PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA

Background photo created by xb100 - www.freepik.com
Di dalam Undang - undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 15, ayat (1) Dalam sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata - kata "DEMI  KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

ayat (2), Sertifikat Jamian Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

ayat (3), Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri

artinya yang dimaksud ayat (2), Sertifikat Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 29, ayat (1) apabila debitor atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari penjualan
c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak.

ayat (2), Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) Surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

artinya yang dimaksud dengan ayat (1), ada  3 cara untuk eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan fidusia.


Menurut Pasal 196 HIR (Heriziene Indonesisch Reglement), jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada Pasal 195 ayat (1), baik dengan Lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama - lamanya delapan hari. 

artinya, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi atas benda jaminan berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut.


Dan didalam pengamanan Eksekusi diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011, Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebagai berikut :

Pasal 6, Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
a. ada permintaan dari pemohon
b. memilii akta jaminan fidusia
c. jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia
d. memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan
e. jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

artinya yang dimaksud pasal diatas adalah pengamanan Objek Fidusia mempunyai syarat - syarat yang harus dilengkapi dahulu sebelum melakukan pengamanan tersebut.

Pasal 8 ayat (1), Permohonan pengamanan eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan dengan melampirkan :
a. salinan akta jaminan fidusia
b. salinan sertifikat jaminan fidusia
c. surat peringatan kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya
d. identitas pelaksanaan eksekusi; dan
e. surat tugas pelaksanaan eksekusi

ayat (2), Surat Peringatan kepada debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali, yang dibuktikan dengan tanda terima.

artinya, sebelum melakukan eksekusi Objek Fidusia, kreditur wajib mengirimkan surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat pengiriman surat peringatan tersebut lampirkan tanda terima sebagai bukti surat peringatan tersebut telah diterima. apabila dokumen yang dimaksud ayat (1), maka pengaman eksekusi bisa mengajukan permohonan pengamanan eksekusi objek fidusia tersebut.


Kesimpulan :

1. Pengamanan eksekusi di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Jadi tindakan debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa tidak dibenarkan oleh Hukum dan itu merupakan suatu tindak pidana.

2. Benar pengusaha punya hak eksekusi terhadap debitur yang wanprestasi, namnu ada prosedur yang harus dilalui yaitu melalui Pengadilan. Setelah itu objek Jaminan fidusia dilelang didepan umum oleh perusahaan tanpa perlu lagi ada campur tangan ataupun juru sita (parate eksekusi) dan hasil dari pelelangan tersebut digunakan melunasi utang/tunggakan kepada perusahaan leasing.


Semoga Bermanfaat.
_MFFH_

PERANGI PERSAINGAN TIDAK SEHAT.....!!

image by www.freepik.com
Pada awalnya, pembangunan ekonomi memang belum berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi yang menjadi cita-cita pemerintah. Namun pemerintah tetap memegang teguh sistem demokrasi ekonomi tersebut. Semangat untuk merealisasikan demokrasi ekonomi itu dapat dilaksanakan dengan mengeluarkan peraturan yang dapat menata kembali dunia usaha di Indonesia agar dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga dapat menghindarkan pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan dan kelompok tertentu dan pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat.Sejak zaman orde baru, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung menyinggung dan mengatur mengenai persaingan usaha. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menjelaskan mengenai tujuan campur tangan pemerintah dalam perindustrian salah satunya untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan yang tidak jujur serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Melihat dari beberapa pengaturan tersebut dapat kita simpulkan bahwa semangat pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat diantara pengusaha memang nyata dan terus berlanjut hingga akhirnya diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999). Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tool of social control dan a tool of social engineering, untuk menjaga kepentingan umum dan mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sertameningkatkan efisiensi ekonomi nasional. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur secara rinci mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pengusaha dalam menjalankan usahanya.


Status dan Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dinyatakan bahwa status KPPU adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. Dalam melaksanakan tugasnya, KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Walaupun demikian, KPPU tetap bebas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah, sehingga kewajiban untuk memberikan laporan adalah semata-mata merupakan pelaksanaan prinsip administrasi yang baik. Selain itu, berdasarkan Pasal 35 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga berkewajiban untuk menyampaikan laporan berkala atas hasil kerja KPPU kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pelaporan langsung oleh KPPU kepada DPR tersebut memang sesuai dengan kebiasaan internasional.

Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menegaskan Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.  

Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memberikan tugas kepada KPPU meliputi:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;

4.  Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36;

5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.




Selain tugas di atas, berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU juga memiliki wewenang yang meliputi:

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; 

3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;

4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999;

9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

11. Memberitahukan putusan KPPU kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, sedangkan pengertian. praktik monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian yang dilarang dibagi beberapa jenis yaitu:
1. Oligopoli, Perjanjian yang bersifat oligopoli diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

2.  Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga dilarang terbagi atas:
     - Penetapan Harga, Perjanjian penetapan harga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik 
       Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
       Tidak Sehat.
     - Diskriminasi Harga, Diskriminasi harga diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik 
        Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha 
        Tidak Sehat.
     - Jual Rugi, Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
       5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
     - Penetapan Harga Jual Kembali, Penetapan harga jual kembali dilarang oleh Pasal 7 Undang-
       Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
       Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 3.  Pembagian Wilayah, Larangan pembagian wilayah pemasaran diatur dalam Pasal 9 Undang-
      Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan 
      Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 4.  Pemboikotan, Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang 
      Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 5. Kartel, Larangan kartel diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 
     Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 6. Trust, Larangan perjanjian trust diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia 
     Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 7. Oligopsoni, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang 
     Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan 
     Usaha Tidak Sehat.
 8. Integrasi Vertikal, diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
     1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 9. Perjanjian Tertutup, Perjanjian tertutup dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Republik  
     Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
     Sehat. 

 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri, Pengaturan larangan perjanjian oligopsoni terdapat dalam 
       Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik 
       Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
     







Semoga Bermanfaat...



        _MFFH_

Cerita Singkat tentang Workshop Entrepreneurship...

Pada bulan juli saya mendapatkan undangan Workshop dari Insan Profesional Jakarta dan Jamanow untuk menghadiri workshop tersebut. ketika saya mendapatkan undangan tersebut saya sangat tertarik, karena workshop membahas tentang Entrepreuner di jaman sekarang yaitu E- Commerce. 

saya sedikit mengulas tentang Bisnis Online, Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sedangkan informasi yang akan disampaikan atau dijual biasanya menggunakan media website atau aplikasi. Bisnis online memiliki prospek yang cukup besar di masa mendatang, karena kini hampir semua orang menginginkan kepraktisan dan kemudahan dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Online shop atau bisnis online saat ini bukan lagi menjadi sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia, baik yang dalam kesehariannya menggunakan internet ataupun tidak. Adapun definisi online shop, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual barang atau jasa melalui internet dimana antara penjual dan pembeli tidak pernah bertemu atau melakukan kontak secara fisik yang dimana barang yang diperjualbelikan ditawarkan melalui display dengan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Setelahnya pembeli dapat memilih barang yang diinginkan untuk kemudian melakukan pembayaran kepada penjual melalui rekening bank yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran di terima, kewajiban penjual adalah mengirim barang pesanan pembeli ke alamat tujuan.

Pengoperasian Online shop

Dalam Online shop terdapat tingkatan-tingkatan dalam pengoperasian online shop, yaitu :
1) Pengertian Suplier.
Supplier adalah pihak yang menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk tertentu.
2) Pengertian Reseller.
Reseller adalah orang atau pihak yang menjual kembali produk orang lain atau supplier dimana reseller ini berdiri sendiri atau bukan merupakan pegawai dari si supplier.
3) Pengertian dropshipper
Dropshipper tidak melakukan stock barang, mereka hanya memamerkan atau memajang gambar/foto kepada calon pembeli. Jika ada yang mau membelinya, maka barang dikirim dari supplier ke konsumen secara langsung, namun atas nama dropshipper. Beberapa keuntungan dropshipper, yaitu :
  • Dropshipper mendapat untung atau fee atas jasanya memasarkan barang milik
  • Tidak membutuhkan modal besar untuk menjalankan sistem ini.
  • Sebagai dropshipper, Anda tidak perlu menyediakan kantor dan gudang barang.
  • Dapat terbebas dari beban pengemasan dan distribusi produk.


dengan mengupas tentang Bisnis Online, saya mempersiapkan untuk kehadiran undangan tersebut. dan pada akhirnya datang waktunya yang ditunggu - tunggu. 

saya sampai di tempat workshop dengan alamat Velbak center / Kebayoran Center. Kebayoran baru - Jakarta Selatan. Ternyata tempat tersebut adalah Kantor Yayasan Insan Profesional Jakarta (IPJ). sambil menunggu, saya ngobrol dengan salah satu anggota yayasan tersebut, Insan Profesional Jakarta (IPJ) didirikan oleh sekelompok orang - orang muda yang mempunyai cita - cita untuk mengembangkan melalui kontribusi dalam pengetahuan praktik d bidang Hukum, perbankan, entrepreneur, pajak, dan lain - lain. Ini sebuah Yayasan g luar biasa, beberapa anggota yayasan itu adalah anak muda yang mempunyai berkembang ilmu pengetahuan...

oke, kita lanjut... akhirnya jam workshop pun sudah mulai.. sesi pertama pembicara yang masih muda sekali.. dan ternyata sukses menciptakan kurang lebih 10 aplikasi games... woww saya takjub sekali mendengarkan pengalaman beliau.. Materi yang disampaikan sangat bermanfaat sekali... setelah sesi pertama selesai, kami beristirahat untuk coffebreak sekitar 5-10 menit.. Pada saat coffebreak saya ngobrol salah satu Jamanow.. Ternyata team jamanow masih muda - muda sekali...

lanjut, setelah coffebreak kami memulai untuk sesi kedua, pembicaranya seorang wanita muda.. beliau adalah Chief Marketing office Jamanow / Managing Director Maryalle Official.. beliau sangat ahli sekali tentang marketing. kami diajarkan bagaimana cara memasarkan produk, apa - apa saja strategy marketing, dan lain - lain.. yang saya kagetnya lagi langsung praktek di dalam kelas.. woww keren banget,, karena kita bisa langsung berinteraksi dengan calon pembeli untuk memasarkan suatu produk.. Tidak Terasa dah pukul 12.00, waktunya untuk makan siang.. 

kami dibagikan box, dan rasanya lezat sekali... setelah saya makan siang saya beristirahat sejenak sambil ngobrol dengan peserta workshop.. peserta workshop berbagai bidang, yaitu dari mahasiswa, dari komunitas Driver Online, pengusaha Kuliner, pengusaha travel, dan lain - lain.. Pesertanya pun sangat aktif dan  antusias sekali dengan workshop ini...

Jam makan siang berakhir.. Kami lanjut kesesi ketiga.. Pembicara adalah seorang Dosen / ahli keuangan Syariah,akuntansi, dan lain - lain.. kami disini tanya jawab tentang keuangan syariah, keuangan dan lain-lain..saking semangatnya berinteraksi dengan ibu dosen / ahli ini tak terasa jam sesi tiga ini berakhir.. lanjut sesi terakhir, sesi yang ditunggu - tunggu... team jamanow menjelaskan tentang Jamanow.. 

Penasaran ya dengan Jamanow ??? yuk saya kupas tentang Jamanow...

Jamanow adalah suatu Aplikasi Platform yang menyediakan berbagai produk - produk yaitu fashion, perlengkapan bayi,parfurm, dan lain - lainnya.. aplikasi ini diciptakan untuk kita yang ingin berbisnis Online Tanpa modal.. Kenapa bisa begitu ? jelas kita tidak mengeluarkan modal, ataupun mensewa fisik toko... kamu cukup Download Aplikasi Jamanow, lalu daftar akun, setelah itu kita langsung bisa berjualan... dan yang biki kerennya lagi aplikasi jamanow menyiapkan Komisi setiap produknya, jika kita berhasil menjual produk - produknya.. disini saya kaget dan antusias melihat aplikasi ini.. dengan mendownload aplikasi, kita sudah bisa berbisnis tanpa Modal... 

sebelum ditutup acaranya, ternyata masih ada Games yang berhadiah Voucher Sebesar 200 ribu,,dan banyak lagi hadiahnya... 

Dan Akhir selesai games, workshop ini ditutup lah dengan salah satu anggota yayasan tersebut...sekian..



Ps:   
- Gali lah Ilmu sedalam - dalamnya jika ingin kamu sukses
- Liatlah jika ada peluang untuk kamu bisa sukses
- Bisnis Online suatu peluang di jaman Sekarang


Terima Kasih.

Pandangan Hukum Pemberian Sang Mantan Pacar..... ????

Kisah percintaan seseorang tidak selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Ada kalanya Anda sangat senang karena diberi kejutan oleh pasangan. Ada kalanya Anda merasa sangat sedih karena harus menghadapi banyak permasalahan yang berujung pada berakhirnya kisah percintaan yang sudah dirajut sekian lama.Putus cinta memang hal yang paling menyakitkan dalam hidup. Tapi ingatlah satu hal. Putus cinta bukanlah akhir dari segalanya. Putus cinta hanya awal dari kebahagiaan yang tertunda. 


Nah.. bagaimana jika si Mantan meminta kembali barang - barang pemberiannya ?? Apa dasar Hukumnya ???

Oke, Kita ulas permasalahan yang timbul ini... Menurut Hemat saya, Jika barang-barang tersebut Anda terima sebagai pemberian/hibah dari si lelaki, maka Anda adalah pemilik sepenuhnya barang-barang (pemberian/hibah) tersebut. Pemberian / Hibah diatur dalam Pasal 1666 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut:

Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup."

Menurut Subekti menjelaskan bahwa sebagai suatu perjanjian, pemberian (schenking) itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak (lihat Prof. Subekti, S.H.Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, 2001, hal. 165).
Menurut Pasal 1687 KUHPe, Pemberian barang-barang bergerak (seperti baju, cincin, sepatu, dan jam tangan) dan piutang-piutang yang berupa surat bawa (aan toonder) adalah sah dengan penyerahan begitu saja . Sedangkan, Menurut Pasal 1682 KUHPer pemberian barang-barang tak bergerak dan hak piutang atas nama harus dilakukan dengan akta notaris.

Prof. Subekti menjelaskan juga, Bahwa agar dapat dikatakan tentang seuatu pemberian perbuatan itu harus bertujuan memberikan suatu hadia belaka, jadi tidak boleh ada suatu keharusan meskipun hanya berupa Naturlijke verbitenis, yaitu suatu perikatan yang berada di tengah - tengah antara perikatan moral dan suatu perikatan hukum, atau boleh juga dikatakan, suatu perikatan hukum tidak sempurna.

Jadi, secara hukum mantan pacar anda tidak punya hak untuk menarik kembali semua barang yang pernah dia berikan kepada anda, kecuali anda setuju untuk mengembalikan barang - barang tersebut. Selain itu secara moral dan kepatutan pun adalah tidak pantas menarik kembali barang - barang yang telah diberikan kepada orang lain.

Di sisi lain, mantan pacar Anda bisa saja tidak mengakui telah memberikan barang-barang tersebut kepada Anda sebagai hadiah. Karena biasanya pemberian itu dilakukan secara lisan saja, tanpa ada bukti tertulis. Sehingga, mantan pacar Anda dapat mengatakan bahwa dia, misalnya, hanya meminjamkan barang-barang tersebut kepada Anda, lalu sekarang dia ingin memintanya kembali. Jika mantan pacar Anda tidak mengakui memberikan barang-barang tersebut dan sampai menggugat Anda ke pengadilan, maka Anda harus mempersiapkan bukti-bukti untuk mendukung posisi Anda. Selain bukti tertulis dan pengakuan, alat-alat bukti lainnya dalam hukum acara perdata adalah saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (lihat Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdata).

Kemudian, jika Anda merasa terancam dan ketakutan atas ancaman-ancaman yang dilakukan mantan pacar Anda itu, Anda dapat melaporkannya ke polisi atas tuduhan perbuatan yang tak menyenangkan. Kemungkinan dia bisa dijerat Pasal 335 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 4.500 :

Ke- 1 : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.


Semoga Bermanfaat...

- MFFH-



Latar belakang Hacker dan Dasar Hukum Hacker...



Sejarah

Kata bahasa Inggris "hacker" pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer dan mampu membuat program komputer yang lebih baik daripada yang telah dirancang bersama.

Pada tahun 1983, istilah hacker mulai berkonotasi negatif. Pasalnya, pada tahun tersebut untuk pertama kalinya FBI menangkap kelompok kriminal komputer "The 414s" yang berbasis di Milwaukee, Amerika Serikat. 414 merupakan kode area lokal mereka. Kelompok yang kemudian disebut hacker tersebut dinyatakan bersalah atas pembobolan 60 buah komputer, dari komputer milik Pusat Kanker Memorial Sloan-Kettering hingga komputer milik Laboratorium Nasional Los Alamos. Satu dari pelaku tersebut mendapatkan kekebalan karena testimonialnya, sedangkan 5 pelaku lainnya mendapatkan hukuman masa percobaan.

pada perkembangan selanjutnya muncul kelompok lain yang menyebut-nyebut diri sebagai peretas, padahal bukan. Mereka ini (terutama para pria dewasa) yang mendapat kepuasan lewat membobol komputer dan mengakali telepon (phreaking). Peretas sejati menyebut orang-orang ini cracker dan tidak suka bergaul dengan mereka. Peretas sejati memandang cracker sebagai orang malas, tidak bertanggung jawab, dan tidak terlalu cerdas. Peretas sejati tidak setuju jika dikatakan bahwa dengan menerobos keamanan seseorang telah menjadi peretas.


Peretas memiliki konotasi negatif karena kesalahpahaman masyarakat akan perbedaan istilah tentang hacker dan cracker. Banyak orang memahami bahwa peretaslah yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web (defacing), menyisipkan kode-kode virus, dan lain-lain, padahal mereka adalah cracker. Cracker-lah menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak (bug) untuk menyusup dan merusak suatu sistem. Atas alasan ini biasanya para peretas dipahami dibagi menjadi dua golongan: White Hat Hackers, yakni hacker yang sebenarnya dan cracker yang sering disebut dengan istilah Black Hat Hackers.

Hacker sendiri kerap dihubungkan dengan tindakan kejahatan pada  dunia digital. Dengan memanfaatkan pengetahuan awam masyarakat pengguna internet, mereka dengan sangat leluasa bisa melakukan apapun untuk mencapai tujuan kepentingannya, umumnya kegiatan kriminal di dunia maya. Sebenarnya hanya sebagian kecil saja dan tidak semuanya seseorang yang memiliki kemampuan sebagai seorang hacker menggunakan keahliannya untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Hacker Amatir


Biasanya seseorang yang baru mengenal dan masuk ke “sisi lain dunia maya”, umumnya berusia sangat muda, tanpa kedewasaan pemikiran mengakibatkan hasil hack yang kasar (tidak rapih). Perbuatan mereka dengan mudah dapat di atasi, kerusakan yang diakibatkan berskala kecil dan umumnya sangat ceroboh sehingga sangat mudah ditangkap.

  1. Sebagai Ajang Balas Dendam => Merasa sakit hati di bully, dicemooh dan direndahkan, membuat seseorang belajar menjadi hacker untuk memberikan pelajaran terhadap orang yang membuatnya merasa dirugikan.
  2. Iri Hati dan Penyakit Hati => Merasa iri dengan kesuksesan orang lain, maka memutuskan untuk menghancurkannya.
  3. Ingin Terkenal dan Dikenal => Selalu ingin eksis, selalu ingin terkenal tanpa mengetahui dampak jiga tertangkap bikin malu kluarga, teman dan diri sendiri.
  4. Hanya Sekedar Iseng => Kelakuan bocah memang suka iseng.
  5. Butuh Uang => Semua orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian berpikir jalan pintas menjadi seorang hacker untuk mencuri, phising dan sejenisnya.
  6. Mengungkap (membuka) Rahasia dan Privasi Orang Lain => Misalnya di sosial media, seseorang tidak mempublikasikan semua profil dan kegiatannya. Seorang hacker dengan alasan tertentu yang bersifat pribadi akan mencoba mengungkapnya.
  7. Akuisi Akun Kepemilikan => Mencuri dan mengakuisisi akun kepemilikan properti online, misalnya email. Biasanya kemudian digunakan untuk kepentingannya.

Hacker Profesional

Berbeda dengan hacker amatiran yang mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi, hacker profesional lebih mementingkan hajat hidup orang banyak dan hak asasi. Umumnya mereka sangat tidak menginginkan identitasnya terbongkar, bahkan jika bekerjasama, diantara mereka tidak mengenal satu sama lain. Berbeda dengan hacker amatir yang terorganisir, mereka berkomunikasi lewat berbagai perangkat media, lewat jejaring sosila, sehingga jika tertangkap salah satu maka teman-temannya ikut tertangkap. Dan yang mungkin menjadi point perhatian adalah dampak kerusakannya yang bersifat global juga sangat sulit untuk diperbaiki.

  1. Anti Hacker (Perlindungan dari Hacker Kriminal) => Profesi yang mengharuskan seseorang menjadi anti hacker profesional. Misalnya anda memiliki bisnis yang menuntut anda melindunginya dari serangan hacker dengan mempelajari perilaku dan cara hacker membobol suatu situs web. Contoh lain anda memang berprofesi sebagai penyembuh kerusakan yang diakibatkan hacker kriminal.
  2. Memenangkan Persaingan Bisnis => Sudah bukan rahasia lagi jika persaingan bisnis baik dunia nyata dan dunia digital dipenuhi dengan persaingan tidak sehat. Saling menjatuhkan lawan dengan berbagai cara merupakan cara yang umum dilakukan. Mungkin agak mirip dengan hacker amatir, namun sesungguhnya mereka tidak bekerja berdasarkan perasaan, profesi yang menuntut mereka untuk melakukannya.
  3. Kebebasan dan Hak Asasi => Hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia, kebebasan. Anonymous kelompok hacker profesional berawal dari komitmen menuntut kebebasan.
  4. Kepentingan Negara dan Spionase, Sabotase => Bela negara adalah kewajiban yang sekaligus menjadi hak setiap warga negara, jika seandainya anda dipanggil pemerintah untuk melakukannya, maka anda harus melakukannya.

Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 21 April 2008, walaupun sampai dengan hari ini belum ada sebuah PP yang mengatur mengenai teknis pelaksanaannya, namun diharapkan dapat menjadi sebuah undang-undang cyber atau cyberlaw guna menjerat pelaku-pelaku cybercrime yang tidak bertanggungjawab dan menjadi sebuah payung hukum bagi masyarakat pengguna teknologi informasi guna mencapai sebuah kepastian hukum. Di dalam UU ITE membahas masalah hacking terutama tentang akses ke komputer orang lain tanpa izin. Hal tersebut diatur dalam pasal 30 dan pasal 46 mengenai hukuman yang akan diterima. Berikut ini isi dari pasal tersebut:


Pasal 30
1.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
3.    Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan (cracking, hacking, illegal access).

Pasal 46
1.     Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

3.    Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).


Kitab Undang Undang Hukum Pidana
  1. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk kasus carding.
  2. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan.
  3. Pasal 335 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pengancaman dan pemerasan yang dilakukan melalui e-mail yang dikirimkan oleh pelaku untuk memaksa korban melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya.
  4. Pasal 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus pencemaran nama baik dengan menggunakan media Internet.
  5. Pasal 303 KUHP dapat dikenakan untuk menjerat permainan judi yang dilakukan secara online di Internet dengan penyelenggara dari Indonesia.
  6. Pasal 282 KUHP dapat dikenakan untuk penyebaran pornografi.
  7. Pasal 282 dan 311 KUHP dapat dikenakan untuk kasus penyebaran foto atau film pribadi seseorang.
  8. Pasal 406 KUHP dapat dikenakan pada kasus deface atau hacking yang membuat sistem milik orang lain.


Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
Menurut Pasal 1 angka (8) Undang – Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, program komputer adalah sekumpulan intruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang intruksi-intruksi tersebut.

Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang No 36 Tahun 1999, Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Undang-Undang No 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan, pemerintah berusaha untuk mengatur pengakuan atas mikrofilm dan media lainnya (alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan atau ditransformasikan. Misalnya Compact Disk – Read Only Memory (CD – ROM), dan Write – Once -Read – Many (WORM), yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang tersebut sebagai alat bukti yang sah.

Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jenis tindak pidana yang termasuk dalam pencucian uang (Pasal 2 Ayat (1) Huruf q). Penyidik dapat meminta kepada bank yang menerima transfer untuk memberikan identitas dan data perbankan yang dimiliki oleh tersangka tanpa harus mengikuti peraturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Digital evidence atau alat bukti elektronik sangatlah berperan dalam penyelidikan kasus terorisme. karena saat ini komunikasi antara para pelaku di lapangan dengan pimpinan atau aktor intelektualnya dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas di Internet untuk menerima perintah atau menyampaikan kondisi di lapangan karena para pelaku mengetahui pelacakan terhadap Internet lebih sulit dibandingkan pelacakan melalui handphone. Fasilitas yang sering digunakan adalah e-mail dan chat room selain mencari informasi dengan menggunakan search engine serta melakukan propaganda melalui bulletin board atau mailing list.



Semoga bermanfaat...


_MFFH_