Nomor 100).
    - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan
      Negara Nomo0r 5063 Tahun 2009).
    - UU No. 4 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit diundangkan tanggal 28 Oktober 2009 (lembaran 
      Negara Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5027 Tahun 2009)
    - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (undang - undangan ini mulai berlaku 1 
      (satu) tahun sejak diundangkan. Diundangkan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Nomor
      116 Tahun 2004).

-- Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah pada prinsipnya adalah peraturan perundang - undangan yang akan melaksanakan atau mengatur lebih lanjut ketentuan dari undang - undang organiknya, contohnya dalam bidang kesehatan adalah peraturan pemerintah tentang rumah sakit pendidikan.

-- Jurisprudensi
Jurisprudensi bukanlah merupakan peraturan perundang - undangan, tetapi merupakan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang lalu diikuti oleh hakim lain dalam menghadapi kasus serupa.

-- Perjanjian Internasional
Mengenai perjanjian internasional dapat menjadi sumber hukum kesehatan dalam hal telah dilakukannya konferensi - konferensi internasional. 

-- Kebiasaan 
Kebiasaan adalah suatu tingkah laku manusia selalu dilakukan berulang - ulang dalam hal dan keadaan yang sama sehingga lama kelamaan menimbulkan suatu akibat hukum apabila tidak dilakukan.

Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak lansung dengan kesehatan
Ketentuan hukum yang berkaitan secara tidak langsung dengan masalah kesehatan adalah ketentuan hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dokter atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

-- Tanggung Jawab keperdataan 
Dasar Hukum mengenai bentuk tanggung jawab keperdataan dapat dilihat dalam :
  --- Pasal 1365 KUHPerdata 
  --- Pasal 1366 KUHPerdata
  --- Pasal 1367 KUHPerdata

-- Tanggung jawab pidana
Dasar Hukum atau bentuk tanggung jawab dalam bidang kepidanaan diautr dalam KUHP Pasal 351 mengenai penganiayaan.

-- Tanggung jawab Administrasi
selain tanggung jawab perdata, dan pidana, setiap tenaga kesehatan yang melakukan hal - hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang ada dapat dikenakan sanksi administrasi. bentuk tanggung jawab administrasi dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan.


Hukum pada umumnya bersifat imperatif dan fakultatif. Kaidah hukum imperatif apabila kaidah hukum itu bersifat apriori harus ditaati, bersifat mengingat dan memaksa. Kaidah hukum itu fakultatif apabila kaidah hukum itu tidak secara apriori mengikat, sifatnya hanya melengkapi.

Atas dasar itu maka secara keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum kesehatan bersifat imperatif dan juga fakultatif. Ketentuan sanksi dari hukum kesehatan tergambar dari ketentuan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mulai dari Pasal 190 sampai dengan Pasal 201.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

Lindungi Data Privasi... !

Background photo created by rawpixel.com - www.freepik.com
Data Privasi merupakan topik yang sedang menjadi perhatian hal ini sebabkan karena kita sedang menuju a "Web of the word" pada saat komunikasi antarmanusia menggunakan komunikasi bergerak (Mobile Communications) khusus penggunaan smartphones, komputer tablet yang terkoneksi dengan internet dapat menghubungkan dunia fisik ke dalam satu jaringan. Penulis menggunakan istilah data privasi karrena ada dua istilah yang digunakan secara bergantian, yaitu perlindungan privasi dan data pribadi yang sebenarnya secara teori memiliki pengertian dan ruang lingkup yang berbeda karena privasi memiliki pengertian dan monteks yang lebih abstrak dan luas, yaitu hak untuk tidak diganggu, akses terbatas , atau kendali atas informasi pribadi, sedangkan perlindungan data pribadi adalah perlindungan secara khusus tentang bagaimana undang - undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. 

Dalam masyarakat modern, pembahasan seputar privasi adalah debat tentang kebebasan modern. Sebagaimana kita berusaha membangun dan melindungi batasan di sekeliling individu, dan kemampuan individu untuk memiliki pilihan atas apa yang terjadi atasnya, kita juga berusaha untuk memutuskan :
- Etika kehidupan modern
- Aturan yang mengatur tindakan perdagangan
- Batasan yang kita terapkan terhadap kekuasaaan negara

Adapun perlindungan data lebih menitikberatkan pada bagaimana undang - undang mengatur proses pengumpulan, proses, dan penyebaran data pribadi individu dalam sejarah perjalannya banyak para ahli hukum privasi, menggolongkan data pribadi sebagai salah satu bentuk perlindungan privasi atas data atau informasi pribadi.

Terdapat tiga jenis sistem hukum yang berlaku di indonesia, yaitu sistem hukum adat, hukum perdata, dan hukum islam. ketiganya memiliki sistemtersendiri serta peraturan terpisah yang diatur oleh pejabat pemerintah yang berbeda dan diberlakukan di pengadilan yang terpisah. perbedaan sistem hukum ini telah berkembang dan hidup berdampingan di indonesiaselama berabad - abad. Dalam sistem hukum indonesia, tidak terdapat hak untuk mendapatkan privasi dan perlindungan data privasi. Inisiatif untuk memberikan perlindungan terhadap privasi dan data privasi berasal dari permintaan mitra internasional indonesia dalam kerja sama ekonomi. Indonesia memiliki posisi strategis pada perdagangan internasional, termasukperdagangan elektronik.

Privasi dan perlindungan data privasi merupakan isu yang sudah berkembang dan menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah membuat beberapa peraturan perundang - undangan terkait privasi dan perlindungan data privasi di berbagai bidang. Indonesia telah membuat beberapa peraturan perundang - undangan yang di dalamnya mengatur mengenai privasi dalam berbagai bidang . Untuk memahami lebih lanjut mengenai bagaimana Indonesia mengatur tentang privasi dan perlindungan data privasi, maka bagaian selanjutnyaakan membahas peraturan sebagai barikut :

A. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)

Nasabah dalam melakukan penyimpanan atau menggunakan produk, bank lainnya harus memberikan data privasi yang dianggap perlu kepada bank. Berdasarkan asas kepercayaan dan kerahasiaan, bank harus dapat menjaga kepercayaan nasabah serta melindungi privasi dari nasabah yang telah memberikan serta mempercayakan data privasinya kepada pihak bank. Dalam Undang - undang Perbankan 1998, hak privasi dari nasabah dilindungi dengan diaturnya perihal rahasia bank. Pasal 1 ayat 28 Undang - undang Perbankan 1998 menyebutkan definisi dari rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pasal 40 Undang - undang Perbankan 1998 menyebutkan bahwa masalah rahasia bank, bank diwajibkan untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal - hal tertentu yang dibolehkan. 

Pengaturan tersebut mengisyaratkan perlindungan privasi nasabah tidak hanya berkenan dengan data keuangan miliknya tetapi juga data privasi nasabah yang bersifat informasi ataupun keterangan yang menyangkut identitas atau data privasi lain di luar data keuangan. Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang - undang Perbankan 1998, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah :
1. Anggota Dewan Komisaris Bank
2. Anggota Direksi Bank
3. Pegawai Bank
4. Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Undang - undang Perbankan 1998 memberikan beberapa pengecualian terhadap kewajiban dijaganya rahasia bank. Pengecualian tersebut adalah :
  1. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat bank berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 41
  2. Untuk penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Ursuan Piutang Negara
  3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dapat diberikan pengecualian kepada polisi
  4. Dalam perkara Perdata antara Bank dengan Nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana Tercantum dalam Pasal 43
  5. Dalam Rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 44
  6. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpanan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dala Pasal 44A ayat (1),
  7. Atas Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpanan dana yang telah meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam pasal 44A ayat (2).
Untuk Mendukung pengaturan perlindungan dari data privasi nasabah tersebut, pengaturan pidana dari pelanggaran rahasia bank juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2).

B. Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Industri telekomunikasi merupakan industri yang memiliki perkembangan sangat pesat dengan nilai ekonomi yang tinggi. Indonesia telah aktif dalam membuka arus investasi bagi industri telekomunikasi sejak tahun 1980an. Tahun 1989, indonesia mulai mengembangkan kebijakan dan peraturan perundang - undangan mengenai telekomunikasi dengan mengesahkan UU No.3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Undang - undang tersebut menajdi pijakan utama bagi pengembangan industri telekomunikasi di indonesia. pada tahun 1999, undang - undang tersebut disempurnakan serta disesuaikan dengan perkembangan telekomunikasi yang telah semakin maju dan dipandang tidak relevan untuk dikuasai oleh badan usaha milik negara saja. Undang - undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi kemudian disahkan untuk menggantikan undang - undang telekomunikasi sebelumnya. 

Perpindahan informasi serta data privasi ini dapat terjadi dengan sangat mudah dan cepat. Untuk menjaga lalu lintas informasi dari penyelenggaraan telekomunikasi, dalam Pasal 18 ayat (1) diatur kewajiban penyelenggara telekomunikasi untuk mencatat atau merekam secara rinci pemakaian dari jasa telekomunikasi. Pasal 22 Undang - undang Telekomunikasi atau telekomunikasi khusus secara tanpa hak, tidak sah, atau dengan manipulasi.

Selain pengaturan tersebut, penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dilarang dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 40. Hal ini menunjukan perlindungan privasi dari pengguna jasa telekomunikasi atas data privasi miliknya yang ditransmisikan melalui penyelenggaraan telekomunikasi. Pada Dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hal pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan haruslah dilarang. 

Pasal 42 ayat (1) Undang - undang Telekomunikasi 1999 mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dirahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya. Pengecualian terhadap kerahasian ini antara lain untuk kepentingan proses peradilan pidana atas permintaan tertulis jaksa agung atau kepala kepolisian serta penyidik.

Pengaturan sanksi pidana dari pelanggaran pasal - pasal perlindungan privasi atas data privasi pengguna jasa telekomunikasi di atas di antaranya terdapat dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang - undang Telekomunikasi 1999.

C. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang - undang Perlindungan Konsumen)

Data dan informasi yang dijamin oleh Undang - undang Perlindungan Konsumen adalah informasi mengenai barang dan jasa, bukan informasi mengenai data privasi konsumen. Akan tetapi, perlindungan konsumen yang menurut Pasal 2 Undang - undang Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum tidak dijabarkan menjadi ketentuan perlindungan data privasi konsumen.

Pasal 9 Ayat (1) Undang - undang Perlindungan Konsumen hanya melarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah - olah :
  • Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potonganharga, harga khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu
  • Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru
  • barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri - ciri kerja atau aksesori tertentu
  • Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi
  • Barang dan/atau jasa tersebut tersedia
  • Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi
  • Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu
  • Barang tersebut berasal dari daerah tertentu
  • Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain
  • Menggunakan kata - kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidakmengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap
  • Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
Berdasarkan Pasal 9 Ayat (3) Undang - undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hal - hal yang diatas dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut. Sanksi Pidana dijatuhkan kepada pelanggar berdasarkan Pasal 62 Undang - undang Perlindungan Konsumen, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

D. Undang - undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Hak Asasi Manusia) 

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - undang HAM 1999, diakui hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya. Hak Privasi perlu mendapat pengakuan sebagai dari HAM yang dilindungi. Tidak menutup kemungkinan terjadi perpindahan data ataupun data privasi seseorang secara tidak sah dan dipergunakan tanpa seizin pemiliknya.

Pasal 14 ayat (2) Undang - undang HAM 1999 mengatur bahwa salah ssatu hak mengembangkan diri adalah hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik dijamin, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pengaturan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) serta Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 diatas menunjukan terdapatnya keseimbangan antara adanya hak untuk memperoleh (memncari, memperoleh, menyimpan) serta menyampiakna informasi, dengan hak atas diakuinya kerahasiaan dalam komunikasi termasuk di dalamnya data privasi untuk menyimpan informasi terutama yang berhubungan dengan data privasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa jaminan terhadap diakuinya hak privasi seseorang dalam Pasal 32 Undang - undang HAM 1999 terutama adalah dalam perlindungan terhadapt informasi serta data privasi yang seseorang.

E, Undang - undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Undang - undang ITE 2008)

Pengertian sistem elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 Undang - undang ITE 2008 adalah serangkaian perangkat dan prosedur eletronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi eletronik.

Untuk memberikan rasa aman bagi pengguna sistem eletronik, dalam Undang - undang ITE 2008 diatur mengenai perlindungan atas data privasi dan hak privasi dan hak privasi yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang - undang ITE 2008, Yang berbunyi :

"Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang - undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan."

Untuk memperjelas makna dari perlindungan hak privasi yang dilindungi oleh Undang - undang ITE 2008, dalam penjelasan Pasal 26 tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :
1. Hak merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata
    - matai.
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data
    seseorang.

Undang - undang ITE 2008 juga mengatur dengan lebih lanjut bahwa mengakses sistem elektronik untuk memperoleh informasi atau dokumen eletronik, intersepsi, atau melakukan penyadapan terhadap data atau informasi eletronik, dan memindahkan serta mentransfer informasi eletronik adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

F. Undang - undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik ( Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik )

Pengertian Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggar dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pasal 6 Ayat (3) Undang - undang keterbukaan Informasi Publik. berdasarkan aturan tersebut, terdapat informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, yaitu :
1. Informasi yang dapat membahayakan negara
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak
    sehat
3. Informasi yang berkaitan dengan hak - hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan, dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Pasal 52 Undang - undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan undang - undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).


G. Undang - undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Undang - undang Kesehatan 2209 )

Perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien terdapat dalam Pasal 57 ayat (1) Undang - undang Kesehatan 2009 yang mengakui hak setiap orang atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Pasal 57 ayat (2) diatur mengenai ketentuan pengecualian atas rahasia kondisi kesehatan pribadi yang tidak berlaku dalam hal :
1. Perintah Undang - undang
2. Perintah pengadilan
3. Izin yang bersangkutan
4. Kepentingan masyarakat, atau
5. Kepentingan orang tersebut.

H. Peraturan Bank Indonesia Nomor :7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Privasi Nasabah (PBI No 7/6/PBI/2005)

PBI No. 7/6/PBI/2005 merupakan bentuk nyata dari peraturan pelaksana yang dikeluarkan Bank Indonesia demi terlindunginya privasi dari nasabah bank atas data privasinya. Pada Pasal 9 ayat (1) PBI No. 7/6/PBI/2005, disebutkan sebagai berikut :

"Bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan atau menyebarluaskan data privasi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang - undangan lain yang berlaku"

Dalam meminta persetujuan nasabah atas pengguna ataupun penyebarluaskan data privasi milik nasabah, bank harus menjelaskan tujuan serta konsekuensi dari pengguna data tersebut. Hal ini terutama bagi penggunaan data privasi nasabah untuk tujuan komersial, digunakan pihak lain untuk memperoleh keuntungan.

Pasal 10 ayat (2) selanjutnya mengatur bahwa dalam meminta persetujuan nasabah yang bersangkutan, harus dilakukan dengan penandatanganan sebuah formulir persetujuan yang telah dibuat khusus untuk persetujuan penggunaan data privasi nasabah tersebut. Klausula permintaan persetujuan tersebut bersifat opt-in. Berarti bank dilarang melakukan hal - hal yang menajdi tujuan pencatuman klausula tersebut, sebelum nasabah memberikan persetujuan atas kalusula.


Semoga Bermanfaat...

_MFFH_

PENYELESAIAN HUTANG SECARA HUKUM...!



Pengertian Utang

Untuk mengetahui pengertian utang secara yuridis bisa dilihat dalam definisi utang yang dibuat oleh pembuat Undang - undang sebagaimana disebutkan dalam Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut :
"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Udanga - undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur" (Pasal 1 ke 6);

Kontinjen adalah penanggungan / borg seperti yang termuat dalam Pasal 1820 KUH Perdata yang emnyatakan bahwa :
"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan nama seorang pihak keitga guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakalaorang ini sendiri tidak memenuhi".

Sebagai contoh utang yang bertentangan dengan undang - undang adalah utang yang timbul karena perjudian debitur yang tidak melunasi utangnya tersebut telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji dan hal ini bisa terjadi karena debitur tersebut tidak mempunyai uang untuk melunasi utangnya atau karena debitur tersebut nakal atau tidak mau membayar utangnya;
Seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila :
  1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perjanjian;
  2. Debitur terlambat memenuhi perjanjian
  3. Debitur memenuhiperjanjian tapi tidak sempurna/sebagian
Jadi dikatakan debitur telah wanprestasi bukan saja karena debiturnya sama sekali tidak membayar utangnua tetapi juga telah membayar sebagian ataupun terlambat membayar dari waktu yang telah diperjnjikan juga tergolong telah wanprestasi.

Permasalahan sekarang bagaimana cara menyelesaikan Debitur yang telah melakukan waprestasi agar Kreditur mendapatkan haknya untuk menerima pelunasan utang dari Debitur tersebut. Dalam penyelesaian hal ini jangan sampai kreditur dengan melakukan ancaman kekerasan atau cara lain yang melanggar hukum.

untuk penyelesaian masalah ini terdapat beberapa cara baik melalui penyelesaian lewat pengadilan atau diluar pengadilan tergantung dari kasusnya;

Penyelesaian di luar pengadilan

Adapun cara penyelesaian diluar Pengadilan dapat ditempuh dengan cara antara lain sebagai berikut :
  1. Penyelesaian dengan cara perundingan secara langsung musyawarah antara Kreditur dengan Debitur (bipartid), Kreditur secara face to face mengingatkan / menegur Debitur untuk melunasi utangnya dengan baik. Merupakan cara yang paling baik karena diantara mereka dapat menyelesaikan utang dengan damai tidak ada dendam diantara mereka. Jika Debitur tetap tidak memenuhi / tidak melunasi utangnya atau dengan kata lain musyawarah tidak berhasil, maka kreditur dapat membawa kasus ini untuk diselesaikan lewat pengadilan dengan cara mengajukan gugatan perdata terhadap debitur tersebut.
  2. Penyelesaian dengan cara menggunakan jasa mediator dengan perantara pihak ketiga mengusahakan tercapainya penyelesaian utang tersebut dengan damai. Kalau dengan cara ini juga tidak berhasil maka kreditur dapat menggugat debitur ke pengadilan negeri
  3. Terhadap utang yang nilainya cukup besar terutama yang timbul dibidang perdagangan dan pada saat perjanjian dibuat / disepakati jika terjadi sengketa diselesaikan melalui Arbitrase maka jika terjadi sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase maka jika terjadi sengketa tersebut harus diselesaikan melalui Arbitrase dan pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Badan Arbitrase tersebut antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan lain - lainnya.
Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal - hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 (Pasal 11 ayat 2).

Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase mempunyai keuntungan sebegai berikut :
  1. Closed proceeding (confidentiality in proceeding)
  2. Simple procedure (with time limitation)
  3. Free choice of independent arbitrators with professional background
  4. Free choice of jurisdiction and venue
  5. Final and binding award
Yang berwenang mengangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Arbitrase Internasional tersebut hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbats pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta apabila putusan tersebut menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hany dapat dilaksanakan setelah memperoleh exequatur dari Makamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan negeri jakarta pusat.

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga megandung unsur - unsur sebagaiman disebutkan dalam Pasal 70 Undang - undang Nomor 30 Tahun 1999 kepada ketua Pengadilan Negeri;

Pasal 70 Undang - undang AAPS

Terhadap putusan Arbitrase para  pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur - unsur sebagai berikut :
  • Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu
  • setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
  • putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Pasal 70 Undang - undang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa tersebut bertentangan dengan Undang - undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; artinya penjelasan Pasal 70 itu tidak bisa diterapkan apabila alasan permohonan pembatalan harus dengan putusan pengadilan (pidana) terkait pembuktian pemalsuan atau penggelapan dokumen adanya tipu muslihat; Putusan Mahkamah konstitusi tersebut sebagaimana disebutkan dalam putusan Nomor 15/PUU/XII/2014 pada hari selasa tanggal 11 November 2014;

Penjelasan Pasal 70 tersebut berbunyi sebagai berikut :
"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan Arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan - alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan mengatakan bahwa alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan".

Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Adapun Penyelesaian melalui Pengadilan sebagai berikut :
1. Berdasarkan peraturan Makamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara penyelesaian Gugatan Sederhana, maka apabila pencari keadilan ingin mengajukan gugatan dapat melalui jalur gugatan sederhana dengan syarat - syarat para pihak harus memenuhi kriteria sebagai barikut :
- Masing - masing 1 (satu) penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum;
- Penggugat maupun Tergugat dapat lebih dari 1 apabila memiliki kepentingan hukum yang sama penggugat dan tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;
- Jenis Perkara berupa ingkar janji ataupun perbuatan melawan hukum, kecuali untuk perkara yang telah dikecualikan sengketa atas tanah dan/atau perkara yang masuk yuridiksi pengadilan Khusus;
- Nilai gugatan materiil paling banyak Rp 2000.000.000 (dua ratus juta rupiah)

Pada setiap persidangan para pihak wajib untuk datang sendiri dan tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum namun dapat didampingi oleh kuasa hukum. Alat bukti surat harus dilegalisasi di kantor pos dengan membubuhkan stempel pos dan materai di surat tersebut gugatan didaftarkan di pengadilan negeri dengan mengisi formulir gugatan sederhana di kepaniteraan pengadilan tersebut dan membayar panjar biaya perkara.

Alat bukti dalam gugatan sederhana antara lain : Bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. dalam persidangan hari pertama hakim akan mengupayakan perdamaian antar para pihak; apabila perdamaian tercapai hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang bersifat mengikat dan final dan para pihak tidak dapat mengajukan upaya hukum. Setelah Hakim memutus dan ada pihak yang menolak dapat menggunakan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat dan keberatan tersebut adalah upaya terakhir dan putusan Hakim tingkat keberatan bersifat final dan tidak dapat mengajukan upaya hukum apapun termasuk banding, kasasi dan peninjauan kembali. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah putusan.

Gugatan sederhana perwujudan dari asas peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana ditentukan dalam Undang - undang kekuasaan kehakiman (UU No 48 Tahun 2009); Peraturan Makamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 ditentukan bahwa :
"Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa". (Pasal 2 Peraturan Makmah Agung Nomor 14 Tahun 2016). Gugatan sederhana selain dapat diajukan ke Pengadilan Negeri juga dapat diajukan ke Pengadilan agama sepanjang menyangkut perkara Ekonomi Syariah.

2. Gugatan perdata biasa ke pengadilan negeri atau pengadilan agama dalam perkara Ekonomi Syariah

Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tujuan dari perikatan adalah untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud berbuat sesuatu adalah menyerahkan hak milik atau memberikan kenikmatan atas sesuatu benda, kemudian yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sebenarnya seperti tidak ada perikatan yang harus diciptakan.

Pasal 1238 KUH Perdata Menyatakan si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatan sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewat waktu yang ditentukan. Penipuan merupakan sesuatu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. 

Majelis akan mengusahakan tercapainya perdamaian dengan cara mediasi oleh mediator; Mediator ada dua macam yaitu mediator dari hakim yang tidak ikut menyidangkan perkaranya dan mediator bukan hakim yang telah mempunyai sertifikat mediator. Ketentuan mediasi yang diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang berlaku dalam proses berperkara di pengadilan baik dalam lingkungan peradilan umum maupun peradilan agama.

Semua Sengketa Perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali :
a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaian antara lain 
   - Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga
   - Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial
   - Keberatan atas putusan komisi pengawasan persaingan usaha 
   - Keberatan atas putusan badan penyelesaian sengketa konsumen
   - Permohonan pembatalan putusan Arbitrase
   - Keberatan atas putusan komisi informasi
   - Penyelesaian perselisihan partai politik
   - Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana
   - Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan dengan waktu penyelesaiannya
     dalam ketentuan peraturan perundang - undangan
b) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut
c) Gugatan balik atau rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara atau intervensi
d) Sengketa mengenai pencegahan penolakan pembatalan dan pengesahan perkawinan
e) Sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian diluar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertfikat.

Proses mediasi berlangsung paling lama tiga puluh hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama tiga puluh hari terhitung sejak berakhir jangka waktu mediasi pertama tersebut. Pemeriksaan perkara yang penyelesaiannya ditentukan dalam waktu 6 bulan untuk penyelesaian ditingkat peradilan tingkat pertama dan 3 bulan untuk tingkat banding serta untuk tingkat kasasi selama tiga bulan. Sepanjang perkara belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali para pihak atas dasar kesepakatan dapat menempuh upaya perdamaian. Sekalipun prosedur banding,kasasi, dan peninjauan kembali memang diatur dalam Undang - undang namun prosedur tersebut sengaja digunakan oleh yang kalah untuk mengulur waktu penyelesaian / eksekusi putusan tersebut.

3. Mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga pada pengadilan negeri

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang - undang tentang kepailitan yang mengubah faillissements verordenng pada tanggal 22 April 1998 dan selanjutnya pada tanggal 9 September 1998 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang tersebut ditetapkan menjadi Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998. 

Undang - undang ini merupakan Undang - undang Kepailitan & PKPU yang pertama kali dibuat oleh Pembuat undang - undang di Negara kita sekalipun merupakan penyempurnaan dan failissement verordening; Undang - undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut disempurnakan dan diundangkan menjadi Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 dalam Pasal 306 disebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan Pemerintah Penggantian Undang - undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang - undang tentang Kepailitan.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang antara lain :
1. Untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam kurun waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur
2. Untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya
3. Untuk menghindari adanya kecurangan - kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri.

Permohonan pailit itu dapat diajukan oleh debitur ataupun Kreditur juga dapat diajukan oleh kejaksaan, bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan Menteri Keuangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2,3,4,5 Undang - undang Nomor 37 Tahun 2004 dan permohonan yang diajukan oleh debitur ataupun oleh kreditur harus diajukan oleh seseorang advokat. Syarat utama perkara pailit adalah adanya Utang.

Apabila debitur sekalipun punya utang yang besar jumlahnya pada seorang kreditur tapi tidak punya utang kepada kreditur lain tidak bisa ditempuh melalui prosedur kepailitan ke pengadilan niaga atau pengadilan agama apabila perkara utang tersebut tentang Ekonomi Syariah.

Pasal 16 Undang - undang Kepailitan dan PKPU menyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas dan/ atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Hukum Acara yang berlaku adalah hukum acara perdata kecuali ditentukan lain dalam undang - undang Nomor 37 Tahun 2004.

Alasan untuk mengajukan peninjauan kembali dalam perkara perdata di pengadilan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 67 Undang - undang Mahkamah Agung selain kedua alasan tersebut diatas masih ada alasan lainnya yaitu :
a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti - bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
b) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut
c) Apabila mengenaisesuatu bagian dari tuntutan belum diputusan tanpa dipertimbangkan sebab - sebabnya
d) Apabila antara pihak - pihak yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.



Semoga Bermanfaat.....

_MFFH_

FIDUSIA

FIDUSIA 

pada tanggal 30 September 1999, Telah disahkan suatu undang - undang baru, yang mengatur tentang Hukum jaminan, yaitu UNDANG - UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA. Pada hari yang sama, peraturan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 168, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 41 undang - undang tersebut, Pada tanggal 30 September itu juga Undang - undang Fidusia Mulai berlaku.

Menurut Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999  Pasal 1 ayat (1) menjelaskan tentang pengertian fidusia yang berbunyi sebagai berikut : 
" Fidusia adalah Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda."

Dan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Undang - undang No 42 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) berbunyi :
" Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberian Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya."

Prinsip Penyerahan Benda Bergerak

Hendaknya diingat, bahwa permasalahan mengenai fidusia antara lain di mungkinkan karena Pada asasnya menurut hukum yang berlaku, untuk penyerahan benda bergerak tidak dituntut syarat adanya penguasaan nyata atas benda yang dioperkan. Bahkan untuk penyerahan tagihan tidak disyaratkan adanya pemberitahuan kepada debitur (Pasal 613 KUHPerdata). Dalam Pasal 613 KUHPerdata hanya disebutkan, bahwa untuk penyerahan tagihan atas nama dan lain - lain benda tak bertubuh, kecuali tagihan tunjuk dan kepada order, harus dilakukan dengan akta otentik atau di bawah tangan, dengan mana hak - hak atas benda yang bersangkutan dialihkan.

Disamping itu, berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yang disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dalam hukum kita juga diakui, bahwa pada asasnya orang bebas menciptakan titel, peristiwa perdata, untuk peralihan hak milik. Titel untuk peralihan hak atas benda, tidak terbatas pada apa yang secara tegas dan rinci diatur dalam KUHPerdata atau dalam Undang - undang di luarnya, tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menyepakati perjanjian apa saja, yang menimbulkan kewajiban untuk penyerahan benda objek perjanjian yang bersangkutan, termasuk perjanjian penjaminan dengan penyerahanhak milik secara kepercayaan. 


Perlindungan Terhadap  Pemberi - Jaminan

Permasalahan tersebut di atas berkaitan dengan masalah perlindungan yang akan diberikan kepada debitur pemberi jaminan dan nantinya secara tidak langsung kepada kreditur lain dari debitur tersebut dan kesemuanya bergantung dari jawaban, apakah hak milik kreditur atas benda, yang diserahkan kepadanya oleh debitur pemberi jaminan merupakan hak milik yang penuh dan karenanya haknya adalah hak kebendaan ataukah ia merupakan hak milik, yang secara kebendaan adalah terbatas atau bahkan hanya sebagai hak pribadi saja.

sekalipun hak milik semula kita dibayangkan sebagai kewenangan mengambil tindakan pemilikan yang bersifat tetap, tetapi dalam  keputusan H.R. 25 Januari 1929, NJ. 1929,616, tersebut di atas, Hak milik ternyata juga bisa dioperkan (diserahkan kepada kreditur), dengan disertai kewajiban untuk mengembalikan. Jadi, tidak bersifat tetap atau malah bersifat bersyarat. Bukankah kalau hutang untuk mana diberikan jaminan dilunasi, maka hak milik atas benda jaminan kemabli kepada pemberian jaminan.

Konsekuensi - konsekuensinya

Kalau kita menerima, bahwa kreditur, yang menerima penyerahan hak milik, dengan penyerahan itu menjadi pemilik penuh atas benda jaminan, padahal seperti disebutkan di atas hak milik adalah hak untuk dalam batas - batas yang diberikan oleh undang - undang. dengan bebas menikmati dan mengambil tindakan pemilikan atasnya. maka kalau kita konsekuensi, kita juga harus mengakui, bahwa kewenangan kreditur di sini sebagai pemilik, yang berupa kebebasan untuk menikmati, dibatasi dan memang bisa dibatasi dengan suatu kewajiban obligator seperti misalnya atas dasar perjanjian pinjam - pakai, tetapi sekalipun demikian mestinya, diluar pembatasan itu, pada dasarnya kreditur tetap mempunyai kewenangan pemilikan penuh atas benda miliknya. Dengan demikian, perlindungan kepada debitur sebagai pemberian jaminan, dan juga pemilik asal hanya diberikan dalam bentuk perikatan antara dirinya dengan kreditur, sehingga Hak Debitur /Pemberian jaminan hanya bersifat hak tuntut pribadi saja. Debitur / pemilik asal setelah penyerahan tidak lagi mempunyai hak kebendaan atas benda yang semula adalah miliknya. Ia antara lain tidak lagi mempunyai hak revindikasi atas benda tersebut. Persoalan ini dengan sendirinya muncul, karena sebagaimana disebutkan di atas, H.R dalam arrestnya mengakui, bahwa perjanjian penyerahan hak milik itu dimaksudkan untuk menjamin hutang debitur. permasalahannya adalah kalau kita tidak mengakui kewenangan beschikking kreditur sebagai pemilik baru, maka kita sebenarnya hanya memberikan merek pemilik, tetapi isinya adalah hak gadai saja.  

Kekhawatiran atas bentuk penyelesaian model seperti itu sudah tampak dalam pendapat van Nierop, yang  mengatakan, bahwa Penjualan benda jaminan oleh kreditur yang katanya sudah menjadi milik kreditur berdasarkan penyerahan hak milik Hanya bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam Pasal 1201 B.W  (pasal 1155 KUHPerdata), yang merupakan ketentuan cara penjualan benda gadai. Dengan itu berarti ada pembatasan atas hak kebendaan kreditur sebegai pemilik dengan perkatan lain pada pembatasan atas hak kewenangan pemilikan penuh dan seorang pemilik. Kalau kreditur tidak bisa / boleh mengoperkan benda miliknya, maka disini ada keadaan di mana kreditur secara kebendaan seharusnya boleh dan dapat menjual, bukan kah ia pemilik ?,tetapi secara obligatoir tidak bisa.

Dikatakan Obligator tidak bisa karena perjanjian penyerahaan hak milik dalam arrest tersebut di atas, diakui hanya sebagai suatu bentuk penjaminan saja. Jadi, berdasarkan perjanjian atau dengan perkataan lain, secara obligatoir kedudukannya sebagai pemilik, harus menyesuaikan dengan pembatasan berdasarkan perjanjian atau dengan perkataan lain, secara obligatoir kedudukannya sebagai pemilik, harus menyesuaikan dengan pembatasan berdasarkan perjanjian yang mereka tutup, yang ternyata tujuan adalah untuk memberikan jaminan.

Dengan demikian, selama debitur belum/tidak wanprestasi, maka kedudukan kreditur yang telah menerima penyerahan hak milik atas benda jaminan ternyata adalah sebagai pemegang jaminan saja, dan kewenangannya sebagai pemilik antara lain, untuk menuntut penyerahan benda jaminan dan untuk menjual baru muncul, setelah debitur wanprestasi, itu pun dengan pembatasan - pembatasan tertentu (sesuai dengan ketentuan tentang eksekusi dan pasal 1155 KUHPerdata).

Seterusnya, kalau kita konsekuensi dengan kedudukan kreditur sebagai pemilik dari benda yang diserahkan kepadanya, yang sementara itu ada dalam tangan debitur dalam kualitasnya sebagai peminjam - pakai maka kreditur sebagai pemilik mempunyai hak untuk menuntut pengembalian benda yang ia pinjam - pakaikan kepada peminjam, dan hak itu untuk menuntut penyerahan kembali. 

Selama hutang dapat diselesaikan dengan baik, selama debitur tidak wansprestasi, kemungkinan keruwetan memang bisa diharapkan tipis, karena kewenangan kreditur dibatasi secara kontratual, tetapi kalau debitur wanprestasi dan disamping itu kalau debitur atau kreditur jatuh pailit, maka sudah diduga, bahwa akan muncul permasalahan permasalahan yang terbawa dengan konstruksi tersebut di atas.



Semoga Bermafaat...

_MFFH_

HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG


Perspektif Undang- Undang No.23 Tahun 2002

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

  1. Dasar Filosofis: pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
  2. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak
  3. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan





Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.25 Dalam UU.No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan:

 Pasal 1

(2) Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

 Pasal 8
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. 

Pasal 13
1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  • Diskriminasi;
  • Eksploitasi, baik ekonomi maupu seksual;
  • Penelantaran
  • Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  • Ketidakadilan; dan
  • Perlakuan salah lainnya.

2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16
1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak berhak untuk memperolah kebebasan sesuai dengan hukum.
3. Penangkapan, penahanan, atau tindal pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

 Pasal 26
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

Pasal 36
1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.


Berdasarkan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak, dalam Undang-undang ini perlindungan anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan di luar Islam, atau diantara mereka berlainan bangsa, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya. 

Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelesannya ditegaskan bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi, meskipun sudah ada ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.



Perspektif UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI

Di dalam tinjauan fikih, pemeliharaan anak disebut hadanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian.Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam KHI dan UU No.1 Tahun 1974.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 112, dimana Pasal 107 sampai dengan pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hadanah diantaranya pada:

Pasal 98
1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

 Pasal 105
dalam hal terjadinya perceraian:
a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam KHI maka dalam konteks kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:
  1. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian memiliki korelasi erat dengan validasi perkawinan, dan validasi perceraian dari orang tuanya. 
  2. Kekuasaan orang tua terhadap anak diungkapkan dengan istilah “pemeliharaan atau hadanah”. Kenyataan ini sesuai dengan konsep kewajiban pengasuhan anak yang dikonstruksikan sebagai tidak terdapat pemisahan antara pengasuhan materiil dan non materiil. 
  3. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak pada dasarnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban orang tua secara bersamasama dengan mendidik dan memelihara anak, dengan ketentuan anak yang belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam kekuasaan ibunya.
  4. Kekuasaan orang tua pasca perceraian terhadap anak dapat diinvestasikan oleh Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama dapat memutuskan kepada siapa kekuasaan orang tua terhadap anak dijatuhkan. Pengadilan Agama di dalam memutuskan perkara, sematamata akan mendahulukan pada jaminan kepentingan anak.

Pasal- pasal KHI tentang hadanah tersebut menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu KHI malah menangani tugas-tugas 32 yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah, anak yang belum mumayiz tetap di asuh oleh ibunya sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus.

Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 ayat 1 dan 2 di jelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 
a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. 
b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menetukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. 

Pasal 49 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni: “Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut”. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 

KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan, di mana secara umum tanggung jawab orang tua terhadap anak tetap melekat meskipun telah bercerai. Kekuasaan orang tua terhadap anak dijabarkan melalui perangkat ketentuan hak dan kewajiban anak, dan hak dan kewajiban orang tua terhadap kewajiban anak. Oleh karena itu perlakuan terhadap anak adalah berdasarkan prinsip pemberian yang terbaik bagi anak. 

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa substansi dan semangat KHI tidak berbeda dengan UU Perkawinan. Kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua UU adalah sejalan, dan harus dianggap logis mengingat makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan perceraian sebagaimana diatur oleh KHI dan UU Perkawinan Pemaknaan yang terdapat di dalam kedua UU ini ternyata juga sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak sebagaimana diatur di dalam UU Perlindungan anak, yaitu memberikan yang terbaik kepada anak. Dengan demikian pemaknaan kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian, di dalam konteks hubungan antara KHI dan UU Perlindungan Anak, adalah memiliki tingkat harmonisasi yang baik. 

Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni: 
1. Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2. 
2. Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak Dalam pasal 41 (a) UU Perkawinan adalah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusan. 

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya setelah terjadi perceraian. Oleh karena itu keduanya dapat mufakat siapa akan anak tersebut. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan, maka persoalan diserahkan kepada Pengadilan. 

Pengadilanlah yang harus memilih dan menetapkan siapa di antara kedua orang tua yang sama-sama berhak akan melaksanakan pemeliharaan, untuk itu Pengadilan harus memeriksa dengan teliti siapakah di antara mereka yang lebih baik mengurus kepentingan anak.

Sedangkan tentang biaya pemeliharaan anak, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam pasal 41 (b) dan 49 ayat 2 UU Perkawinan. Dalam pasal 41 (b) UU Perkawinan. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak. 

Dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut. Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya. 

Hal ini memang patut sebagai lanjutan prinsip, bahwa bapak (suami) mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana yang ditentukan pasal 34 aya.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan anak. Batas kewajiban Pemeliharaan dan pendidikan anak diatur pula, dalam pasal 45 ayat 2 UU Perkawinan: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. 

Jadi pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, Apabila anak dianggap telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua masih berkewajiban memelihara dan mendidik.

Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Fikih 

Pengertian dan syarat 
Secara etimologis, hadanah ini berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Adapun secara terminologis adalah memelihara anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau menjaga  kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri, serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya. 

Dalam istilah fiqih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kaffalah atau hadanah. Yang dimaksud dengan kaffalah atau hadanah dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. Dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri,mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.


“Hadanah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya”

Menurut Al-Hamdani, definisi hadanah adalah pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil atau anak dungu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan si anak, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akalnya agar anak bisa berkembang dan dapat mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapi. Para ahli fiqh mendefinisikan hadanah ialah: Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah dari padanya, menyediakan sasuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Dari pengertian-pengertian hadanah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hadanah itu mencakup aspek-aspek: 
  • Pendidikan; 
  • Tercukupnya kebutuhan; 
  • Usia (yaitu bahwa hadanah itu diberikan kepada anak sampai usia tertentu). 


Sehingga yang dimaksudkan dengan hadanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup masa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak disebutkan pengertian pemeliharaan anak (hadanah) secara definitif, melainkan hanya disebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. 

Dalam konsep Islam tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan istri membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak dan menghantarkannya hingga anak tersebut dewasa.

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri,39 dalam firman Allah pada surat AlBaqarah ayat 233: 

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut."

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum mumayiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang baik baginya, menjaga dari sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar bisa berdiri sendiri mengahadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 

Dasar hukum hadanah telah di jelaskan dalam Al-Qur’an dan AlHadis, di antaranya firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6:40 

"Hai orang –orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; Di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan."

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota kelurganya itu menjalankan semua perintahperintah dan larangan-larangan Allah SWT, termasuk anak. 

Pihak- Pihak yang Berhak Melakukan Pengasuhan
Bila terjadi pemutusan perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan si anak.41 apabila perceraian terjadi antara suami istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.42 Ibu lebih berhak merawat anak dasarnya Al-Baqarah 233, Kandungan Hadits:

  1. Ibu lebih berhak mengasuh anaknya selama anak berada dalam tarap diasuh dan selama ibu belum kawin lagi. Jika ibu kawin lagi, maka tidak ada hak untuk mengasuh anak lagi. 
  2. Ibu yang kawin lagi masih berhak mengasuh anaknya tanpa perselisihan ulama.
Dalam kandungan hadits yang disahihkan oleh Tirmidzi/Bulughul Maram:1189 memiliki kandungan:
  1. Anak yang sudah tidak memerlukan pemeliharaan dan asuhan berhak memilih, ikut ibunya atau ayahnya. 
  2. Jika anak tidak menentukan pilihan , maka harus diundi. Ibnul Qayyim berpendapat, bahwa yang diserahi anak adalah orang tua yang paling maslahat bagi anak. 
  3. Menurut segolongan ulama’ batas umur anak tersebut ialah 7 tahun.


Dalam urutan siapa pemegang hadanah ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadanah. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah: 
a) Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian. 
b) Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.
c) Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas. 
d) Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas. 
e) Saudara-saudara perempuan ibu. 
f) Saudara-saudara perempuan dari ayah. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutanurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a):
 Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: 
1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu 
2. Ayah 
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah 
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan 
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu 
6. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

Dan apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti tersebut diatas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah (kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak.

Jika para wali sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadanah ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadanah ini.

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah mumayiz dengan catatan: 
1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana akan dijelaskan setelah ini. Bila salah satu memnihi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak di serahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu. 
2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh dan dan tidak ada hak pilih untuk anak. Menurut Abdul Razak anak yang mempunyai hak-hak, yaitu: 
a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan; 
b) Hak anak dalam kesucian dan keturunanya;
c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik; 
d) Hak anak dalam menerima susuan; 
e) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan;
f) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Syarat- Syarat Pengasuhan 
Pemeliharan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadin dan anak yang diasuh disebut mahdu\n. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.

Ibu atau penggantinya yang dinyatakan lebih berhak mengasuh anak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1) Berakal sehat 
2) Telah balig 
3) Mampu mendidik 
4) Dapat dipercaya dan berakhlak mulia 
5) Beragama Islam

Hak mengasuh akan hilang karena si pengsuh kafir. Jika salah seorang dari orang tuanya kafir, maka hilang haknya untuk mengasuh anaknya dan hak itu pindah ke tangan orang tuanya yang beragama Islam.

6) Belum kawin dengan laki-laki lain

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir, ada pendapat yang mengatakan bahwa apabila suami ibu anak (ayah tiri) yang baru adalah kerabat mahram anak, misalnya pamannya yang cukup mempunyai perhatian besar terhadap pendidikan kemenakan yang kemudian menjadi anak tirinya itu, maka hak ibu untuk mengasuh anak tidak menjadi gugur; sebab paman termasuk yang mempunyai hak mengasuh juga. Berbeda halnya apabila ibu anak kawin dengan laki-laki lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak. 


Dalam hal yang akhir ini hak mengasuh anak terlepas dari ibu, dipindahkan kepada ayah atau lainnya yang lebih mampu mendidik anak bersangkutan .Tetapi inipun tidak mutlak, dimugkinkan juga suami yang baru, ayah tiri anak, justru menunjukkan perhatiannya yang amat besar untuk suksesnya pendidikan anak. Apabila hal ini terjadi, maka hak ibu mengasuh anak tetap ada.

Dari keenam syarat tersebut Sayid Sabiq menambahkan syarat lagi yakni merdeka, sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusanurusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.

Sedangkan menurut Abd. Rahman Ghazaly dalam memberikan syarat-syarat hadanah, syarat-syaratnya ialah: 
a) Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadanah dengan baik. b) Hendaklah hadanah seorang yang mukallaf, yaitu telah balig, berakal dan tidak terganggu ingatannya. 
c) Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadanah. 
d) Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. 
e) Hendaklah hadinah tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak, maka hadinah itu berhak melaksanakan hadinah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya. 
f) Hadanah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Masa Pengasuhan 
Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga.

Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu saya laksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadanah adalah sudah habis atau selesai.

Para ahli fikih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan.

Upah yang harus diberikan Saat Pengasuhan 

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadanah, sejak saat menangani hadanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyususi anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau pelengakapnya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya. Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat hadinah menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.




semoga bermanfaat...

_MFFH_